Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menegaskan bahwa sinergi antara ulama dan umara merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas serta memacu kemakmuran nasional saat menghadiri prosesi pengukuhan dan ta’aruf Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa khidmat 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Sabtu (7/2/2026). Di hadapan ribuan jemaah, tokoh lintas agama, dan jajaran kabinet, Presiden menyampaikan pidato kebangsaan yang komprehensif, mencakup komitmen pembangunan infrastruktur lembaga Islam di kawasan strategis Bundaran HI, strategi pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga pernyataan perang terbuka terhadap kelompok koruptor yang ia sebut sebagai “garong” kekayaan negara. Acara bertajuk “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” ini menjadi momentum krusial bagi kepemimpinan Prabowo dalam merangkul kekuatan moral ulama guna menghadapi tantangan geopolitik dan domestik yang semakin kompleks di masa depan.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Masjid Istiqlal disambut dengan antusiasme tinggi oleh puluhan ribu jemaah yang telah memadati ruang utama masjid sejak pagi hari. Kedatangan Kepala Negara didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar dan Ketua Umum MUI terpilih, yang secara simbolis menunjukkan keharmonisan hubungan antara pemerintah dan lembaga otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo menggarisbawahi bahwa pengukuhan pengurus MUI periode 2025–2030 bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan sebuah manifestasi dari persatuan nasional. Ia memandang MUI sebagai mitra strategis pemerintah yang selama ini konsisten hadir dalam setiap fase kritis perjalanan bangsa, baik dalam menjaga kerukunan antarumat beragama maupun dalam memberikan panduan moral bagi kebijakan publik yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Transformasi Infrastruktur Keumatan dan Hibah Lahan Strategis di Bundaran HI
Salah satu poin paling signifikan dalam pidato Presiden Prabowo adalah pengumuman mengenai pemberian dukungan fasilitas fisik bagi MUI dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lainnya. Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, mengenai ketidakpastian lokasi kantor pusat MUI selama ini, Presiden secara resmi menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi di kawasan premium depan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Lahan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan gedung perkantoran terpadu yang akan menaungi MUI, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta berbagai lembaga umat Islam lainnya yang membutuhkan ruang representatif di jantung ibu kota.
Presiden menjelaskan bahwa gedung tersebut direncanakan akan dibangun dengan struktur bertingkat yang modern, bahkan diperkirakan mencapai puluhan lantai, guna menampung seluruh aktivitas administrasi dan pelayanan umat secara efisien. “Saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan badan-badan umat Islam lainnya. Kita akan bangun gedung yang layak agar koordinasi antar-lembaga keumatan dapat berjalan lebih maksimal,” ujar Prabowo. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan negara terhadap peran besar ulama, sekaligus memastikan bahwa lembaga-lembaga Islam memiliki simbol eksistensi yang kuat di pusat pertumbuhan ekonomi dan politik Indonesia. Penentuan detail arsitektur dan teknis pembangunan gedung tersebut diserahkan sepenuhnya kepada koordinasi Kementerian Agama.
Internalisasi Nilai Spiritual: Ar-Ra’d Ayat 11 dan Perang Melawan Korupsi
Dalam dimensi spiritual, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan refleksi mendalam dengan mengutip Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11. Ia menekankan bahwa perubahan nasib bangsa Indonesia berada di tangan rakyatnya sendiri melalui usaha yang sungguh-sungguh dan kolektif. Menurut Presiden, keselamatan bangsa hanya dapat terwujud jika seluruh komponen masyarakat mampu mengikis rasa curiga, kebencian, dan perbedaan tajam di masa lalu. Ia menegaskan bahwa persatuan antara ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan umara yang memegang mandat kekuasaan adalah kunci utama untuk menciptakan perdamaian abadi. Tanpa perdamaian, kemakmuran yang dicita-citakan hanyalah fatamorgana, karena sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa kemajuan hanya lahir dari stabilitas sosial yang kokoh.
Namun, di tengah pesan persatuan tersebut, Presiden Prabowo juga melontarkan peringatan keras terhadap praktik korupsi yang masih menggerogoti kekayaan negara. Ia mengungkapkan adanya fenomena “serangan balik” dari kelompok koruptor atau yang ia sebut sebagai “garong-garong” kekayaan bangsa. Kelompok ini, menurutnya, seringkali mencoba menciptakan kegaduhan, adu domba, dan kerusuhan di tengah masyarakat sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian serta mengganggu agenda penegakan hukum yang sedang dijalankan pemerintah. Presiden menyatakan bahwa dirinya tidak akan mundur setapak pun dalam memberantas praktik lancung tersebut, karena hal itu merupakan bagian dari sumpah jabatannya sebagai mandataris rakyat untuk membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Komitmen Pengentasan Kemiskinan dan Apresiasi atas Peran Historis MUI
Tantangan besar lainnya yang menjadi sorotan Presiden adalah masalah kemiskinan yang masih menghimpit sebagian masyarakat Indonesia. Prabowo menyerukan gerakan bersama yang berani dan bertekad kuat untuk menghapuskan kemiskinan dari bumi nusantara. Ia menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh merasa rendah diri atau takut dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang tepat dan dukungan moral dari para ulama dalam menggerakkan dana umat—seperti zakat, infak, dan sedekah yang potensinya disebut mencapai angka ratusan triliun rupiah—Presiden optimis bahwa kesejahteraan yang inklusif dapat segera tercapai. Keberanian untuk bertindak dan kebersamaan dalam melangkah menjadi kata kunci yang ditekankan berkali-kali dalam pidatonya.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada MUI atas peran historisnya yang selalu hadir di masa-masa sulit negara. Ia mencontohkan bagaimana MUI menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan dan pendampingan saat terjadi bencana alam di berbagai wilayah, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara. Dukungan moral dari MUI diakui Presiden memberikan keberanian tambahan bagi dirinya dalam menjalankan tugas berat sebagai kepala negara. Ia berharap pengurus MUI periode 2025–2030 dapat meneruskan tradisi pengabdian ini dengan lebih progresif, menjaga toleransi, serta menjadi penyejuk di tengah dinamika sosial yang ada.
Menutup rangkaian acara di Masjid Istiqlal, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa pemerintah akan selalu membuka pintu dialog dengan para ulama untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pengukuhan pengurus MUI ini diharapkan menjadi titik awal baru bagi penguatan kerja sama lintas sektoral dalam membangun Indonesia yang lebih berdaulat secara ekonomi dan bermartabat secara moral. Dengan semangat “Bersatu dalam Munajat”, Presiden optimis bahwa Indonesia akan mampu melewati berbagai ujian sejarah dan bertransformasi menjadi bangsa besar yang makmur, adil, dan disegani di kancah internasional, didorong oleh kekuatan spiritual ulama dan ketegasan kepemimpinan umara.
