Dalam sebuah pertemuan strategis yang menandai komitmen Indonesia terhadap isu-isu global dan domestik, Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menggelar dialog intensif dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, bersama perwakilan dari 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam terkemuka dan para kiai sepuh. Pertemuan yang berlangsung selama empat jam di Istana Kepresidenan Jakarta ini, pada Selasa (3/2/2026) – sebuah tanggal yang mengindikasikan proyeksi ke depan atau mungkin kesalahan penulisan dari sumber, namun substansinya tetap relevan sebagai pembahasan krusial masa kini – membahas dua agenda utama yang saling terkait: partisipasi Indonesia dalam pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza dan rencana pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU). Diskusi mendalam ini tidak hanya menegaskan peran aktif Indonesia di kancah internasional dalam mengupayakan perdamaian, khususnya di Palestina, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi dana umat, mencerminkan visi kepemimpinan yang holistik antara diplomasi kemanusiaan global dan pemberdayaan sosial-ekonomi domestik.
Diplomasi Kemanusiaan: Peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza
Isu sentral yang mendominasi pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan para pemimpin ormas Islam adalah inisiatif pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang berfokus pada konflik di Gaza. Konflik berkepanjangan di Jalur Gaza telah menjadi sorotan dunia, memicu krisis kemanusiaan yang mendalam dan menimbulkan penderitaan tak terhingga bagi rakyat Palestina. Indonesia, dengan sejarah panjang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan komitmen kuat terhadap perdamaian dunia, secara konsisten menyerukan penghentian kekerasan dan pencarian solusi damai yang adil.
Dalam konteks ini, gagasan tentang Dewan Perdamaian muncul sebagai sebuah mekanisme strategis untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap rakyat Palestina serta merumuskan kebijakan luar negeri yang lebih efektif dan terkoordinasi. Dewan ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah dialog, tetapi juga instrumen konkret untuk menggalang dukungan internasional, menekan pihak-pihak yang berkonflik, dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan tanpa hambatan. Partisipasi Indonesia dalam inisiatif semacam ini akan menegaskan posisi negara sebagai aktor global yang bertanggung jawab, tidak hanya di tingkat retorika, tetapi juga dalam tindakan nyata.
Pesan Kritis dan Konsensus Ormas Islam
Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, memainkan peran kunci dalam pertemuan ini, menyampaikan pesan mendalam kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Yahya secara tegas mengingatkan agar setiap kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia melalui Dewan Perdamaian Gaza tidak boleh sedikit pun merugikan kepentingan rakyat Palestina. Penekanan ini mencerminkan kekhawatiran yang meluas di kalangan umat Islam Indonesia mengenai nasib Palestina dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip keadilan serta kemanusiaan dalam setiap langkah diplomatik.
Pertemuan yang berlangsung selama empat jam tersebut menjadi forum penting bagi Prabowo untuk menjelaskan secara rinci visi dan alasan di balik keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Dalam suasana yang terbuka dan konstruktif, Prabowo memaparkan strategi yang akan diambil, menekankan bahwa fokus utama adalah perlindungan rakyat Palestina dan pencarian solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Yang menarik, setelah penjelasan yang komprehensif tersebut, Gus Yahya mengungkapkan bahwa seluruh 16 ormas Islam yang hadir, termasuk para kiai sepuh, telah memahami dan menerima alasan serta strategi yang dipaparkan oleh Presiden terpilih. Konsensus ini menunjukkan adanya keselarasan pandangan antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil Islam terkait isu krusial ini, memperkuat legitimasi langkah-langkah diplomatik yang akan diambil Indonesia di masa mendatang.
Mengembangkan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat: Pilar Ekonomi Kerakyatan
Selain pembahasan mengenai diplomasi kemanusiaan di tingkat global, agenda domestik yang tak kalah penting adalah rencana pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU). Diskusi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana umat yang lebih efektif dan transparan.
Lembaga Pemberdayaan Dana Umat, seperti namanya, memiliki mandat untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai bentuk dana sosial keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, untuk kepentingan pemberdayaan umat. Saat ini, meskipun telah ada berbagai lembaga pengelola dana umat, potensi optimalisasi dan dampak yang lebih luas masih sangat besar. Pengembangan LPDU di sini berarti upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas jangkauan layanan, serta menyempurnakan mekanisme pengelolaan agar dana umat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk program-program produktif dan berkelanjutan.
Pengembangan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, adopsi teknologi digital untuk transparansi dan akuntabilitas, hingga pengembangan program-program inovatif yang menyasar sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pertanian. Tujuannya jelas: mengubah dana umat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi modal produktif yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Pembahasan mengenai pengembangan LPDU ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya peran sektor non-pemerintah, khususnya institusi keagamaan, dalam pembangunan bangsa. Dengan memperkuat LPDU, pemerintah berharap dapat menggandeng lebih erat partisipasi masyarakat dalam upaya kolektif meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah dana umat dapat memberikan dampak yang nyata dan terukur bagi mereka yang membutuhkan. Ini adalah langkah konkret untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi dari tingkat akar rumput.
Secara keseluruhan, pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan para pemimpin ormas Islam ini menyoroti pendekatan komprehensif dalam memimpin negara. Di satu sisi, ada komitmen kuat untuk memainkan peran aktif dan konstruktif di panggung global dalam isu-isu kemanusiaan seperti konflik di Gaza, dengan tetap menjaga kepentingan Palestina sebagai prioritas utama. Di sisi lain, terdapat perhatian serius terhadap penguatan fondasi ekonomi domestik melalui pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Kedua agenda ini, meskipun berbeda lingkup, sama-sama mencerminkan visi kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat global maupun nasional.
