Seiring dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian New START yang selama ini menjadi pilar terakhir pengendalian senjata nuklir dunia, Amerika Serikat (AS) kini secara agresif mendesak pembentukan arsitektur keamanan global baru melalui negosiasi trilateral yang melibatkan Rusia dan Cina. Langkah diplomatik strategis yang diumumkan secara resmi pada Jumat ini menandai titik balik krusial dalam geopolitik persenjataan pemusnah massal, di mana Washington berupaya menarik Beijing ke meja perundingan guna menetapkan batasan hukum yang lebih luas di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik dan Eropa Timur. Dengan berakhirnya pakta bilateral antara Washington dan Moskow tersebut, dunia kini menghadapi ketidakpastian strategis yang memaksa para pemimpin global untuk merumuskan kembali parameter pencegahan nuklir demi menghindari perlombaan senjata yang tak terkendali di era modern yang penuh dengan ancaman asimetris.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dalam sebuah esai mendalam yang dipublikasikan secara daring, menegaskan bahwa paradigma pengendalian senjata nuklir telah mengalami pergeseran fundamental yang tidak bisa lagi diabaikan. Menurut Rubio, masa di mana stabilitas nuklir hanya menjadi urusan bilateral antara Washington dan Moskow telah berakhir seiring dengan bangkitnya kekuatan militer baru di Asia. Rubio menekankan bahwa negara-negara lain, terutama Cina, memiliki tanggung jawab moral dan politik yang besar untuk membantu memastikan stabilitas strategis global. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam Gedung Putih bahwa tanpa adanya keterlibatan Beijing, segala bentuk perjanjian baru hanya akan memberikan celah bagi Cina untuk terus memperluas persenjataannya tanpa pengawasan internasional, sementara AS dan Rusia tetap terikat oleh batasan-batasan tertentu.
Kegagalan Struktur New START dan Kebutuhan Arsitektur Modern
Thomas DiNanno, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk bidang pengendalian senjata, memperkuat narasi ini saat mempresentasikan rencana baru di hadapan Konferensi Perlucutan Senjata PBB di Jenewa. Dalam pidatonya yang tajam, DiNanno menuduh bahwa Perjanjian New START memiliki “kekurangan mendasar” yang tidak lagi relevan dengan dinamika keamanan abad ke-21. Ia menyoroti pelanggaran berulang yang dilakukan oleh pihak Rusia serta pertumbuhan pesat persediaan senjata nuklir di berbagai belahan dunia sebagai alasan utama mengapa Amerika Serikat tidak lagi bersedia mempertahankan status quo. Menurut DiNanno, desain dan implementasi perjanjian lama tersebut tidak mampu mengakomodasi ancaman dari teknologi rudal hipersonik dan sistem pengiriman hulu ledak modern yang kini sedang dikembangkan secara masif oleh para pesaing strategis Amerika.
Berakhirnya Perjanjian New START pada Kamis lalu secara otomatis menghapus batasan yang selama ini membatasi Amerika Serikat dan Rusia masing-masing pada angka 1.550 hulu ledak nuklir yang dikerahkan. Situasi ini menandai momen bersejarah yang mengkhawatirkan, karena untuk pertama kalinya dalam lebih dari lima dekade, tidak ada satu pun perjanjian internasional yang membatasi penempatan senjata paling destruktif di planet ini. Para analis keamanan internasional memperingatkan bahwa kekosongan hukum ini dapat memicu perlombaan senjata nuklir baru yang lebih berbahaya daripada era Perang Dingin, mengingat kemajuan teknologi saat ini memungkinkan produksi massal hulu ledak dengan presisi yang jauh lebih tinggi. Presiden Donald Trump sendiri telah menolak proposal dari Presiden Vladimir Putin untuk memperpanjang batasan New START selama satu tahun sebagai langkah transisi, dan justru memilih untuk menuntut pembentukan “perjanjian baru yang lebih baik dan dimodernisasi” yang mencakup semua jenis senjata nuklir, termasuk senjata nuklir taktis non-strategis.
