- Pembangunan 10 Universitas Baru: Fokus pada pengembangan disiplin ilmu strategis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan tantangan global.
- Kampus Khusus Administrasi Pemerintahan: Dirancang untuk mencetak calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrat yang memiliki kompetensi teknis tinggi serta integritas moral yang tidak tergoyahkan.
- Seleksi Ketat Putra-Putri Terbaik: Menggunakan sistem meritokrasi murni untuk memastikan hanya individu dengan potensi kepemimpinan terbaik yang mendapatkan akses pendidikan ini.
- Kurikulum Berbasis Karakter: Menitikberatkan pada kedisiplinan, kepatuhan terhadap konstitusi, dan semangat pelayanan publik yang optimal.
- Target Pengambilalihan Kepemimpinan: Lulusan kampus-kampus ini diproyeksikan untuk segera mengisi posisi strategis guna menggantikan pejabat yang tidak produktif.
Langkah Tegas Prabowo: Otoritas Penuh bagi Menteri untuk Mengganti Pejabat Bermasalah
Selain fokus pada pembangunan jangka panjang melalui pendidikan, Presiden Prabowo Subianto juga mengambil tindakan tegas yang bersifat segera terhadap jajaran birokrasi yang ada saat ini. Dalam forum yang sama, beliau memberikan instruksi langsung dan keras kepada seluruh jajaran kementerian serta lembaga pemerintah untuk melakukan pembersihan internal secara menyeluruh. Presiden memberikan wewenang penuh kepada pimpinan lembaga seperti Danantara, Badan Pengelola (BP) BUMN, hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencopot dan mengganti pejabat-pejabat yang terbukti tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik atau melakukan pelanggaran aturan.
Presiden menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pejabat yang “tidak perform” atau mereka yang sengaja menghambat program-program strategis pemerintah. Perintah ini mencakup otoritas untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap individu di level manajerial hingga pelaksana. Dengan memberikan mandat penuh kepada para menteri dan kepala lembaga, Presiden ingin memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit dalam proses penggantian personel yang bermasalah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik secara instan, sembari menunggu lulusan dari 10 universitas baru tersebut siap diterjunkan ke lapangan untuk melakukan reformasi yang lebih permanen.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap visi besar pemerintah dalam mencapai target ekonomi nasional. Beliau menyatakan bahwa pejabat yang tidak sejalan dengan semangat bersih-bersih dan percepatan pembangunan harus segera disingkirkan dari sistem. “Saya perintahkan kepada Danantara, BP BUMN, Menpan RB, semua menteri KL, beri wewenang penuh untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar,” tegas Presiden dengan nada yang lugas. Pernyataan ini menjadi peringatan terakhir bagi para birokrat agar segera memperbaiki kinerja mereka atau bersiap untuk digantikan oleh tenaga-tenaga baru yang lebih segar dan kompeten.
Upaya masif ini merupakan bagian dari peta jalan besar menuju Indonesia Emas, di mana efisiensi birokrasi menjadi kunci utama dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengombinasikan strategi pembangunan institusi pendidikan kelas dunia dan pembersihan birokrasi secara agresif, Presiden Prabowo Subianto berupaya membangun fondasi negara yang lebih kokoh. Transformasi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pemerintahan yang lebih bersih, tetapi juga menciptakan sistem administrasi negara yang mampu merespons kebutuhan rakyat dengan lebih cepat dan tepat sasaran di masa yang akan datang.
