Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dalam sebuah konferensi pers mendalam di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Januari 2026, melontarkan klaim signifikan terkait gelombang unjuk rasa yang melanda Iran sejak akhir Desember 2025. Ia secara tegas menyatakan bahwa gejolak sosial tersebut telah dibajak oleh aktor-aktor asing, dengan Amerika Serikat dan Israel disebut sebagai dalang utama di balik perubahan karakter aksi dari demonstrasi damai menjadi kekerasan bersenjata.
Fase Awal: Ketidakpuasan Ekonomi dan Aksi Damai
Menurut Duta Besar Boroujerdi, akar permasalahan demonstrasi ini berawal dari ketidakpuasan ekonomi yang mendalam, terutama di kalangan para pedagang dan pelaku usaha di Iran. Periode awal, tepatnya dari tanggal 28 hingga 31 Desember 2025, ditandai dengan unjuk rasa yang berlangsung secara damai di area Grand Bazaar Tehran. “Aksi ini damai dan berada dalam koridor hukum,” tegas Boroujerdi, menekankan bahwa pada fase ini, demonstrasi masih murni menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kondisi ekonomi tanpa adanya unsur kekerasan.
Pemerintah Iran, lanjut Boroujerdi, menunjukkan respons yang cepat dan proaktif terhadap keluhan yang disuarakan. Langkah pertama yang diambil adalah membuka jalur dialog langsung dengan perwakilan dari berbagai asosiasi profesi dan pelaku ekonomi. Melalui forum dialog ini, sejumlah tuntutan yang diajukan oleh para demonstran kemudian diakomodasi dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan pemerintah, menunjukkan komitmen untuk mencari solusi atas permasalahan ekonomi yang ada.
Perubahan Karakter Aksi dan Klaim Intervensi Asing
Situasi mulai mengalami pergeseran drastis pada fase kedua, yang berlangsung dari 1 hingga 7 Januari 2026. Pada periode ini, aksi demonstrasi mulai diwarnai dengan insiden perusakan fasilitas publik dan konfrontasi fisik. Meskipun demikian, Duta Besar Boroujerdi menggarisbawahi bahwa aparat keamanan Iran masih berusaha menahan diri dan bertindak tanpa menggunakan senjata api. “Korban pada fase ini justru banyak berasal dari aparat kepolisian dan keamanan,” ungkapnya, mengindikasikan bahwa aparat menjadi sasaran dalam bentrokan tersebut.
Memasuki fase ketiga, yang terjadi antara 8 hingga 10 Januari 2026, Boroujerdi mengklaim adanya keterlibatan kelompok teroris bersenjata yang mulai melancarkan serangan sporadis terhadap aparat keamanan maupun warga sipil. Ia secara gamblang menyebut fase ini sebagai upaya sistematis yang dirancang untuk menciptakan citra negatif Iran sebagai negara pelanggar hak asasi manusia, sekaligus membuka celah bagi intervensi asing. “Ini merupakan instruksi dan arahan-arahan yang langsung datang dari badan-badan intelijen luar negeri, antara lain Mossad dan CIA,” tegas Boroujerdi, menunjuk langsung pada badan intelijen Israel dan Amerika Serikat sebagai aktor di balik eskalasi kekerasan.
Klaim intervensi asing ini, menurut Boroujerdi, didukung oleh bukti-bukti konkret. Ia menyatakan bahwa pemerintah Iran memiliki hasil penyadapan komunikasi yang menguatkan tuduhan tersebut, serta pengakuan dari para pelaku yang berhasil ditangkap. “Instruksi datang dari luar negeri untuk menciptakan korban sebanyak mungkin, bahkan dengan menyerang warga sipil jika aparat tidak bisa disasar,” paparnya, menguraikan betapa berbahayanya skenario yang ia sebutkan.
Langkah Keamanan Tegas dan Data Korban
Menghadapi situasi yang semakin memburuk, pada fase keempat yang dimulai sejak 10 Januari 2026, pemerintah Iran mengambil langkah-langkah keamanan yang tegas. Salah satu tindakan paling signifikan adalah pembatasan akses internet di seluruh negeri. Duta Besar Boroujerdi menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memutus jaringan komunikasi asing yang diduga digunakan untuk mengorganisir dan mengarahkan kekerasan. Sejak pembatasan tersebut diberlakukan, situasi berangsur-angsur mulai terkendali. Ia menyoroti aksi unjuk rasa nasional yang diselenggarakan pada 12 Januari 2026, yang diklaim diikuti oleh jutaan warga, sebagai bukti nyata penolakan publik terhadap aksi kekerasan yang terjadi.
Dalam rincian yang disampaikan, kepolisian forensik Iran mencatat total 3.117 korban jiwa. Angka ini terbagi menjadi 2.427 warga sipil dan aparat keamanan. Boroujerdi menambahkan bahwa jika dilakukan kalkulasi, sekitar dua pertiga dari total korban tersebut dianggap sebagai “mati syahid”. Selain korban jiwa, kerugian material yang ditimbulkan juga sangat signifikan. Tercatat adanya kerusakan pada 180 unit ambulans, 53 unit mobil pemadam kebakaran, lebih dari 53 unit masjid, 26 unit bank, kantor pos utama di Eslamabad-e Gharb, serta sekitar 200 toko dan rumah warga yang mengalami kerusakan. Aparat keamanan juga berhasil menyita lebih dari 1.300 pucuk senjata api dari berbagai jenis. Sebagai bentuk penghormatan dan duka cita, pemerintah Iran menetapkan tiga hari berkabung nasional, mulai dari 11 hingga 13 Januari 2026, untuk mengenang para korban.
Kritik terhadap Pemberitaan Media Barat
Duta Besar Boroujerdi juga tidak ketinggalan melontarkan kritik tajam terhadap pemberitaan yang disajikan oleh media arus utama Barat. Ia menilai bahwa sejumlah media tersebut cenderung membesar-besarkan jumlah korban jiwa dan secara membabi buta mengadopsi narasi politik yang diusung oleh negara-negara Barat, tanpa melakukan verifikasi yang memadai. “Sebagian media mainstream Barat menyebarkan angka-angka korban yang dibesar-besarkan dan tidak diverifikasi. Ini bukan kerja jurnalistik yang bertanggung jawab,” tegasnya, menyerukan standar jurnalisme yang lebih objektif dan akurat.
Lebih lanjut, Boroujerdi menyoroti penggunaan istilah “rezim Iran” yang kerap muncul dalam pemberitaan asing. Menurutnya, istilah tersebut tidak mencerminkan objektivitas dan justru sarat dengan muatan politik yang tendensius. “Penggunaan istilah ‘rezim’ terhadap pemerintah Iran adalah keliru dan tidak profesional. Istilah itu mencerminkan keberpihakan, bukan fakta,” pungkasnya, menegaskan bahwa penggunaan bahasa dalam pelaporan haruslah netral dan berdasarkan fakta yang terverifikasi.
