Ketegangan diplomatik antara Beijing dan Tokyo kini memasuki babak baru yang krusial setelah Pemerintah Cina secara tegas menuntut “tindakan konkret” dari Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Sanae Takaichi, sebagai syarat mutlak dimulainya kembali dialog bilateral yang telah lama buntu. Di tengah upaya Takaichi untuk mencitrakan diri sebagai pemimpin yang terbuka terhadap komunikasi pasca-kemenangan politiknya, Beijing justru memberikan tanggapan dingin dengan menegaskan bahwa retorika tanpa perubahan kebijakan nyata tidak akan cukup untuk mencairkan kebekuan hubungan di Asia Timur. Perselisihan ini berakar pada pernyataan kontroversial Takaichi terkait potensi intervensi militer Jepang dalam isu Taiwan, sebuah “garis merah” yang menurut otoritas Cina telah merusak fondasi hubungan strategis kedua negara dan mengancam stabilitas regional secara keseluruhan.
Sanae Takaichi, yang baru saja mengamankan posisi kepemimpinan dalam pemilu besar-besaran, mencoba mengirimkan sinyal perdamaian sehari setelah kemenangannya dengan menyatakan bahwa Jepang tetap “terbuka terhadap berbagai dialog dengan Cina”. Pernyataan ini sedianya dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran pasar dan komunitas internasional mengenai potensi eskalasi konflik di Selat Taiwan. Namun, laporan dari CNA mengungkapkan bahwa Beijing menilai ungkapan tersebut hanya sekadar basa-basi diplomatik yang tidak menyentuh akar permasalahan. Bagi Cina, keterbukaan dialog yang ditawarkan Takaichi dianggap kontradiktif dengan rekam jejak pernyataannya yang cenderung provokatif dan berhaluan keras (hawkish) terhadap kedaulatan wilayah yang diklaim oleh Beijing.
Puncak ketegangan ini bermula dari komentar tajam Takaichi pada November lalu, di mana ia secara eksplisit mengisyaratkan bahwa Tokyo tidak akan tinggal diam dan siap melakukan campur tangan secara militer apabila Cina melancarkan serangan terhadap Taiwan. Pernyataan tersebut dianggap sebagai penyimpangan serius dari kebijakan pasifisme Jepang dan komitmen-komitmen diplomatik masa lalu. Beijing memandang hal ini bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan representasi dari arah kebijakan luar negeri Jepang di bawah kepemimpinan baru yang lebih konfrontatif. Akibatnya, hubungan bilateral yang sudah rapuh kini berada pada titik nadir, dengan saluran komunikasi tingkat tinggi yang hampir sepenuhnya terputus.
Syarat Mutlak Beijing: Retraksi Pernyataan dan Komitmen Politik
Menanggapi tawaran dialog dari Tokyo, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, memberikan pernyataan yang sangat lugas dan tidak memberikan ruang bagi ambiguitas. Dilansir dari China Daily, Lin Jian menegaskan bahwa dialog yang sejati dan produktif hanya dapat dibangun di atas fondasi saling menghormati dan kepercayaan timbal balik. “Tidak ada satu pihak pun di dunia ini yang akan menerima ajakan dialog ketika pihak lain berbicara tentang komunikasi sambil secara aktif melakukan tindakan konfrontasi,” tegas Lin di hadapan para jurnalis dalam konferensi pers rutin di Beijing. Pernyataan ini secara langsung menyasar sikap ganda yang dituduhkan kepada pemerintah Jepang.
Lebih lanjut, Lin Jian memaparkan bahwa jalan menuju normalisasi hubungan sangatlah sederhana namun memerlukan keberanian politik dari pihak Jepang. Syarat utama yang diajukan Beijing adalah penarikan kembali (retraksi) secara resmi atas seluruh pernyataan Takaichi yang dianggap keliru mengenai Taiwan. Cina menuntut agar Jepang kembali setia kepada “empat dokumen politik” yang menjadi pilar utama hubungan diplomatik kedua negara sejak normalisasi tahun 1972. Dokumen-dokumen tersebut mencakup Komunike Bersama 1972, Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan 1978, Deklarasi Bersama 1998, dan Pernyataan Bersama 2008 tentang Hubungan Strategis yang Saling Menguntungkan. Tanpa kepatuhan total terhadap dokumen-dokumen ini, Beijing menganggap dialog apa pun hanya akan menjadi panggung sandiwara tanpa hasil nyata.
