Dalam gelombang demonstrasi yang mengguncang Republik Islam Iran, sebuah laporan mengejutkan dari seorang pejabat Iran pada Minggu, 18 Januari, yang dikutip oleh Reuters, mengungkapkan bahwa setidaknya 5.000 jiwa telah melayang. Angka tragis ini mencakup sekitar 500 personel keamanan yang bertugas meredam kerusuhan. Pejabat yang tidak disebutkan namanya tersebut secara tegas menuding “teroris dan perusuh bersenjata” sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan “warga Iran yang tidak bersalah,” sebuah narasi yang konsisten dengan sudut pandang resmi pemerintah Iran dalam menghadapi gejolak domestik.
Demonstrasi berskala nasional ini, yang berkobar sejak akhir Desember 2025 dan berlanjut hingga pertengahan Januari 2026, berakar pada kesulitan ekonomi yang mendalam. Inflasi yang merajalela, tingkat pengangguran yang tinggi, dan dampak sanksi internasional yang berkepanjangan telah memicu frustrasi publik yang memuncak. Namun, protes ini dengan cepat melampaui isu-isu ekonomi, berkembang menjadi seruan lantang untuk mengakhiri pemerintahan ulama, sebuah tuntutan politik yang fundamental dan menantang status quo. Berawal dari ibu kota Teheran, gelombang kerusuhan ini telah dicatat sebagai yang paling mematikan sejak Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, menandai tingkat ketidakpuasan dan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern negara tersebut.
Situasi di Iran menarik perhatian internasional, terutama dari Amerika Serikat. Presiden AS saat itu, Donald Trump, telah berulang kali melayangkan ancaman intervensi jika pembunuhan atau eksekusi terhadap demonstran terus berlanjut di jalan-jalan. Ancaman ini menggarisbawahi ketegangan geopolitik yang sudah ada antara Washington dan Teheran, dengan AS memposisikan diri sebagai pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil di Iran. Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Jumat, 16 Januari, Trump bahkan menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin Teheran, mengklaim bahwa mereka telah membatalkan eksekusi massal yang sebelumnya dijadwalkan. Pernyataan ini, meskipun tidak dikonfirmasi secara independen oleh pihak Iran, menunjukkan tekanan diplomatik yang kuat dari AS.
Menanggapi tekanan dan gejolak internal, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengeluarkan pernyataan tegas pada Sabtu, 17 Januari. Khamenei menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan perang pecah di Iran, sebuah janji yang mungkin ditujukan untuk menenangkan kekhawatiran domestik maupun menolak narasi intervensi asing. “Kita tidak akan menyeret negara ini ke dalam perang, tetapi kita tidak akan membiarkan penjahat domestik atau internasional lolos tanpa hukuman,” ujarnya. Pernyataan ini mengisyaratkan tekad pemerintah untuk menindak keras baik agitator internal maupun pihak eksternal yang dituduh memicu kerusuhan, tanpa membuka pintu bagi konflik berskala penuh dengan kekuatan asing.
Namun, sehari setelah pernyataan Khamenei, pihak kehakiman Iran mengindikasikan bahwa eksekusi yang sempat dikabarkan batal oleh Trump, mungkin akan dilanjutkan. Juru Bicara Kehakiman Iran, Ashgar Jahangir, dalam sebuah konferensi pers, menjelaskan bahwa “serangkaian tindakan telah diidentifikasi sebagai Mohareb, yang merupakan salah satu hukuman Islam terberat.” Istilah hukum Mohareb, yang secara harfiah berarti “berperang melawan Tuhan,” adalah tuduhan serius dalam hukum Islam Iran yang dapat dijatuhi hukuman mati. Penggunaan dan penegasan kembali tuduhan ini oleh pihak kehakiman mengirimkan pesan yang jelas mengenai keseriusan pemerintah dalam menindak para demonstran yang dianggap melanggar hukum, sekaligus menepis klaim Trump mengenai pembatalan eksekusi.
Di tengah ketegangan ini, Presiden Trump kembali menyuarakan pandangannya mengenai situasi Iran. Dalam sebuah wawancara dengan Politico pada Sabtu, 17 Januari, Trump menyatakan bahwa “sudah saatnya mencari kepemimpinan baru di Iran.” Pernyataan ini secara eksplisit menyerukan perubahan rezim, sebuah posisi yang secara historis telah menjadi titik gesekan antara AS dan Iran. Sebagai respons, Ayatollah Khamenei menuduh Amerika Serikat dan Israel, yang merupakan musuh lama Iran, sebagai dalang di balik pengorganisasian kekerasan tersebut. Menariknya, dalam tudingannya, Khamenei secara tidak langsung mengakui “beberapa ribu kematian,” sebuah pengakuan signifikan dari otoritas tertinggi Iran mengenai skala korban jiwa.
Sementara itu, kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) HRANA yang berbasis di AS menyajikan angka korban yang jauh berbeda dan lebih mengkhawatirkan. Menurut HRANA, jumlah korban tewas telah mencapai 3.308 orang, dengan 4.382 kasus lainnya masih dalam proses peninjauan. Lebih lanjut, HRANA menyatakan telah mengkonfirmasi lebih dari 24.000 penangkapan, menunjukkan skala penindakan keras yang masif terhadap para demonstran. Disparitas angka antara laporan resmi Iran dan kelompok HAM menyoroti perbedaan narasi yang signifikan mengenai konflik tersebut, dengan kelompok HAM menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Di sisi lain, pejabat Iran tetap bersikukuh bahwa jumlah korban tewas yang telah diverifikasi kemungkinan tidak akan meningkat tajam. Mereka kembali menegaskan tuduhan bahwa Israel dan “kelompok bersenjata di luar negeri” telah mendukung dan mempersenjatai mereka yang turun ke jalan, memperkuat klaim adanya campur tangan asing dalam urusan domestik Iran.
Fokus pada Wilayah Kurdi: Episentrum Kekerasan Terberat
Dalam laporan yang sama dari pejabat Iran yang menolak disebutkan namanya, terungkap bahwa sejumlah bentrokan terberat dan jumlah kematian tertinggi selama gelombang protes ini terkonsentrasi di wilayah Kurdi Iran
