Wacana mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kembali memanas di kalangan partai politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Perdebatan sengit ini melibatkan berbagai fraksi yang memiliki pandangan berbeda, mulai dari usulan penghapusan total hingga peningkatan angka ambang batas. Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial: bagaimana menentukan angka ideal ambang batas parlemen, apa saja implikasinya terhadap konfigurasi politik, dan bagaimana trennya dari pemilu ke pemilu?.
Menakar Ambang Batas Parlemen: Antara Kedaulatan Rakyat dan Stabilitas Politik
Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies (CSIS), menegaskan bahwa tidak ada formula matematis yang baku untuk menentukan besaran ambang batas parlemen. “Ambang batas umumnya ditentukan berdasarkan keputusan politik, bukan perhitungan mekanis,” jelasnya pada Kamis, 26 Februari 2026. Hal ini menggarisbawahi bahwa penetapan ambang batas merupakan hasil dari negosiasi dan pertimbangan politik antarpartai, bukan semata-mata berdasarkan data statistik.
Lebih lanjut, Arya memaparkan potensi dampak dari berbagai skenario penetapan ambang batas. Jika ambang batas dibuat sangat rendah, misalnya 1 persen untuk Pemilu 2029, konsekuensinya adalah terciptanya multipartai ekstrem. Kondisi ini berpotensi menimbulkan legislative deadlocks atau kebuntuan legislatif, serta instabilitas politik di dalam tubuh DPR. Situasi ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan melemahkan efektivitas parlemen dalam menjalankan fungsinya.
Sebaliknya, jika ambang batas dipertinggi secara signifikan dari angka yang berlaku saat ini, dampaknya adalah meningkatnya derajat suara yang tidak terkonversi menjadi kursi parlemen. Ini berarti semakin banyak suara rakyat yang terbuang sia-sia, mengurangi proporsionalitas representasi dan potensi hilangnya suara pemilih yang memilih partai-partai kecil namun tetap memiliki basis dukungan yang signifikan. Titi Anggraini, pengajar Hukum Pemilu Bidang Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, juga menyoroti hal ini, menyatakan bahwa kenaikan ambang batas parlemen menjadi tujuh persen akan berdampak pada meningkatnya jumlah suara yang terbuang dan menurunnya proporsionalitas hasil pemilu.
Untuk mengatasi dilema ini, Arya mengusulkan strategi penurunan ambang batas dalam dua siklus pemilu mendatang. Ia menyarankan angka 3,5 persen untuk Pemilu 2029, diikuti dengan penurunan menjadi 3 persen pada pemilu berikutnya. Sebagai bukti efektivitasnya, ia mencontohkan pengalaman pada pemilu sebelumnya di mana penerapan ambang batas 3,5 persen berhasil menurunkan jumlah suara yang terbuang dari 17 juta menjadi 11 juta. “Penurunan diperkirakan akan meningkatkan derajat keterwakilan lebih inklusif,” ujarnya, menekankan bahwa pendekatan ini lebih berorientasi pada inklusivitas dan representasi yang lebih luas bagi masyarakat.
Evolusi Ambang Batas Parlemen: Data Pemilu ke Pemilu
Perjalanan ambang batas parlemen di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dari pemilu ke pemilu. Sejarah mencatat bahwa pada Pemilu 2004, ambang batas parlemen masih berada di angka 0 persen. Kondisi ini memungkinkan 15 dari 24 partai peserta pemilu untuk berhasil menempatkan wakilnya di DPR. Jumlah suara sah tercatat sebanyak 113.490.795, dengan suara terbuang sebesar 7.567.285.
Memasuki Pemilu 2009, ambang batas parlemen mengalami peningkatan menjadi 2,5 persen. Meskipun demikian, jumlah partai yang lolos ke DPR justru bertambah menjadi 9 partai dari total 38 partai peserta. Pada pemilu ini, suara sah mencapai 104.048.118, namun suara terbuang melonjak drastis menjadi 19.047.481.
Perubahan signifikan kembali terjadi pada Pemilu 2014 dengan diberlakukannya ambang batas 3,5 persen. Jumlah partai yang berhasil menembus parlemen adalah 10 partai dari 12 partai peserta. Suara sah tercatat 124.885.737, dan angka suara terbuang berhasil ditekan menjadi 2.964.975, menunjukkan efektivitas kenaikan ambang batas dalam mengurangi suara yang tidak terkonversi.
Pada Pemilu 2019, ambang batas parlemen kembali dinaikkan menjadi 4 persen. Sebanyak 9 dari 16 partai peserta pemilu berhasil meraih kursi di DPR. Jumlah suara sah pada pemilu ini adalah 129.972.260, dengan suara terbuang mencapai 13.595.842. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan suara terbuang dibandingkan pemilu sebelumnya, meskipun ambang batas telah dinaikkan.
Tren kenaikan ambang batas berlanjut pada Pemilu 2024, di mana angka 4 persen tetap dipertahankan. Sebanyak 8 dari 18 partai peserta pemilu berhasil lolos ke parlemen. Pemilu ini mencatatkan jumlah suara sah tertinggi, yaitu 151.796.631, namun juga diiringi dengan jumlah suara terbuang yang signifikan, mencapai 17.304.303. Angka ini memicu kembali perdebatan mengenai efektivitas ambang batas dalam mengurangi suara terbuang dan meningkatkan proporsionalitas.
Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya
Di tengah perdebatan mengenai besaran ambang batas parlemen, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting dalam perkara Nomor 116/PUU-XVIII/2023. Putusan ini memutuskan untuk menghapus parliamentary threshold sebesar 4 persen yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan ambang batas parlemen yang berlaku tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
Mahkamah Konstitusi lebih lanjut menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dinyatakan konstitusional bersyarat. Artinya, ketentuan tersebut dapat diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu selanjutnya, asalkan telah dilakukan perubahan terlebih dahulu. Keputusan ini membuka ruang bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi aturan ambang batas parlemen sebelum pemilu mendatang, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional yang telah digarisbawahi oleh Mahkamah.
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa usulan kenaikan ambang batas menjadi 7 persen, seperti yang diusulkan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akan berdampak signifikan terhadap konfigurasi politik di parlemen. Kenaikan ambang batas yang drastis berpotensi menyederhanakan peta politik, namun di sisi lain dapat mengeliminasi partai-partai yang memiliki basis dukungan kuat namun tidak mencapai ambang batas tersebut, sehingga mengurangi keragaman representasi.
Menanggapi wacana kenaikan ambang batas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya menyatakan bahwa ambang batas 4 persen sudah cukup memadai dan tidak perlu dinaikkan. Menurut PKS, angka 4 persen sudah sesuai dan baik untuk dipertahankan sebagaimana pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa ambang batas yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam menyaring partai politik yang memiliki representasi memadai di parlemen, tanpa perlu melakukan pengetatan lebih lanjut yang berisiko mengurangi inklusivitas.
