Langkah berani Pemerintah Indonesia untuk resmi bergabung sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) menandai babak baru dalam sejarah diplomasi luar negeri yang kini tengah menjadi sorotan tajam di kancah internasional. Keputusan strategis ini diambil di tengah eskalasi geopolitik global yang kian dinamis, di mana Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai kekuatan penengah (middle power) yang mampu menjembatani kepentingan berbagai blok kekuasaan. Melalui keterlibatan aktif dalam aliansi elit ini, Jakarta menargetkan penguatan pengaruh dalam penyelesaian konflik global, khususnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara lebih sistematis dari dalam sistem. Namun, langkah yang diumumkan pada pertengahan Februari 2026 ini memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan pengamat hubungan internasional mengenai risiko terjebak dalam hegemoni kekuatan besar yang mendominasi struktur awal organisasi tersebut.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dipandang sebagai pisau bermata dua yang memerlukan navigasi diplomatik sangat hati-hati. Dalam sebuah diskusi mendalam bertajuk ‘Di Balik Narasi Perdamaian: Apa Makna Board of Peace bagi Posisi Geopolitik Indonesia?’, Direktur Eksekutif Global Insight Forum (GIF), Teuku Rezasyah, membedah secara komprehensif bagaimana keanggotaan ini membawa mandat moral dan politik yang berat. Indonesia, menurutnya, memiliki peluang emas untuk menyuarakan diplomasi kritis langsung di jantung pengambilan keputusan global. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa agenda perdamaian dunia tidak hanya menjadi retorika, melainkan mencakup keadilan konkret bagi bangsa Palestina. Namun, Rezasyah juga memberikan peringatan keras bahwa struktur awal BoP yang sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan Israel dapat menjadi jebakan jika Indonesia tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Ia menekankan bahwa jika kepentingan nasional dan prinsip bebas aktif mulai terpinggirkan, Indonesia harus memiliki keberanian untuk mengambil sikap tegas, bahkan jika itu berarti harus mengevaluasi kembali posisinya di dalam aliansi tersebut guna mempertahankan legitimasi moralnya di mata dunia.
Dilema Multilateralisme dan Risiko Hegemoni Kekuatan Besar
Kekhawatiran mengenai pergeseran norma internasional menjadi salah satu poin krusial yang diangkat oleh para peneliti senior. Chandra Purnama, Peneliti Senior di GIF, menyoroti bahwa struktur keanggotaan BoP yang bersifat selektif dan eksklusif berpotensi menciptakan tatanan global yang tidak seimbang. Ada indikasi kuat bahwa konsentrasi pengaruh pada aktor-aktor tertentu dapat menggeser prinsip hukum internasional yang selama ini berbasis pada kesetaraan antarnegara menjadi dominasi kekuasaan atau power politics. Dalam pandangan Chandra, jika tata kelola global semakin condong pada kepentingan hegemonik, maka esensi dari multilateralisme akan tergerus secara perlahan. Oleh karena itu, ia mendesak agar Indonesia tidak hanya sekadar hadir sebagai pelengkap kuota keanggotaan, tetapi harus mampu memimpin konsolidasi negara-negara Global South (Selatan Global). Strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara negara-negara berkembang tidak tenggelam di bawah narasi perdamaian yang definisinya mungkin saja ditentukan secara sepihak oleh kekuatan-kekuatan dominan di lapangan.
Dari perspektif realisme politik, Faisal Nurdin Idris memberikan analisis mendalam mengenai motif di balik keputusan pragmatis pemerintah. Ia berpendapat bahwa dalam dunia yang anarkis secara sistemik, negara akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan diri sendiri (self-interest) dan upaya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (balance of power). Bergabungnya Indonesia ke dalam BoP adalah langkah kalkulatif untuk mengamankan posisi strategis di tengah persaingan ketat kekuatan besar. Indonesia tidak boleh terjebak dalam pola pengikut (follower), melainkan harus mengoptimalkan perannya sebagai middle power yang proaktif. Salah satu bentuk kontribusi nyata yang direncanakan adalah pengiriman pasukan perdamaian dalam skala yang lebih signifikan serta keterlibatan dalam mediasi konflik tingkat tinggi. Langkah ini memang akan meningkatkan profil internasional Indonesia secara drastis, namun Faisal mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan kalkulasi risiko yang matang agar personel maupun reputasi nasional tidak menjadi korban dari agenda politik terselubung pihak lain.
