Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mempertegas posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional mencapai babak baru melalui inisiasi keterlibatan aktif dalam Board of Peace, sebuah forum multilateral yang didedikasikan untuk pemulihan dan perdamaian di Jalur Gaza. Dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Istana Merdeka pada Rabu malam (4/2/2026), Presiden mengumpulkan para arsitek diplomasi lintas generasi, mulai dari mantan Menteri Luar Negeri hingga akademisi, guna merumuskan arah kebijakan luar negeri yang lebih progresif namun tetap berpijak pada kepentingan nasional. Pertemuan ini menjadi krusial karena menandai pergeseran peran Indonesia dari sekadar pendukung moral menjadi aktor kunci dalam upaya rekonstruksi fisik dan stabilitas politik di Timur Tengah, sekaligus menjawab tantangan kemanusiaan global yang kian mendesak.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, yang turut hadir dalam forum tersebut, memberikan apresiasi mendalam terhadap visi Presiden Prabowo. Menurut Dave, kehadiran Indonesia dalam Board of Peace bukan sekadar langkah simbolik atau formalitas diplomatik semata. Ia menegaskan bahwa keterlibatan ini adalah manifestasi nyata dari politik luar negeri “Bebas Aktif” yang telah lama menjadi doktrin dasar negara, namun kini diimplementasikan dengan strategi yang lebih berani dan terukur. Dave menilai bahwa langkah ini merupakan wujud konsistensi Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Strategi Diplomasi Cerdas: Di Balik Keanggotaan Board of Peace
Dalam analisisnya, Dave Laksono menekankan bahwa keberadaan Indonesia di dalam forum internasional ini merupakan bagian dari strategi diplomasi yang sangat cerdas. Indonesia tidak hanya memposisikan diri sebagai penonton, tetapi sebagai aktor penting yang mampu mendorong agenda gencatan senjata dan mengawal proses rekonstruksi Gaza secara langsung. “Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti nyata bahwa Indonesia selalu berdiri tegak bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak kedaulatan mereka,” ujar legislator dari Partai Golkar tersebut dalam keterangan resminya pada Sabtu (7/2/2026).
Lebih lanjut, Dave menguraikan mekanisme teknis yang menjadi landasan keanggotaan dalam Board of Peace. Forum ini memiliki struktur pendanaan yang cukup signifikan, di mana terdapat alokasi dana rekonstruksi Gaza yang mencapai angka fantastis, yakni sebesar US$ 1 miliar. Namun, Dave memberikan catatan penting bahwa kontribusi finansial tersebut bersifat sukarela atau tidak wajib. Hal ini memberikan ruang manuver bagi Indonesia untuk tetap berkontribusi tanpa harus membebani anggaran negara secara berlebihan dalam jangka pendek. Dalam skema ini, negara-negara yang memberikan kontribusi finansial secara penuh akan mendapatkan status sebagai anggota tetap, sementara negara yang belum memberikan kontribusi dana tetap dapat berpartisipasi dengan masa keanggotaan terbatas selama tiga tahun.
Saat ini, Dave mengungkapkan bahwa Indonesia memang belum melakukan pembayaran kontribusi tersebut. Namun, hal ini dipandang sebagai langkah yang adaptif dan penuh perhitungan oleh Presiden Prabowo. Dengan status keanggotaan yang tidak bersifat permanen untuk saat ini, Pemerintah Indonesia memiliki ruang yang cukup luas untuk melakukan evaluasi berkala. Jika di masa depan arah kebijakan atau dinamika di dalam Board of Peace dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional atau tujuan utama perdamaian dunia, Indonesia dapat dengan mudah menyesuaikan posisinya. “Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas. Kita menjaga kepentingan nasional di satu sisi, namun di sisi lain memperkuat peran global kita sebagai jembatan perdamaian,” tambah Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 tersebut.
Simfoni Diplomasi: Menyatukan Perspektif Lintas Generasi
Pertemuan di Istana Merdeka tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah forum diskusi mendalam yang melibatkan tokoh-tokoh paling berpengaruh dalam sejarah diplomasi Indonesia. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menjelaskan bahwa forum ini dirancang untuk menjadi wadah rutin guna menyelaraskan pandangan antara pemerintah, praktisi, dan akademisi. Sugiono menggambarkan dinamika diskusi tersebut dengan metafora “Rubik’s Cube” atau kubus Rubik. Menurutnya, meskipun setiap tokoh mungkin melihat masalah geopolitik dari sisi yang berbeda—seperti melihat warna yang berbeda pada sisi rubik—setelah dilakukan diskusi yang komprehensif, semua pihak akhirnya sepakat pada satu kesimpulan yang sama mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Diskusi tersebut mencakup isu-isu sensitif terkait geopolitik global yang tengah memanas, terutama di kawasan Timur Tengah. Sugiono menegaskan bahwa fokus utama Indonesia adalah bagaimana menghentikan kekerasan yang terus berlanjut dan meredam ketegangan yang berpotensi meluas secara regional. Indonesia tetap memegang teguh “kompas” kebijakan luar negerinya yang tidak pernah berubah terkait isu Palestina, yakni mendukung penuh solusi dua negara (two-state solution), di mana Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara damai dan berdaulat. Kehadiran para mantan Menteri Luar Negeri memberikan bobot historis dan teknis yang memperkuat argumen Indonesia di forum internasional ke depannya.
Daftar tokoh senior yang hadir dalam pertemuan strategis tersebut mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan kekuatan diplomatik nasional, antara lain:
- Retno Marsudi – Menteri Luar Negeri RI periode 2014–2024, yang dikenal dengan diplomasi kemanusiaannya yang gigih untuk Palestina.
- Marty Natalegawa – Menteri Luar Negeri RI periode 2009–2014, pakar diplomasi multilateral yang berperan besar dalam memperkuat posisi ASEAN.
- Alwi Shihab – Menteri Luar Negeri RI periode 1999–2001, yang memiliki jaringan luas di dunia Islam.
- Hassan Wirajuda – Menteri Luar Negeri RI periode 2001–2009, arsitek di balik berbagai inisiatif demokrasi dan perdamaian di kawasan.
- Dino Patti Djalal – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014, penggerak diplomasi publik dan diaspora.
- Triyono Wibowo – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2008–2011.
- Abdurahman Mohammad Fachir – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014–2019.
- Pahala Mansury – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2023–2024.
Dengan keterlibatan tokoh-tokoh berpengaruh ini, Indonesia mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo didukung oleh konsensus nasional yang solid. Langkah bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace bukan hanya tentang rekonstruksi fisik bangunan di Gaza, tetapi juga tentang rekonstruksi harapan bagi rakyat Palestina dan penegasan bahwa Indonesia adalah kekuatan penyeimbang yang tidak bisa diabaikan dalam peta perdamaian global.
