Jakarta, Indonesia – Dinamika diplomasi internasional terkait konflik berkepanjangan di Gaza kembali memanas dengan munculnya inisiatif baru bernama Dewan Perdamaian (Board of Peace). Kehadiran badan ini, yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, telah menarik perhatian global, termasuk Indonesia, yang secara resmi bergabung sebagai anggota. Namun, di tengah optimisme akan peluang perdamaian, muncul pula seruan kritis dari tokoh-tokoh berpengaruh mengenai pentingnya inklusivitas dan keterlibatan akar rumput dalam setiap upaya rekonsiliasi. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), pada Ahad (25/1/2026) di Jakarta, secara tegas mengingatkan bahwa keberhasilan upaya perdamaian tidak dapat dicapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat yang paling terdampak langsung oleh konflik.
JK, yang dikenal luas atas rekam jejaknya sebagai negosiator dan mediator ulung dalam berbagai konflik domestik maupun internasional, menggarisbawahi esensi dari prinsip kepemilikan lokal dalam proses perdamaian. “Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” tegas JK, menggunakan analogi yang kuat untuk menggambarkan pentingnya suara lokal. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan refleksi dari pengalaman panjangnya dalam membangun kembali komunitas pascakonflik. Menurut JK, inisiatif perdamaian yang hanya diinisiasi oleh negara-negara besar, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif, berisiko menciptakan solusi yang tidak berkelanjutan atau bahkan memperparah ketidakpercayaan. Masyarakat di Gaza, sebagai pihak yang mengalami langsung trauma, penderitaan, dan kehancuran, harus menjadi subjek, bukan objek, dalam setiap upaya rekonsiliasi dan pembangunan kembali wilayah mereka.
Suara Lokal: Fondasi Perdamaian yang Berkelanjutan
Penekanan JK pada pentingnya keterlibatan masyarakat lokal mencerminkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas konflik dan dinamika pascakonflik. Proses perdamaian yang efektif, menurutnya, tidak hanya tentang kesepakatan di meja perundingan antar elite politik atau negara adidaya, tetapi juga tentang membangun kembali kohesi sosial, keadilan, dan kepercayaan di tingkat komunitas. Tanpa partisipasi aktif dari mereka yang paling merasakan dampak konflik—baik dalam perumusan kebijakan, implementasi program, maupun proses pengambilan keputusan—upaya perdamaian cenderung bersifat top-down, rapuh, dan rentan terhadap kegagalan. Keterlibatan masyarakat setempat memastikan bahwa solusi yang diusulkan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta memiliki legitimasi yang kuat di mata publik.
Lebih lanjut, JK juga menyinggung gagasan perdamaian yang digagas oleh Donald Trump, yang kini terwujud dalam Dewan Perdamaian. Dalam konteks tersebut, ia secara implisit menyuarakan kekhawatiran bahwa inisiatif semacam ini, jika tidak dirancang dengan hati-hati, dapat bersifat elitis, di mana keputusan-keputusan krusial diambil oleh segelintir aktor kuat tanpa representasi yang memadai dari pihak-pihak yang paling berkepentingan. Indonesia, dengan tradisi diplomasi bebas aktif dan perannya sebagai jembatan dialog, memiliki tanggung jawab moral dan diplomatik untuk mendorong agar inisiatif global ini tidak hanya melibatkan negara-negara besar. Sebaliknya, Indonesia harus menjadi advokat bagi keterlibatan masyarakat setempat, memastikan bahwa warga di wilayah konflik, khususnya di Gaza, memiliki suara yang kuat dalam proses membangun dan mendamaikan negaranya sendiri. Ini adalah prinsip fundamental untuk mencapai perdamaian yang adil, komprehensif, dan lestari.
Kehadiran Indonesia di Panggung Global: Harapan untuk Gaza
Di sisi lain spektrum diplomatik, Indonesia telah menunjukkan komitmennya secara langsung terhadap inisiatif Dewan Perdamaian. Pada Kamis (22/1/2026), di Congress Hall, lokasi acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Kota Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto turut serta dalam prosesi peluncuran Dewan Perdamaian Gaza. Momen bersejarah ini ditandai dengan penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian oleh Presiden Prabowo bersama dengan Donald Trump, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, dan sejumlah pemimpin negara anggota lainnya. Kehadiran dan tanda tangan Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam upaya global untuk mencari solusi damai bagi konflik di Gaza, sebuah wilayah yang telah lama menjadi fokus perhatian kemanusiaan dan politik internasional.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan harapannya yang besar untuk rakyat Palestina di Gaza setelah Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian, sebuah badan yang merupakan hasil inisiatif dari Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump. Prabowo melihat kesempatan ini sebagai “kesempatan bersejarah” dan “peluang nyata untuk mencapai perdamaian di Gaza.” Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan selepas menghadiri acara peluncuran Dewan Perdamaian di Davos, Swiss. Optimisme Prabowo didasarkan pada keyakinan bahwa Dewan Perdamaian dapat menjadi platform yang efektif untuk mendorong perubahan positif, terutama dalam mengurangi penderitaan rakyat Gaza yang telah berlangsung sangat lama.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo juga menyoroti indikasi awal dari dampak positif yang diharapkan. “Yang jelas, penderitaan rakyat di Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu besar, begitu deras masuk. Saya sangat berharap, dan Indonesia siap ikut serta,” kata Presiden Prabowo. Pernyataan ini mengindikasikan adanya harapan bahwa kehadiran Dewan Perdamaian telah memfasilitasi peningkatan aliran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke wilayah tersebut, sebuah langkah krusial dalam stabilisasi pascakonflik. Indonesia, melalui keanggotaannya, menegaskan kesiapan penuh untuk berkontribusi aktif dalam setiap fase upaya perdamaian dan rehabilitasi.