Ujian Kredibilitas di Mata Publik Internasional dan Media
Respons dunia internasional terhadap manuver diplomatik Indonesia ini terpantau sangat beragam dan cenderung terbelah. Innayathul Fitrie, seorang Peneliti Kebijakan dan Hubungan Internasional, memaparkan hasil analisisnya terhadap berbagai media global yang memberikan sorotan tajam. Sebagian media Barat melihat langkah Indonesia sebagai bentuk kedewasaan politik yang ingin berkontribusi lebih besar pada stabilitas dunia. Namun, di sisi lain, banyak media alternatif dan media dari kawasan Timur Tengah yang memandang ini sebagai sebuah perjudian diplomatik yang sangat berisiko tinggi. Mereka mempertanyakan bagaimana Indonesia akan menyeimbangkan hubungan diplomatiknya dengan Israel di dalam BoP sementara secara konstitusional Indonesia tetap teguh tidak membuka hubungan diplomatik resmi sebelum Palestina merdeka. Publik internasional, menurut Innayathul, akan menagih konsistensi nyata dari setiap retorika yang disampaikan oleh delegasi Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan prinsipnya di tengah tekanan anggota Bo lainnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kredibilitas kepemimpinan nasional di panggung global.
Sebagai lembaga pemikir yang menginisiasi kajian ini, Global Insight Forum (GIF) menegaskan posisinya sebagai institusi independen yang berkomitmen mengawal kepentingan strategis nasional. GIF menggabungkan pendekatan akademis yang ketat dengan analisis kebijakan berbasis riset empiris untuk memberikan gambaran utuh mengenai dinamika geopolitik yang berimplikasi langsung pada Indonesia. Melalui forum-forum diskusi dan webinar yang melibatkan ratusan akademisi serta mahasiswa, GIF berusaha membangun kesadaran kolektif bahwa kebijakan luar negeri bukan sekadar urusan elit birokrasi, melainkan bagian dari kedaulatan bangsa yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Lembaga ini merekomendasikan agar pemerintah segera merumuskan peta jalan (roadmap) yang lebih detail mengenai peran Indonesia di BoP, dengan fokus pada penguatan kepemimpinan di koalisi Global South dan pengawasan berkelanjutan terhadap setiap kesepakatan yang dihasilkan di dalam organisasi tersebut.
Pada akhirnya, keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan sebuah pertaruhan besar yang akan menentukan arah politik luar negeri Indonesia selama dekade mendatang. Para pakar sepakat bahwa peluang untuk memperkuat kredibilitas global dan memimpin diplomasi perdamaian memang terbuka lebar, namun tantangannya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Tanpa adanya strategi yang komprehensif, konsensus nasional yang kuat, serta keberanian untuk tetap otonom secara strategis, posisi Indonesia di BoP justru berpotensi menghadirkan tekanan geopolitik baru yang dapat membatasi ruang gerak diplomasi bebas aktif. Oleh karena itu, monitoring yang ketat dan evaluasi berkala menjadi harga mati agar partisipasi ini tetap berada pada jalur yang sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional yang paling mendasar, yakni ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sebagai informasi tambahan, Global Insight Forum (GIF) terus berupaya menjadi pusat rujukan bagi para pengambil kebijakan di Indonesia dengan menyediakan analisis yang non-partisan dan objektif. Dengan fokus pada isu keamanan global dan hubungan internasional, GIF memainkan peran vital dalam memperkaya ruang diskursus publik di Indonesia. Melalui publikasi analitis dan dialog kritis, lembaga ini memastikan bahwa setiap langkah diplomasi yang diambil oleh negara didasarkan pada riset yang mendalam dan pertimbangan yang matang terhadap solidaritas antarnegara berkembang serta kedaulatan nasional yang tak tergoyahkan.
