Tepat satu tahun setelah mengemban amanah sebagai nakhoda Daerah Khusus Jakarta, Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno secara resmi memaparkan capaian kinerja serta tantangan fundamental yang masih membayangi ibu kota dalam refleksi bertajuk “Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah” yang digelar di Taman Bendera Pusaka, Jakarta, pada Jumat (20/2/2026). Dalam momentum krusial ini, pasangan pemimpin Jakarta tersebut secara transparan mengevaluasi jalannya roda pemerintahan selama 12 bulan terakhir, di mana mereka berhasil menuntaskan mayoritas program kerja jangka pendek namun tetap memberikan catatan kritis terhadap tiga persoalan klasik yang belum sepenuhnya terurai. Laporan pertanggungjawaban publik ini tidak hanya menjadi ajang pamer keberhasilan, tetapi juga menjadi penegasan komitmen politik mereka untuk menuntaskan janji kampanye di tengah dinamika fiskal yang menantang.
Sepanjang tahun pertama kepemimpinan mereka, duet Pramono-Rano mengklaim telah mengonsolidasikan birokrasi untuk mengejar target-target yang bersifat quick-win atau program berdampak cepat. Dari total 40 program strategis yang dicanangkan pada awal masa jabatan, sebanyak 38 program atau sekitar 97 persen dinyatakan telah berhasil direalisasikan dengan baik. Capaian ini mencakup berbagai aspek pelayanan publik, mulai dari penyederhanaan perizinan, optimalisasi layanan kesehatan di tingkat kelurahan, hingga peningkatan efisiensi birokrasi. Rano Karno menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan fondasi awal untuk membangun kepercayaan publik, meskipun ia tidak menampik bahwa terdapat tiga poin krusial yang masih memerlukan napas panjang dan intervensi kebijakan yang lebih mendalam karena kompleksitas masalah yang bersifat struktural.
Rano Karno mengungkapkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tonggak sejarah baru bagi pemerintahan mereka, mengingat ini adalah tahun pertama di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sepenuhnya berdasarkan visi dan misi orisinal Pramono-Rano. Selama setahun ke belakang, mereka masih menjalankan transisi anggaran yang sebagian besar telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kendali penuh atas APBD 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memfokuskan sumber daya finansial dan teknis untuk menggempur tiga masalah “raksasa” yang selama puluhan tahun menjadi momok bagi warga Jakarta. Ketiga persoalan besar tersebut meliputi penanganan banjir yang komprehensif, penguraian simpul kemacetan yang kian kronis, serta pengentasan kemiskinan ekstrem yang masih membelenggu sebagian masyarakat di sudut-sudut kota.
Transformasi Keamanan Kota dan Optimalisasi Insentif Pengurus Lingkungan
Di balik tingginya persentase keberhasilan program kerja, Gubernur Pramono Anung secara jujur mengakui adanya hambatan dalam merealisasikan dua janji utama yang sangat dinantikan oleh masyarakat bawah, yakni peningkatan insentif bagi pengurus RT dan RW serta penguatan sistem pengawasan kota melalui integrasi CCTV secara masif. Pramono menjelaskan bahwa penundaan pemberian insentif tambahan bagi ujung tombak pemerintahan di tingkat akar rumput ini bukan disebabkan oleh kurangnya kemauan politik, melainkan akibat adanya kontraksi fiskal yang signifikan. Jakarta harus menghadapi kenyataan pahit dengan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun, yang secara otomatis mempersempit ruang gerak anggaran daerah untuk belanja sosial dan insentif pada tahun berjalan.
Meskipun menghadapi kendala anggaran, Pramono tetap optimis bahwa janji terkait kesejahteraan pengurus RT/RW tersebut akan segera dieksekusi begitu kondisi fiskal mulai stabil dan ruang anggaran dalam APBD 2026 tersedia. Baginya, peran RT dan RW sangat vital dalam menjaga kohesi sosial dan menjadi jembatan informasi antara pemerintah dengan warga. Oleh karena itu, penyesuaian insentif tetap menjadi prioritas yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Di sisi lain, terkait program integrasi CCTV, Gubernur menekankan bahwa tantangan teknis yang dihadapi sebenarnya tidak terlalu rumit. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah provinsi hanya perlu membangun protokol konektivitas yang kuat untuk mengintegrasikan ribuan kamera pengawas milik swasta, perkantoran, dan gedung komersial ke dalam satu sistem pemantauan terpadu yang dikelola oleh Pemprov DKI.
Implementasi teknologi CCTV yang lebih lengkap ini diproyeksikan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau keamanan dan kriminalitas, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam manajemen transportasi cerdas (intelligent transport system). Dengan cakupan visual yang lebih luas dan terintegrasi, pemerintah dapat melakukan rekayasa lalu lintas secara real-time berdasarkan data visual yang akurat. Pramono menargetkan bahwa dalam tahun berjalan ini, Jakarta akan memiliki sistem pengawasan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fokus utamanya adalah memastikan setiap sudut jalan dan area publik dapat terpantau, sehingga memberikan rasa aman bagi warga sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas di jalan-jalan protokol maupun jalur sekunder.
Menuju Jakarta 2026: Normalisasi Sungai dan Perang Melawan Polusi
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, tantangan yang dihadapi Pramono-Rano dipastikan akan semakin berat seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan solusi konkret atas masalah lingkungan. Selain banjir dan kemacetan, isu polusi udara kini menjadi perhatian utama yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Berdasarkan referensi strategis pemerintah, langkah-langkah normalisasi sungai yang sempat tersendat akan kembali dilanjutkan secara agresif sebagai bagian dari strategi mitigasi banjir jangka panjang. Program normalisasi ini akan disinergikan dengan pembangunan waduk-waduk baru dan optimalisasi sistem pompa di titik-titik rawan genangan. Pemerintah menyadari bahwa tanpa normalisasi yang tuntas, upaya penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan.
Selain fokus pada infrastruktur air, perluasan cakupan CCTV yang terintegrasi juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memantau sumber-sumber polusi udara, termasuk pengawasan terhadap emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri di sekitar ibu kota. Dengan memanfaatkan data dari sensor kualitas udara yang terhubung dengan sistem kota cerdas, Pramono-Rano berambisi untuk menciptakan kebijakan berbasis data (data-driven policy) dalam menekan angka polutan. Upaya ini merupakan bagian dari visi besar mereka untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang tidak hanya modern secara infrastruktur, tetapi juga layak huni (livable city) dengan kualitas lingkungan yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Secara keseluruhan, satu tahun kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno mencerminkan sebuah fase transisi yang penuh dengan dinamika antara ekspektasi publik yang tinggi dan realitas keterbatasan anggaran. Meskipun ada beberapa program yang masih menjadi “pekerjaan rumah” (PR) besar, optimisme yang ditunjukkan oleh keduanya memberikan sinyal kuat bahwa tahun 2026 akan menjadi panggung pembuktian sesungguhnya. Dengan APBD yang dirancang sendiri, integrasi teknologi yang lebih matang, serta fokus pada pembenahan masalah dasar seperti banjir, macet, dan kemiskinan, pasangan ini berupaya membuktikan bahwa visi “Membangun Jakarta dari Bawah” bukan sekadar slogan politik, melainkan peta jalan menuju transformasi ibu kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
