Kementerian Pertahanan Republik Indonesia secara resmi memberikan klarifikasi mendalam terkait dinamika pengangkatan personel baru di jajaran struktur strategis negara, khususnya mengenai pelantikan Sabrang Mowo Damar Panuluh, yang lebih dikenal publik sebagai Noe, vokalis grup band Letto. Langkah institusional ini diambil untuk memperkuat komposisi Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN), sebuah lembaga vital yang berfungsi memberikan pertimbangan krusial dalam pengambilan keputusan pertahanan tingkat tinggi. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Sirait, menegaskan bahwa penunjukan ini bukanlah sebuah keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang, melainkan bagian dari strategi besar kementerian dalam merekrut talenta-talenta multidisiplin yang mampu melihat tantangan pertahanan dari sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif di tengah kompleksitas geopolitik global saat ini.
Dalam keterangannya yang disampaikan secara resmi pada Minggu, 18 Januari 2026, Brigjen Rico Sirait merinci bahwa Sabrang Mowo Damar Panuluh dilantik dalam kapasitas profesional sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional. Penugasan ini menempatkan Sabrang pada posisi yang sangat strategis, di mana ia diwajibkan untuk menjalankan fungsi-fungsi intelektual dan analitis yang meliputi pemberian masukan substansial, penyusunan kajian mendalam, serta penyampaian rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional. Rico menekankan bahwa setiap kontribusi yang diberikan oleh Sabrang akan disesuaikan secara ketat dengan bidang keahliannya yang unik, yang menggabungkan kemampuan analisis sistem, pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial-budaya, serta perspektif sains yang selama ini menjadi ciri khas intelektualitas figur tersebut di luar dunia seni musik.
Transformasi Dewan Pertahanan Nasional: Mengintegrasikan Visi Strategis dan Keahlian Multidimensi
Mekanisme kerja yang akan dijalani oleh Sabrang Mowo Damar Panuluh telah diatur sedemikian rupa agar selaras dengan tata kelola birokrasi dan operasional di internal Dewan Pertahanan Nasional. Sebagai Tenaga Ahli Madya, seluruh hasil pemikiran dan kajian yang dihasilkan oleh Sabrang nantinya akan diproses melalui jenjang koordinasi yang ketat untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan utama bagi pimpinan DPN. Hal ini termasuk memberikan dukungan data dan analisis kepada Menteri Pertahanan yang secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Brigjen Rico Sirait menggarisbawahi bahwa perumusan kebijakan pertahanan negara di masa depan memerlukan sinergi antara kekuatan militer konvensional dan pemikiran strategis non-konvensional guna menghadapi ancaman yang kian hibrida, sehingga kehadiran figur dengan latar belakang pemikiran yang tajam sangatlah diperlukan.
Lebih lanjut, pihak Kementerian Pertahanan memberikan penekanan khusus bahwa penugasan Sabrang Mowo Damar Panuluh bersifat murni profesional dan berbasis pada kompetensi individu yang terukur. Meskipun publik mengenal Sabrang sebagai putra dari budayawan terkemuka dan cendekiawan muslim Muhammad Ainun Nadjib atau Cak Nun, Rico menegaskan bahwa latar belakang personal maupun afiliasi keluarga tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan dalam pengangkatan jabatan ini. Kebijakan ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap kapasitas intelektual Sabrang dalam membedah persoalan-persoalan kompleks, yang diharapkan dapat memberikan warna baru dalam proses perumusan strategi pertahanan yang tidak hanya terpaku pada aspek teknis militer, tetapi juga menyentuh aspek ketahanan sosial dan stabilitas nasional secara menyeluruh.
Proses pelantikan Sabrang sendiri merupakan bagian dari gelombang penguatan organisasi yang lebih besar, di mana ia dilantik bersama 11 individu terpilih lainnya. Pengangkatan kolektif ini didasarkan pada Keputusan Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional Nomor KEP/3/KH/X/2025 yang ditetapkan pada Kamis, 15 Januari 2026. Ke-12 tenaga ahli yang baru dilantik tersebut diproyeksikan untuk mengisi posisi-posisi krusial di berbagai level, mulai dari Tenaga Ahli Madya hingga Tenaga Ahli Muda. Mereka akan ditempatkan di bawah Kedeputian yang menangani bidang-bidang sangat sensitif dan strategis, yaitu Kedeputian Bidang Geoekonomi, Kedeputian Bidang Geopolitik, serta Kedeputian Bidang Geostrategi, yang menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara di kancah internasional.
Sinergi Akademisi dan Praktisi dalam Perumusan Kebijakan Pertahanan Negara
Integrasi antara keahlian akademis yang teoretis dan pengalaman praktis yang aplikatif menjadi tema sentral dalam restrukturisasi tenaga ahli di DPN kali ini. Berdasarkan laporan resmi yang dipublikasikan melalui kanal komunikasi Kementerian Pertahanan, langkah ini dipandang sebagai manifestasi nyata dari komitmen kementerian untuk memodernisasi cara kerja Dewan Pertahanan Nasional. Dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki rekam jejak pemikiran kritis dan inovatif, kementerian berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan pertahanan yang lahir telah melalui proses uji petik ide yang beragam. Hal ini dianggap penting untuk menjamin kelancaran tugas-tugas DPN dalam memberikan saran yang akurat kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pertahanan negara, terutama dalam menghadapi dinamika geoekonomi yang kian fluktuatif dan pergeseran geopolitik di kawasan Asia Pasifik.
Secara lebih mendalam, penempatan tenaga ahli pada bidang Geoekonomi, Geopolitik, dan Geostrategi menunjukkan adanya pergeseran paradigma pertahanan yang lebih inklusif. Para ahli ini dituntut untuk mampu memetakan potensi ancaman ekonomi yang dapat berdampak pada kedaulatan, menganalisis pergeseran kekuatan politik global, serta merumuskan strategi pertahanan wilayah yang efektif namun tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kehadiran Sabrang Mowo Damar Panuluh di dalam struktur ini diharapkan mampu memberikan jembatan komunikasi antara kebijakan pertahanan yang kaku dengan realitas sosial yang dinamis, mengingat kemampuan komunikasinya yang sangat baik dalam menyederhanakan konsep-konsep rumit menjadi narasi yang dapat diterima oleh berbagai lapisan pemangku kepentingan.
Dengan demikian, pengangkatan Sabrang dan rekan-rekannya menandai babak baru dalam upaya penguatan ketahanan nasional yang lebih saintifik dan terukur. Kementerian Pertahanan berharap bahwa kolaborasi antara birokrat pertahanan, perwira militer, dan para tenaga ahli dari latar belakang sipil ini akan menciptakan ekosistem kebijakan yang tangguh. Melalui mekanisme tata kerja yang transparan dan akuntabel, setiap rekomendasi yang dihasilkan oleh Dewan Pertahanan Nasional diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, memastikan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga melalui strategi yang cerdas, inovatif, dan berwawasan masa depan.
