Dalam upaya menjaga stabilitas politik nasional dan memperkuat soliditas internal koalisi pemerintahan, Partai Golkar secara resmi menerbitkan instruksi tegas yang melarang seluruh kadernya di parlemen untuk melontarkan kritik terbuka atau menyerang kebijakan yang dihasilkan oleh sesama kader partai beringin yang kini menjabat di jajaran eksekutif. Langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan tanpa hambatan internal yang kontraproduktif. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa disiplin partai adalah harga mati bagi setiap legislator di Senayan untuk mendukung penuh agenda Asta Cita yang menjadi fondasi pembangunan nasional saat ini. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas dinamika politik di Kompleks Parlemen, di mana koordinasi antar-lembaga sering kali diuji oleh perbedaan pandangan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme internal partai ketimbang menjadi konsumsi publik yang merugikan citra institusi.
Fenomena yang sering disebut dengan istilah “jeruk makan jeruk”—sebuah metafora politik yang dipopulerkan oleh politikus senior Bambang Soesatyo—kini menjadi perhatian utama DPP Partai Golkar. Muhammad Sarmuji, saat memberikan keterangan resmi di Kompleks DPR, MPR, dan DPD pada Jumat, 13 Februari 2026, menekankan bahwa praktik saling serang antar-kader di ruang publik hanya akan melemahkan posisi tawar partai dan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam bekerja. Sebagai partai dengan jumlah representasi terbanyak di Kabinet Merah Putih, Golkar memikul tanggung jawab moral dan politik yang besar untuk menjadi motor penggerak keberhasilan program pemerintah. Sarmuji mengingatkan bahwa setiap masukan, kritik, maupun catatan kritis terhadap kinerja kementerian yang dipimpin oleh kader Golkar wajib disampaikan melalui saluran komunikasi internal sebelum rapat-rapat resmi di komisi DPR dimulai. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi polemik yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk memecah belah kesolidan koalisi pendukung pemerintah.
Dominasi Kader Beringin dalam Struktur Kabinet Merah Putih
Kekuatan Partai Golkar dalam pemerintahan Prabowo-Gibran memang tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat partai ini tercatat sebagai partai politik dengan jumlah kader terbanyak yang menduduki posisi strategis di pos kementerian dan lembaga non-kementerian. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat delapan kursi menteri yang diisi oleh tokoh-tokoh utama partai beringin, yang masing-masing memegang portofolio krusial bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Di jajaran menteri, terdapat nama Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, serta Airlangga Hartarto yang dipercaya kembali mengawal stabilitas ekonomi nasional sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, terdapat Agus Gumiwang Kartasasmita di posisi Menteri Perindustrian, Meutya Fianda Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, serta Nusron Wahid yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Daftar panjang pengabdian kader Golkar di eksekutif berlanjut dengan penempatan Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Maman Abdurrahman sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Mukhtarudin yang menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI. Tidak hanya di level menteri, pengaruh Golkar juga merambah ke kursi wakil menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara. Nama-nama seperti Lodewijk Friedrich Paulus yang menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Christina Aryani sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Dyah Roro Esti sebagai Wakil Menteri Perdagangan, mempertegas dominasi partai ini. Sementara itu, posisi strategis sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) kini diamanahkan kepada Ace Hasan Syadzily. Dengan sebaran kader di berbagai sektor vital tersebut, instruksi untuk tidak melakukan “jeruk makan jeruk” menjadi sangat relevan demi menjaga marwah partai di mata rakyat.
Empat Fatsun Politik dan Disiplin Koalisi
Untuk mengonkretkan larangan tersebut, Partai Golkar telah merumuskan empat fatsun atau etika politik yang wajib dipatuhi oleh seluruh kader, terutama mereka yang duduk di kursi parlemen. Fatsun pertama secara tegas melarang kader untuk menyerang kebijakan pemerintah secara umum, mengingat Golkar adalah bagian integral dari koalisi penguasa. Kedua, kader dilarang keras menyerang rekan separtai yang sedang menjalankan tugas di kabinet; instruksi ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling mendukung. Ketiga, para legislator diminta untuk tidak lagi mempersoalkan kebijakan negara yang telah diputuskan dan sedang dalam tahap implementasi. Salah satu contoh nyata yang ditekankan oleh Sarmuji adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo. Jika terdapat kelemahan dalam pelaksanaan di lapangan, kader diminta untuk memberikan masukan konstruktif guna menyempurnakan program tersebut melalui forum internal, bukan justru menyerangnya di hadapan media massa.
Fatsun terakhir yang menjadi pedoman adalah larangan bagi kader untuk mengubah atau merongrong keputusan yang telah disepakati oleh koalisi pendukung pemerintah. Sarmuji menegaskan bahwa kepatuhan terhadap empat poin ini merupakan konsekuensi logis dari posisi Golkar sebagai mitra strategis pemerintah. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam politik adalah hal yang lumrah, namun jika perbedaan tersebut diumbar ke publik tanpa melalui mekanisme komunikasi internal, maka yang akan menanggung kerugian bukan hanya individu yang bersangkutan, melainkan kredibilitas partai secara keseluruhan. Oleh karena itu, Fraksi Golkar di DPR RI diinstruksikan untuk lebih proaktif dalam melakukan koordinasi dengan para menteri dari partai sendiri sebelum menggelar rapat kerja, sehingga setiap aspirasi rakyat dapat disalurkan dengan cara yang lebih elegan dan sistematis tanpa harus menciptakan kegaduhan politik baru.
Kebijakan “anti-jeruk makan jeruk” ini juga dipandang sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya fragmentasi kekuatan di dalam tubuh Golkar sendiri. Dengan banyaknya kader yang menduduki jabatan publik, potensi gesekan kepentingan antar-faksi di internal partai tetap ada. Namun, di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Golkar ingin menunjukkan citra sebagai partai yang dewasa, disiplin, dan sepenuhnya berorientasi pada pencapaian target-target pembangunan nasional. Penegasan Sarmuji di Kompleks Parlemen Senayan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Partai Golkar tidak akan mentoleransi pembangkangan terhadap garis kebijakan partai yang telah ditetapkan. Disiplin ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi partai koalisi lainnya dalam menjaga etika berpolitik di era pemerintahan Kabinet Merah Putih, di mana kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.
Sebagai penutup, langkah Partai Golkar ini mencerminkan strategi jangka panjang untuk mengamankan posisi partai sebagai pilar utama stabilitas nasional. Dengan mengunci suara kritis kadernya di parlemen terhadap rekan sejawat di kabinet, Golkar berupaya membangun citra sebagai organisasi yang solid dan terpercaya di mata Presiden Prabowo Subianto. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa setiap program strategis nasional, mulai dari swasembada pangan hingga hilirisasi industri, dapat berjalan tanpa gangguan politik dari dalam rumah sendiri. Melalui penerapan empat fatsun politik ini, Golkar berharap dapat memberikan kontribusi maksimal bagi keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus memperkuat basis elektoral mereka dengan menunjukkan kinerja yang nyata dan terkoordinasi dengan baik di seluruh lini kekuasaan.
