Dalam sebuah langkah strategis yang menegaskan kembali komitmen partai terhadap kesejahteraan rakyat, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, pada Sabtu (14/2), mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kader di berbagai tingkatan untuk meningkatkan sensitivitas dan merespons secara cepat setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Bertempat di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, dalam sebuah Rapat Koordinasi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur, Said Abdullah menekankan pentingnya kehadiran partai di tengah-tengah warga, bukan sekadar sebagai penonton, melainkan sebagai entitas yang proaktif, terkoordinasi, dan solutif dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang kian kompleks. Arahan ini bertujuan untuk memperkuat respons pelayanan publik dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PDI Perjuangan di seluruh penjuru Jawa Timur.
Mendesak Kecepatan Respons di Tengah Tantangan Sosial Ekonomi
Pernyataan Said Abdullah menggarisbawahi filosofi inti PDI Perjuangan yang berakar pada keberpihakan kepada rakyat. “Ketika rakyat menghadapi persoalan, kader PDI Perjuangan tidak boleh menunggu. Respons harus cepat, terkoordinasi, dan solutif,” tegas Said, mengutip dari berbagai sumber yang mengkonfirmasi urgensi pesan tersebut. Ini bukan sekadar seruan moral, melainkan sebuah strategi politik yang mendalam, mengingat dinamika sosial dan ekonomi di Jawa Timur yang terus berubah. Kelambatan dalam menyikapi aduan atau masalah warga dapat mengikis kepercayaan dan memicu frustrasi di tingkat akar rumput. Konsep “cepat” di sini tidak hanya merujuk pada kecepatan fisik, tetapi juga kecepatan dalam pengambilan keputusan, mobilisasi sumber daya, dan implementasi solusi. Sementara itu, “terkoordinasi” menekankan pentingnya sinergi antar-tingkatan partai, mulai dari DPC hingga DPD, serta dengan elemen legislatif dan eksekutif. Aspek “solutif” menuntut kader untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar respons reaktif tanpa dampak nyata.
Said Abdullah secara spesifik menyoroti sejumlah persoalan krusial yang saat ini banyak dikeluhkan masyarakat, yang menuntut perhatian dan tindakan segera dari kader partai. Persoalan-persoalan tersebut mencakup:
- Peningkatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD): Ini adalah ancaman kesehatan masyarakat yang serius, terutama di musim penghujan. Peningkatan kasus DBD menunjukkan perlunya edukasi kesehatan yang lebih masif, upaya pencegahan (PSN), dan respons cepat dari fasilitas kesehatan. Kader diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan dinas kesehatan, serta mendorong program-program pemberantasan sarang nyamuk.
- Kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Tidak Aktif atau Terhapus: Isu ini menyentuh langsung hak dasar masyarakat miskin dan rentan untuk mengakses layanan kesehatan. Terhapusnya kepesertaan PBI berarti mereka kehilangan jaminan kesehatan, yang bisa berakibat fatal dalam kondisi darurat. Kader PDI Perjuangan diharapkan dapat membantu identifikasi kasus-kasus ini, memfasilitasi pengaktifan kembali, dan mengadvokasi perbaikan sistem pendataan agar tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan.
- Dampak Bencana Hidrometeorologi (Banjir dan Tanah Longsor): Jawa Timur, dengan karakteristik geografisnya, rentan terhadap bencana seperti banjir dan tanah longsor, terutama akibat cuaca ekstrem. Respons cepat pasca-bencana, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, hingga rehabilitasi, adalah krusial. Kader diharapkan menjadi garda terdepan dalam mitigasi dan penanganan darurat.
- Tekanan Kenaikan Harga Bahan Pokok: Fluktuasi harga bahan pokok secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kader perlu peka terhadap dinamika pasar, menyuarakan aspirasi masyarakat terkait stabilitas harga, dan mendorong kebijakan yang melindungi konsumen serta petani.