Ekspansi Nuklir Cina dan Tantangan Transparansi
Fokus utama Amerika Serikat dalam mendorong perjanjian trilateral ini adalah pertumbuhan militer Cina yang dianggap sangat masif dan tidak transparan. Thomas DiNanno menuduh Beijing memanfaatkan periode “pengekangan hukum” yang mengikat AS dan Rusia untuk memperluas persenjataan nuklirnya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Berdasarkan data intelijen dan proyeksi strategis, AS mengklaim bahwa Cina berada di jalur yang tepat untuk memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir siap pakai pada tahun 2030. DiNanno menekankan bahwa saat ini seluruh persenjataan nuklir Cina beroperasi tanpa batasan hukum internasional, tanpa transparansi mengenai jumlah pastinya, tanpa deklarasi resmi tentang doktrin penggunaannya, dan tanpa mekanisme kontrol yang bisa diverifikasi oleh pihak luar.
Data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) turut mendukung kekhawatiran ini dengan menunjukkan bahwa persenjataan nuklir Cina tumbuh lebih cepat daripada negara lain mana pun di dunia, dengan penambahan sekitar 100 hulu ledak baru setiap tahun sejak 2023. Meskipun Rusia dan Amerika Serikat masih mengendalikan lebih dari 80 persen total hulu ledak nuklir dunia, kecepatan modernisasi Cina dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keseimbangan kekuatan di Pasifik. Selain itu, AS juga menuduh Cina melakukan uji coba ledakan nuklir secara diam-diam di situs uji coba mereka, sebuah tuduhan yang digunakan Washington untuk semakin menekan Beijing agar mau duduk di meja perundingan dan menerima protokol inspeksi internasional yang lebih ketat.
Respon Internasional dan Penolakan Beijing
Menanggapi tekanan tersebut, Duta Besar Cina untuk PBB, Shen Jian, dengan tegas menegaskan kembali posisi resmi Beijing bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir pada tahap ini. Shen berargumen bahwa kemampuan nuklir Cina masih berada pada tingkat yang sangat rendah dan tidak bisa dibandingkan dengan level persenjataan yang dimiliki oleh Amerika Serikat maupun Rusia. Beijing bersikeras bahwa tanggung jawab utama perlucutan senjata tetap berada di pundak Washington dan Moskow sebagai pemilik stok nuklir terbesar di dunia. Cina menuntut agar kedua negara tersebut terlebih dahulu melakukan pengurangan senjata secara drastis dan substantif sebelum menuntut negara lain untuk ikut serta dalam mekanisme pembatasan yang mengikat secara hukum.
Di sisi lain, Rusia melalui Duta Besarnya, Gennady Gatilov, menyatakan bahwa mereka tidak lagi merasa terikat oleh batasan-batasan New START setelah perjanjian itu berakhir. Namun, Moskow mengajukan syarat yang berbeda; mereka bersedia melakukan pembicaraan nuklir baru asalkan melibatkan negara-negara bersenjata nuklir lainnya yang merupakan sekutu dekat AS, yaitu Inggris dan Prancis. Rusia berpendapat bahwa dalam konteks keamanan Eropa saat ini, mengabaikan kemampuan nuklir London dan Paris dalam sebuah perjanjian baru adalah hal yang tidak masuk akal. Namun, gagasan ini segera ditolak oleh Duta Besar Inggris, David Riley, yang menegaskan bahwa Inggris hanya mempertahankan “pencegahan nuklir minimum yang kredibel” yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan tiga kekuatan besar lainnya, sehingga fokus utama pengendalian senjata harus tetap pada AS, Rusia, dan Cina.
Ketegangan diplomatik ini semakin diperumit oleh ambisi Presiden Trump yang sempat menyatakan keinginannya untuk memulai kembali uji coba nuklir bawah tanah guna memastikan keandalan hulu ledak nuklir Amerika yang sudah menua. Meskipun rencana tersebut belum ditindaklanjuti secara teknis, retorika ini menambah tekanan pada stabilitas global. Senator Jeanne Shaheen dari Partai Demokrat memperingatkan bahwa membiarkan New START berakhir tanpa pengganti yang jelas berarti dunia telah kehilangan “pengaman terakhir” terhadap kekuatan nuklir strategis Rusia. Meski demikian, ada secercah harapan diplomatik di mana Washington dan Moskow baru-baru ini mengumumkan dimulainya kembali dialog militer langsung untuk mencegah krisis yang tidak disengaja, sebuah langkah kecil namun penting untuk menghindari eskalasi nuklir di tengah kebuntuan perjanjian formal.
