Gerakan Rakyat Resmi Bertransformasi Menjadi Partai Politik: Menyongsong Era Baru Demokrasi Indonesia
Perkumpulan Gerakan Rakyat (GR) telah secara resmi mendeklarasikan diri bertransformasi menjadi sebuah partai politik. Momen bersejarah ini ditandai dengan penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Ahad, tanggal 18 Januari 2026. Keputusan strategis ini menandai langkah awal GR dalam memasuki arena politik nasional dengan struktur dan legalitas yang lebih formal, siap untuk berkontribusi dalam dinamika demokrasi Indonesia.
Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat yang baru, Sahrin Hamid, dalam pernyataannya pasca-deklarasi, memaparkan langkah-langkah konkret yang akan segera diambil. Prioritas utama setelah transformasi ini adalah pembentukan struktur kepengurusan partai yang solid dan komprehensif. Pembentukan ini akan mencakup berbagai tingkatan dan divisi yang esensial untuk operasional partai politik. Selain itu, Sahrin Hamid menegaskan komitmen untuk segera mengajukan status badan hukum partai kepada kementerian yang berwenang. Proses ini krusial untuk memastikan legalitas dan legitimasi Partai Gerakan Rakyat sebagai entitas politik yang sah di mata hukum Indonesia.
Target waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian seluruh proses administrasi dan legalitas ini sangat ambisius. “Kami targetkan Februari rampung,” ujar Sahrin kepada wartawan Tempo pada Ahad, 18 Januari 2026. Tenggat waktu yang relatif singkat ini menunjukkan keseriusan dan urgensi yang diberikan oleh jajaran pengurus Partai Gerakan Rakyat untuk segera beroperasi secara penuh sebagai partai politik. Kecepatan dalam pembentukan struktur dan pengurusan izin badan hukum akan menjadi tolok ukur awal efektivitas kepemimpinan Sahrin Hamid dalam memimpin transisi ini.
Posisi Anies Baswedan dalam Struktur Partai: Sebuah Dinamika yang Terbuka
Menyinggung mengenai potensi penempatan anggota kehormatan nomor urut 001, Anies Rasyid Baswedan, dalam struktur kepengurusan Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menyatakan bahwa isu ini belum menjadi agenda pembahasan formal hingga saat ini. Meskipun demikian, Sahrin tidak menutup kemungkinan bagi Anies Baswedan untuk memegang peran struktural di dalam partai. Pernyataan ini mengindikasikan adanya fleksibilitas dan keterbukaan dalam menentukan posisi Anies, yang perannya dalam Gerakan Rakyat selama ini sangat signifikan.
Lebih lanjut, Sahrin Hamid menekankan ikatan kuat yang terjalin antara Partai Gerakan Rakyat dan Anies Baswedan. “Partai Gerakan Rakyat dan Anies Baswedan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa Anies bukan sekadar figur eksternal atau pendukung, melainkan memiliki keterikatan emosional dan ideologis yang mendalam dengan Gerakan Rakyat. Keterikatan ini menjadi modal penting dalam membangun fondasi partai yang kuat dan memiliki basis massa yang loyal.
Perlu diingat kembali bahwa Anies Baswedan telah resmi menjabat sebagai anggota kehormatan Gerakan Rakyat. Peranannya dalam organisasi ini semakin diperkuat dengan kehadirannya yang membuka dan memberikan pidato pada Rakernas I Gerakan Rakyat yang diselenggarakan sehari sebelumnya, yaitu pada Sabtu, 17 Januari 2026. Kehadiran dan pidatonya pada acara tersebut tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi seluruh peserta rakernas, yang mayoritas adalah perwakilan dari berbagai wilayah.
Sebelum deklarasi resmi ini, wacana transformasi Gerakan Rakyat menjadi partai politik telah mengemuka. Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, menjadi juru bicara yang membacakan hasil sidang pleno rakernas, yang salah satunya adalah rekomendasi untuk membentuk partai politik. Keputusan ini tidak diambil secara gegabah, melainkan melalui proses deliberatif yang melibatkan seluruh elemen organisasi.
Proses pengambilan keputusan ini melibatkan mekanisme e-voting yang transparan dan partisipatif. Seluruh anggota yang hadir dalam rakernas diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka melalui sistem pemungutan suara elektronik. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah, “Apakah setuju Gerakan Rakyat menjadi partai politik?”. Hasil e-voting ini menjadi bukti konkret adanya dukungan mayoritas terhadap transformasi tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan bahwa sebanyak 403 pengurus wilayah, yang merepresentasikan 98 persen dari total pengurus yang berpartisipasi, memberikan respons positif dan menyetujui rekomendasi dari internal maupun eksternal untuk menjadikan Gerakan Rakyat sebagai partai politik.
Keputusan ini juga mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan terkait strategi politik masa depan, termasuk terkait pencalonan presiden. Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa Partai Gerakan Rakyat tidak mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2029 pada momen deklarasi ini. Keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang lebih luas dan akan dibahas lebih lanjut dalam agenda partai. Fokus utama saat ini adalah pada pembentukan struktur, penguatan basis, dan konsolidasi internal agar Partai Gerakan Rakyat dapat menjadi kekuatan politik yang signifikan di Indonesia.