- Bantuan Sosial yang Dinilai Belum Tepat Sasaran: Efektivitas program bantuan sosial sangat bergantung pada akurasi data dan mekanisme penyaluran. Jika tidak tepat sasaran, program ini tidak akan mencapai tujuannya dan justru dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Kader diharapkan dapat mengawasi proses penyaluran dan melaporkan ketidaksesuaian di lapangan.
- Berbagai Keluhan Layanan Publik: Ini mencakup sektor kesehatan (akses dan kualitas layanan), pendidikan (biaya dan fasilitas), serta administrasi kependudukan (birokrasi dan kecepatan pelayanan). Keluhan-keluhan ini seringkali menjadi cerminan buruknya tata kelola dan perlu direspons dengan perbaikan sistemik.
Konsolidasi Tiga Pilar untuk Respons Terintegrasi
Rapat koordinasi tersebut bukan hanya ajang penyampaian arahan, melainkan juga forum konsolidasi organisasi yang vital untuk memperkuat respons partai terhadap persoalan masyarakat di daerah. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan pentingnya membangun sistem respons cepat yang terintegrasi. Konsep “Tiga Pilar” PDI Perjuangan, yang terdiri dari struktur partai (DPD, DPC, PAC, Ranting), legislatif (anggota Fraksi PDIP di DPRD), dan eksekutif (kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan), menjadi fondasi utama strategi ini. Deni menekankan bahwa penanganan persoalan rakyat harus dilakukan secara kolaboratif, memastikan bahwa ketiga pilar ini bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh dan sinergis. Ini berarti bahwa setiap aduan masyarakat yang diterima oleh struktur partai harus segera diteruskan dan ditindaklanjuti oleh perwakilan legislatif di parlemen atau oleh kepala daerah di pemerintahan, sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan integrasi respons cepat tersebut, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mendorong pembentukan Call Center Tiga Pilar di setiap daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Layanan ini dirancang sebagai pusat pengaduan masyarakat yang mudah diakses, memastikan bahwa setiap warga memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Deni Wicaksono menjelaskan bahwa setiap unsur dari tiga pilar—mulai dari pengurus DPC, anggota Fraksi PDIP di DPRD, hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah setempat—diwajibkan untuk mempublikasikan nomor layanan aktif sebagai kanal resmi pengaduan masyarakat. Transparansi dalam penyediaan akses ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap laporan dapat ditindaklanjuti. Target yang ditetapkan pun sangat ambisius: setiap laporan yang masuk ditargetkan bisa ditindaklanjuti maksimal dalam waktu empat jam secara kolaboratif. Ini menunjukkan komitmen serius partai untuk tidak menunda-nunda penanganan masalah rakyat.
Inisiatif Call Center Tiga Pilar ini diharapkan dapat menjadi model pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Dengan target penanganan dalam empat jam, kader dituntut untuk memiliki mekanisme internal yang efisien, jaringan komunikasi yang kuat, dan kemampuan problem-solving yang cepat. Integrasi antara struktur partai, legislatif, dan eksekutif akan memungkinkan penanganan masalah yang komprehensif, mulai dari advokasi kebijakan, intervensi anggaran, hingga tindakan langsung di lapangan. Lebih dari sekadar menyelesaikan masalah individual, langkah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola masalah yang lebih besar, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan berpihak pada rakyat.
Pada akhirnya, seluruh upaya ini diharapkan dapat memperkuat respons pelayanan publik secara menyeluruh, memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya atas layanan dasar yang berkualitas. Lebih jauh lagi, inisiatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kader PDI Perjuangan di daerah. Kepercayaan publik adalah modal politik yang tak ternilai, dan hanya dapat dibangun melalui tindakan nyata yang menunjukkan bahwa partai benar-benar hadir dan peduli terhadap setiap persoalan yang dihadapi rakyat. Dengan demikian, PDI Perjuangan Jawa Timur tidak hanya berupaya memenangkan hati pemilih, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif di masa depan.
