Di tengah upaya pemerintah memacu pemulihan sektor pariwisata nasional, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menghadapi kritik tajam dari parlemen dalam Rapat Kerja bersama Komisi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/2/2026). Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, memberikan rapor merah berupa nilai kinerja 50 dari 100 poin, sebuah penilaian yang didasari atas belum maksimalnya solusi terhadap problematika klasik seperti tingginya harga tiket pesawat, infrastruktur pendukung yang terbengkalai, hingga jaminan keamanan wisatawan yang masih dipertanyakan. Evaluasi mendalam ini menyoroti celah kebijakan yang dianggap belum memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat luas meskipun berbagai program seremonial terus digulirkan, menandakan adanya urgensi koordinasi lintas sektoral yang lebih progresif di bawah kepemimpinan Widiyanti.
Ketegangan dalam ruang rapat kerja tersebut memuncak saat Yoyok Riyo Sudibyo, legislator dari Fraksi Partai NasDem, secara blak-blakan memberikan skor numerik terhadap performa Menteri Pariwisata. Dalam argumennya, Yoyok menekankan bahwa angka 50 yang ia berikan adalah representasi dari kondisi riil di lapangan yang masih jauh dari harapan ideal. Ia menganalogikan penilaian tersebut seperti sebuah ujian akademik di mana nilai sempurna 100 hanya diberikan jika seluruh persoalan mampu diselesaikan dengan tepat sasaran. Namun, menurut pandangannya, kepemimpinan Widiyanti saat ini baru menyentuh separuh dari potensi maksimal yang seharusnya bisa dicapai. Kritik ini bukan tanpa dasar; Yoyok melihat adanya diskoneksi antara narasi keberhasilan yang sering disampaikan kementerian dengan realitas pahit yang dihadapi oleh para pelancong domestik maupun pelaku industri pariwisata di daerah-daerah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam evaluasi tersebut adalah fenomena harga tiket pesawat domestik yang tetap melambung tinggi, yang dianggap sebagai hambatan terbesar dalam menggenjot angka pergerakan wisatawan nusantara. Yoyok menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan biaya transportasi udara di Indonesia seringkali tidak masuk akal jika dibandingkan dengan rute internasional, sehingga daya saing pariwisata dalam negeri terus tergerus. Sebagai menteri yang duduk di kabinet, Widiyanti dituntut untuk tidak hanya bekerja di dalam lingkup internal kementeriannya saja, tetapi harus mampu melakukan lobi dan komunikasi lintas sektor, terutama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, guna mencari solusi konkret atas struktur biaya penerbangan. Tanpa adanya intervensi yang kuat untuk menurunkan harga tiket, target-target ambisius kunjungan wisatawan yang dicanangkan pemerintah dianggap hanya akan menjadi angka di atas kertas yang sulit terealisasi secara organik.
Krisis Infrastruktur dan Standar Kelayakan Fasilitas Umum
Selain persoalan aksesibilitas udara, DPR juga menyoroti kondisi infrastruktur darat menuju destinasi wisata yang dinilai masih memprihatinkan di banyak wilayah. Jalan-jalan yang rusak dan akses yang sulit ditempuh menjadi kendala utama bagi wisatawan untuk menjangkau lokasi liburan, yang pada akhirnya menurunkan minat kunjungan ulang. Namun, kritik yang paling pedas justru diarahkan pada fasilitas penunjang yang paling mendasar, yakni toilet atau sarana sanitasi di tempat-tempat wisata. Yoyok menggunakan istilah “hancur-hancuran” untuk menggambarkan betapa buruknya kualitas WC umum di destinasi pariwisata Indonesia. Hal ini dianggap sangat ironis mengingat kebersihan fasilitas dasar merupakan standar minimal dalam industri jasa pariwisata global. Kegagalan dalam mengelola kebersihan dan kelayakan toilet mencerminkan lemahnya pengawasan serta kurangnya perhatian terhadap detail-detail kecil yang justru sangat menentukan kenyamanan dan kesan wisatawan terhadap citra pariwisata nasional.
Masalah keamanan juga menjadi catatan merah yang tidak kalah penting dalam rapat kerja tersebut. Munculnya berbagai kasus kecelakaan di tempat wisata, mulai dari kegagalan fungsi wahana hingga insiden di transportasi wisata, telah menimbulkan kekhawatiran kolektif mengenai standar keselamatan publik. Yoyok mendesak Menteri Pariwisata untuk segera membangun kolaborasi yang lebih erat dengan pihak kepolisian dan otoritas keamanan terkait lainnya. Keamanan bukan sekadar soal pencegahan tindak kriminal, melainkan mencakup kepastian bahwa setiap destinasi wisata memiliki prosedur operasi standar (SOP) keselamatan yang ketat dan terverifikasi. Tanpa adanya jaminan keamanan yang mumpuni, reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata yang ramah dan aman akan terus terancam, yang pada gilirannya dapat memicu penurunan angka kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat sensitif terhadap isu stabilitas dan keselamatan.
Respons Menteri Widiyanti dan Pembelaan Terhadap Kinerja Kabinet
Menanggapi penilaian rendah tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memberikan jawaban yang cukup diplomatis namun tetap mempertahankan posisi kementeriannya. Widiyanti menganggap bahwa nilai 50 yang diberikan oleh Yoyok bersifat subjektif, mengingat dalam forum yang sama, ia mengeklaim mendapatkan banyak dukungan positif dan apresiasi dari mayoritas anggota dewan lainnya atas program-program yang telah dijalankan. Ia menekankan bahwa kementeriannya terus bekerja keras untuk memperbaiki ekosistem pariwisata secara menyeluruh, termasuk melalui pelantikan 610 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 12 pejabat fungsional baru-baru ini guna memperkuat struktur birokrasi di lingkungan Kemenpar. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas eksekusi program di lapangan yang selama ini dianggap masih lamban.
Terkait isu penurunan kunjungan di beberapa wilayah seperti Bali, Widiyanti mengakui adanya fluktuasi angka, namun ia menegaskan bahwa pemerintah tetap optimis melalui promosi aset pariwisata budaya seperti Festival Pacu Jalur yang baru saja dibuka. Menteri Widiyanti berargumen bahwa tantangan pariwisata Indonesia memang kompleks dan memerlukan waktu untuk perbaikan yang sifatnya struktural. Meskipun demikian, ia berjanji akan menjadikan kritik dari Komisi VII sebagai bahan evaluasi internal untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian lembaga lain, terutama dalam menangani masalah tiket pesawat dan infrastruktur dasar. Perdebatan mengenai skor kinerja ini pada akhirnya membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan pariwisata Indonesia dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif dan tuntutan publik akan fasilitas yang lebih manusiawi.
Ke depan, tantangan bagi Menteri Widiyanti adalah membuktikan bahwa nilai 50 tersebut bisa segera berubah menjadi angka yang memuaskan melalui aksi nyata, bukan sekadar retorika politik. Masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap harga tiket pesawat yang mencekik dan perbaikan fasilitas publik yang selama ini terabaikan. Sektor pariwisata yang merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar negara tidak boleh dikelola dengan standar yang setengah-setengah. Diperlukan visi yang lebih tajam dan keberanian untuk melakukan perombakan sistemik agar destinasi wisata Indonesia tidak hanya indah secara visual di media sosial, tetapi juga nyaman, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mampu memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi para pelaku industri di tingkat akar rumput.