Implementasi dari ketegasan Beijing tidak hanya berhenti pada retorika diplomatik, tetapi juga telah merambah ke sektor ekonomi dan sosial. Sebagai bentuk tekanan nyata, pemerintah Cina telah mengambil langkah-langkah drastis, termasuk mengeluarkan imbauan resmi bagi warganya untuk menunda atau membatalkan rencana perjalanan wisata ke Jepang. Mengingat wisatawan Cina merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi industri pariwisata Jepang, langkah ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Selain itu, Beijing juga dilaporkan masih mempertahankan kebijakan penghentian impor produk makanan laut dari Jepang, yang secara resmi dikaitkan dengan isu pembuangan air olahan nuklir Fukushima, namun secara luas dilihat oleh para analis sebagai instrumen tekanan politik tambahan dalam konteks ketegangan Taiwan.
Dampak Luas pada Hubungan Bilateral dan Stabilitas Kawasan
Ketidaksediaan Cina untuk berkompromi menunjukkan betapa sensitifnya isu Taiwan dalam diskursus politik domestik dan luar negeri mereka. Bagi Beijing, pernyataan Takaichi bukan hanya gangguan diplomatik, melainkan ancaman terhadap prinsip “Satu Cina” yang mereka junjung tinggi. Di sisi lain, Takaichi berada dalam posisi yang sulit; menarik kembali pernyataannya dapat dianggap sebagai tanda kelemahan oleh basis pendukung nasionalisnya di Jepang, sementara mempertahankan sikap kerasnya akan terus mengunci Jepang dalam kebuntuan ekonomi dan diplomatik dengan mitra dagang terbesarnya. Situasi ini menciptakan dilema keamanan yang kompleks di kawasan Asia-Pasifik, di mana risiko salah kalkulasi militer meningkat seiring tertutupnya pintu komunikasi.
Meskipun Takaichi pada Senin (9/2/2026) kembali menegaskan niatnya untuk menjaga saluran dialog tetap terbuka guna mencegah konflik yang tidak diinginkan, Beijing tetap pada pendiriannya: tindakan lebih penting daripada kata-kata. Tanpa adanya langkah konkret seperti penarikan komentar kontroversial atau kunjungan diplomatik tingkat tinggi yang membawa misi rekonsiliasi tulus, hubungan antara kedua raksasa Asia ini diprediksi akan tetap membeku. Komunitas internasional kini mengamati dengan saksama apakah Tokyo akan melunakkan posisinya demi stabilitas ekonomi, atau apakah Beijing akan terus menggunakan kekuatan ekonominya sebagai senjata diplomatik untuk memaksa Jepang tunduk pada garis politik mereka terkait isu kedaulatan Taiwan.
- Status Dialog: Tertunda hingga ada tindakan nyata dari Tokyo.
- Poin Utama Sengketa: Pernyataan intervensi militer Jepang di Taiwan.
- Tuntutan Cina: Retraksi pernyataan Takaichi dan kepatuhan pada empat dokumen politik.
- Dampak Ekonomi: Boikot produk makanan laut dan penurunan jumlah wisatawan Cina ke Jepang.
Pada akhirnya, masa depan hubungan strategis yang saling menguntungkan antara Cina dan Jepang sangat bergantung pada kemauan politik di Tokyo untuk menyelaraskan kembali kebijakan luar negerinya dengan komitmen sejarah yang telah disepakati. Selama Jepang dianggap masih bermain di “area abu-abu” terkait kedaulatan wilayah Cina, maka upaya normalisasi hubungan akan terus menemui jalan buntu yang panjang dan berisiko bagi stabilitas geopolitik global.
