Di tengah riuhnya spekulasi dan bisik-bisik politik mengenai potensi perombakan Kabinet Merah Putih, Partai Golongan Karya (Golkar) tampil dengan pernyataan tegas, menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif penataan hingga kocok ulang kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap konsisten ini, yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, pada Kamis, 26 Januari 2026, menggarisbawahi dinamika kekuasaan dan loyalitas dalam Koalisi Indonesia Maju. Pernyataan tersebut, yang disampaikan melalui pesan WhatsApp, bukan hanya menegaskan posisi Golkar sebagai pendukung setia, tetapi juga menyoroti bobot politik partai berlambang beringin ini, yang kini menduduki kursi kementerian terbanyak dalam pemerintahan Prabowo Subianto, bahkan di tengah mencuatnya rumor masuknya anggota keluarga Presiden ke dalam jajaran eksekutif.
Golkar: Loyalitas dan Hak Prerogatif Presiden dalam Reshuffle Kabinet
Partai Golkar, sebagai salah satu pilar utama Koalisi Indonesia Maju, secara eksplisit menyatakan komitmen penuh dan konsistensinya terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait waktu, cakupan, alasan, maupun hal lain yang berkaitan dengan perombakan kabinet. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa “Urusan reshuffle kewenangan penuh Presiden.” Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik biasa, melainkan refleksi dari pemahaman mendalam tentang sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini memberikan Presiden kekuasaan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa intervensi dari pihak lain, termasuk partai politik pendukung.
Sarmuji kembali menggarisbawahi sikap ini dalam beberapa kesempatan, termasuk pada Kamis, 29 Januari 2026, di mana ia menyatakan, “Golkar konsisten urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden baik soal waktu, cakupan, alasan maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle.” Sikap ini menunjukkan strategi politik Golkar untuk tetap berada di jalur dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden, sekaligus menjaga stabilitas internal koalisi. Dalam konteks ini, Golkar menempatkan diri sebagai partai yang menghormati konstitusi dan kewenangan kepala negara, sekaligus menegaskan posisinya sebagai mitra strategis yang tidak akan mendikte keputusan Presiden terkait susunan kabinet.
Dominasi Golkar dalam Kabinet dan Posisi Strategis
Posisi Golkar dalam pemerintahan Prabowo Subianto tidak bisa dipandang sebelah mata. Partai beringin ini tercatat sebagai partai politik pendukung dengan jumlah kursi pos kementerian terbanyak dibandingkan partai politik lain di Koalisi Indonesia Maju. Berdasarkan data yang dihimpun, Golkar berhasil menempatkan 8 menteri dan 3 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Angka ini secara signifikan menunjukkan pengaruh dan kekuatan tawar Golkar dalam pembentukan pemerintahan, mengukuhkan perannya sebagai kekuatan politik yang tidak dapat diabaikan.
Beberapa pos kementerian yang diduduki oleh kader Golkar merupakan posisi-posisi kunci yang sangat strategis bagi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebuah jabatan vital yang mengkoordinasikan seluruh kebijakan ekonomi negara. Posisi lain yang tak kalah penting adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan energi dan sumber daya mineral Indonesia. Keberadaan Golkar di kementerian-kementerian strategis ini memberikan partai tersebut pengaruh besar dalam perumusan dan implementasi kebijakan di sektor-sektor krusial, mulai dari stabilitas ekonomi makro hingga keberlanjutan energi nasional.
Salah satu tokoh sentral dari Golkar yang menduduki posisi penting adalah Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Selain menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia juga mengemban tugas sebagai Ketua Harian Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dualisme jabatan ini semakin memperkuat posisi Golkar dalam lingkaran kekuasaan, memberikan akses langsung pada perumusan kebijakan ekonomi dan energi di tingkat tertinggi. Peran ganda ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan Presiden kepada kader Golkar, tetapi juga menegaskan kontribusi signifikan Golkar dalam arah kebijakan pemerintahan.
