Keputusan mendadak Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi keanggotaan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace telah memicu gelombang diskusi intensif di kalangan pengamat kebijakan luar negeri dan diplomat senior. Dino Patti Djalal, yang merupakan Pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), secara terbuka melayangkan desakan kepada jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan transparansi penuh terkait implikasi strategis dari langkah ini. Sebagai sosok yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino memandang bahwa keterlibatan Indonesia dalam badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut bukan sekadar urusan administratif biasa, melainkan sebuah pergeseran paradigma diplomasi yang memerlukan pertanggungjawaban publik yang mendalam. Ia menegaskan bahwa setiap langkah besar dalam politik luar negeri harus didasarkan pada kalkulasi matang yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, mengingat posisi Indonesia yang selama ini dikenal sangat vokal dalam membela hak-hak kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, khususnya Palestina.
Dalam sebuah wawancara mendalam pada Jumat, 23 Januari 2026, Dino Patti Djalal menggarisbawahi bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian membawa konsekuensi jangka panjang yang bersifat mengikat secara hukum internasional. Ia merujuk pada sembilan poin krusial yang sebelumnya telah ia sampaikan melalui platform media sosial X, di mana ia mempertanyakan urgensi dan manfaat konkret yang akan diperoleh Indonesia. Dino berpendapat bahwa pertanyaan-pertanyaan kritis yang ia ajukan adalah sebuah legitimate policy question atau pertanyaan kebijakan yang sah dan fundamental. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup diri dari skeptisisme publik, terutama ketika sebuah kebijakan menyentuh isu sensitif seperti kedaulatan wilayah konflik. Ia menekankan bahwa dalam iklim demokrasi yang sehat, tidak mungkin sebuah negara masuk ke dalam organisasi internasional yang memiliki pengaruh besar tanpa melalui proses uji publik dan diskursus yang tajam. Sikap kritis ini dianggap perlu untuk memastikan bahwa Indonesia tidak terjebak dalam komitmen yang justru dapat merugikan posisi tawarnya di masa depan.
Analisis Risiko Strategis dan Potensi Agenda Tersembunyi
Salah satu poin paling krusial yang disoroti oleh Dino Patti Djalal adalah sifat permanen dari keanggotaan ini. Begitu instrumen ratifikasi atau piagam keanggotaan ditandatangani oleh kepala negara, posisi Indonesia secara diplomatis menjadi sangat sulit untuk ditarik kembali tanpa menimbulkan preseden negatif atau sanksi diplomatik. Dino memperingatkan bahwa Indonesia harus mempertahankan sikap yang independen, konstruktif, namun tetap waspada dalam menjalankan perannya di dalam Dewan Perdamaian tersebut. Ia mengingatkan pemerintah untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas atau red flags sejak awal masa keanggotaan. Kekhawatiran utama yang muncul adalah kemungkinan Dewan Perdamaian ini hanya akan menjadi alat politik bagi pihak-pihak tertentu, termasuk kemungkinan menjadi perpanjangan tangan dari agenda Benjamin Netanyahu untuk memperkuat pengaruh Zionisme di kawasan tersebut. Hal ini, menurut Dino, sangat mungkin terjadi jika Indonesia tidak memiliki posisi tawar yang kuat dan pengawasan yang ketat di dalam struktur dewan.
Selain kekhawatiran politik, Dino juga mencium adanya potensi motivasi ekonomi yang bersifat transaksional di balik pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa di balik narasi stabilisasi dan rekonstruksi, terdapat agenda besar berupa proyek pengembangan real estate di wilayah Gaza yang strategis. Jika motivasi utamanya adalah keuntungan komersial bagi para elit global, maka kepentingan hakiki rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali tanah dan kedaulatan mereka bisa terpinggirkan. Dino menekankan bahwa Indonesia harus memastikan bahwa setiap upaya rekonstruksi di Gaza benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan warga sipil yang terdampak perang, bukan sekadar menjadi ladang bisnis bagi pengembang internasional yang mencari keuntungan di atas puing-puing konflik. Oleh karena itu, transparansi mengenai rencana induk pembangunan Gaza di bawah pengawasan Dewan Perdamaian menjadi hal yang mutlak untuk diketahui oleh publik Indonesia.