Mencuatnya Rumor Reshuffle dan Sosok Budisatrio Djiwandono
Isu mengenai perombakan kabinet mulai mengemuka dan menjadi topik hangat manakala nama Budisatrio Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, disebut-sebut bakal bergabung ke kabinet. Spekulasi ini muncul dari pernyataan Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, dalam sebuah rapat kerja yang krusial. Pernyataan tersebut disampaikan Utut dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin, 26 Januari, sehari sebelum Budisatrio Djiwandono secara langsung membantah rumor tersebut.
Dalam suasana rapat yang formal, Utut Adianto melontarkan kalimat yang memicu gelombang rumor, “Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif.” Kalimat ini menjadi sorotan karena pada saat itu, Budisatrio Djiwandono, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR dari fraksi Partai Gerindra, duduk berdampingan dengan politikus senior PDIP tersebut. Kehadiran Budisatrio di samping Utut saat pernyataan itu dilontarkan menambah bobot spekulasi, seolah memberikan konfirmasi tidak langsung terhadap rumor tersebut.
Namun, Budisatrio Djiwandono dengan cepat menepis pernyataan Utut Adianto. Pada Selasa, 27 Januari 2026, ia secara tegas mengatakan bahwa dirinya belum bergabung di kabinet. “Tugas saya masih sama di Komisi I DPR,” ujar politikus Partai Gerindra itu, berusaha meredakan spekulasi yang berkembang. Penolakan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengklarifikasi dan mengendalikan narasi di tengah publik, meskipun rumor tersebut telah terlanjur menyebar luas dan menjadi bahan perbincangan.
Konteks Penunjukan Keluarga Presiden dan Bantahan Resmi Istana
Rumor reshuffle ini tidak muncul dalam ruang hampa. Sebelumnya, nama keponakan Presiden Prabowo lainnya, Thomas Djiwandono, telah dipilih dan dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan Thomas Djiwandono ini secara otomatis membuat kursi jabatan Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya ia duduki menjadi kosong, menambah daftar potensi perubahan dalam struktur pemerintahan. Kehadiran dua anggota keluarga dekat Presiden Prabowo di posisi-posisi strategis, baik yang sudah terealisasi maupun yang masih berupa rumor, secara alami memicu pertanyaan dan spekulasi publik mengenai nepotisme atau konsolidasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga.
Menanggapi derasnya isu yang beredar, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, tampil untuk membantah ihwal bakal dilakukannya perombakan kabinet. Pada hari yang sama dengan bantahan Budisatrio, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Istana hanya akan melakukan pelantikan anggota Dewan Energi Nasional, bukan pelantikan menteri atau wakil menteri. “(Pelantikan menteri dan wakil menteri?) Belum ada,” kata Prasetyo, memberikan klarifikasi resmi dari pihak Istana. Bantahan ini bertujuan untuk menenangkan publik dan meredakan ketidakpastian politik yang mungkin timbul akibat rumor reshuffle, sekaligus menegaskan bahwa agenda Istana saat itu adalah fokus pada pengisian posisi di Dewan Energi Nasional, sebuah badan penting dalam perumusan kebijakan energi.
Secara keseluruhan, dinamika politik seputar isu reshuffle kabinet ini menyoroti kompleksitas hubungan antara Presiden, partai politik pendukung, dan opini publik. Sementara Golkar secara konsisten mendukung hak prerogatif Presiden, rumor dan spekulasi tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap politik Indonesia, terutama ketika melibatkan potensi masuknya tokoh-tokoh dekat Presiden ke dalam jajaran pemerintahan. Respons dari berbagai pihak, mulai dari bantahan Budisatrio hingga klarifikasi Istana, menunjukkan upaya untuk mengelola informasi dan menjaga stabilitas politik di tengah gejolak spekulasi yang tak terhindarkan. Isu ini juga menarik perhatian partai-partai oposisi, seperti yang tercermin dalam “Pilihan Editor: Respons PDIP Soal Kabar Reshuffle Kabinet Prabowo,” menandakan bahwa setiap pergerakan di Kabinet Merah Putih selalu menjadi perhatian nasional.