Tantangan Diplomasi Menlu Sugiono dan Transparansi Biaya
Fokus kritik Dino Patti Djalal juga mengarah tajam kepada Menteri Luar Negeri RI, Sugiono. Sebagai negosiator utama yang mewakili kepentingan Indonesia, Menlu Sugiono diminta untuk memberikan eksplanasi yang jauh lebih komprehensif mengenai rincian hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota tetap. Dino mempertanyakan sejauh mana jaminan kesetaraan antarnegara anggota akan ditegakkan, mengingat seringkali organisasi internasional didominasi oleh negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat di dalam dewan tersebut juga masih menjadi tanda tanya besar. Dino secara spesifik menanyakan di mana posisi perwakilan resmi Palestina dalam struktur pengambilan keputusan dewan tersebut, karena tanpa keterlibatan langsung dari pihak Palestina, Dewan Perdamaian ini berisiko menjadi badan yang bersifat paternalistik dan tidak representatif terhadap keinginan rakyat yang dibelanya.
Aspek finansial juga menjadi sorotan tajam dalam kritik yang disampaikan Dino. Nilai biaya keanggotaan permanen yang mencapai angka fantastis, yakni 1 miliar dollar AS, dianggap sebagai beban yang sangat berat bagi anggaran negara. Dino menilai skema biaya yang begitu tinggi cenderung bersifat eksklusif, transaksional, dan elitis, yang hanya memungkinkan negara-negara kaya untuk memiliki suara dalam menentukan masa depan Gaza. Ia mempertanyakan apakah investasi sebesar itu sebanding dengan pengaruh yang akan didapatkan Indonesia dalam menentukan arah kebijakan perdamaian di Timur Tengah. Pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana tersebut dan bagaimana auditnya akan dilakukan menjadi sangat relevan, mengingat besarnya dana publik yang dipertaruhkan dalam komitmen internasional ini.
Secara historis, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini bermula ketika Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan di sela-sela kunjungannya ke Swiss. Langkah ini secara resmi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari badan internasional yang memiliki mandat untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan proses rekonstruksi Gaza selama masa transisi pascakonflik. Pembentukan Dewan Perdamaian ini sendiri merupakan komponen integral dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang telah mendapatkan legitimasi internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 (2025). Resolusi tersebut juga mengamanatkan pembentukan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah struktur pemerintahan yang diklaim bersifat teknokratis dan non-politis untuk mengelola urusan harian di wilayah tersebut. Namun, bagi Dino Patti Djalal dan banyak pengamat lainnya, janji mengenai struktur yang “non-politis” ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika di atas kertas piagam diplomatik.
Indonesia kini berada di persimpangan jalan diplomatik yang sangat menentukan. Di satu sisi, bergabung dengan Dewan Perdamaian memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk memiliki kursi di meja perundingan utama mengenai masa depan Palestina. Namun di sisi lain, risiko menjadi stempel bagi agenda-agenda yang tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri “bebas aktif” sangatlah nyata. Desakan Dino Patti Djalal mencerminkan kegelisahan kolektif mengenai perlunya kehati-hatian ekstra dalam menghadapi tawaran-tawaran dari kekuatan besar dunia. Pemerintah diharapkan segera merespons sembilan poin pertanyaan tersebut dengan jawaban yang substantif, guna memastikan bahwa langkah Indonesia di Dewan Perdamaian benar-benar membawa misi perdamaian yang tulus bagi rakyat Palestina, bukan sekadar mengikuti arus kepentingan geopolitik negara-negara adidaya.
