SURAKARTA – Sebuah pertemuan krusial telah terselenggara antara perwakilan keluarga besar Keraton Surakarta Hadiningrat dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad. Momen ini menandai upaya signifikan untuk menjembatani jurang komunikasi yang selama ini dirasakan antara pihak Keraton dan pemerintah, khususnya terkait dengan berbagai kebijakan yang menyentuh ranah adat dan tradisi Keraton. Juru Bicara Keraton Surakarta, K.P.H. Singonagoro, menegaskan kembali posisi fundamental Keraton, bahwa entitas budaya ini memiliki landasan hukum adat dan sejarah yang sangat kokoh dan tak tergoyahkan. Pernyataan ini bukan sekadar klaim, melainkan penekanan bahwa setiap kebijakan negara, terutama yang berkaitan langsung dengan Keraton, harus senantiasa menghormati dan tidak mengabaikan fondasi adat serta historis tersebut. Mengabaikan pilar-pilar ini, menurut Singonagoro, berpotensi besar memicu kegaduhan yang tidak perlu dan bahkan perpecahan di tengah masyarakat, suatu skenario yang tentu harus dihindari demi stabilitas sosial dan pelestarian budaya.
Gusti Raden Ayu (GRAy) Devi Lelyana Dewi, yang merupakan kakak dari Puruhoyo dan salah satu figur sentral dalam pertemuan ini, mengungkapkan harapan besar bahwa dialog yang baru saja dimulai ini akan menjadi titik awal bagi terwujudnya komunikasi yang jauh lebih terbuka, adil, dan konstruktif. Komunikasi semacam ini, menurut Gusti Devi, sangat esensial untuk menjaga kelestarian budaya Jawa yang berpusat di Keraton Surakarta, melestarikan hukum adat yang telah diwariskan turun-temurun, serta yang tidak kalah penting, menjaga marwah atau kehormatan Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai simbol kebudayaan dan sejarah bangsa. Selama ini, keluarga Keraton merasa kesulitan untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan tabayun (klarifikasi) langsung kepada pemerintah mengenai berbagai persoalan penting. Oleh karena itu, pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI ini diharapkan dapat membuka kanal-kanal komunikasi yang selama ini tertutup, memastikan bahwa suara dan perspektif Keraton dapat didengar dan dipertimbangkan secara serius dalam perumusan kebijakan.
Mengurai Simpul Konflik: Kebijakan Negara dan Marwah Adat
Salah satu poin krusial yang diangkat oleh Gusti Devi adalah kritik terhadap produk kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan. Secara spesifik, ia menyoroti Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Pelaksana Tugas Raja Keraton Surakarta. Kebijakan ini, di mata keluarga Keraton, dinilai telah mencederai hukum adat dan tatanan tradisi yang telah mengakar kuat di Keraton Surakarta Hadiningrat selama berabad-abad. Intervensi negara dalam urusan internal suksesi atau penunjukan pelaksana tugas raja dianggap sebagai pelanggaran terhadap otonomi adat dan kedaulatan internal Keraton. Hukum adat Keraton Surakarta memiliki mekanisme dan prosedur yang sangat spesifik mengenai suksesi kepemimpinan, yang tidak dapat serta-merta digantikan atau diintervensi oleh kebijakan administratif dari luar. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga berpotensi menciptakan dualisme kepemimpinan dan merusak legitimasi otoritas adat, yang pada gilirannya dapat memicu konflik internal dan eksternal.
Dalam pertemuan yang penuh makna tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan pesan yang sangat relevan dan mendalam mengenai kerukunan dan kebersamaan kepada seluruh keluarga besar Keraton Surakarta. Pesan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah seruan untuk menyatukan visi dan misi dalam mengelola serta mengembangkan Keraton ke depan. Menurut Gusti Devi, Sufmi Dasco Ahmad secara eksplisit menekankan pentingnya kerja sama, kebersamaan, dan keharmonisan sebagai kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Arahan ini selaras dengan keinginan keluarga Keraton untuk membangun sinergi yang positif. “Yang pastinya arahannya ke depan agar semuanya bisa diajak bekerja sama, bareng-bareng, rukun, kemudian mengembangkan keraton bersama-sama,” ujar Gusti Devi, mengutip esensi pesan dari Sufmi Dasco Ahmad. Ini menunjukkan adanya titik temu antara keinginan pemerintah untuk melihat Keraton yang harmonis dan keinginan Keraton untuk membangun masa depan yang solid berdasarkan prinsip kebersamaan.
Menuju Masa Depan Berkeadilan: Harapan dan Tantangan Suksesi
Gusti Devi juga tidak lupa menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas kesediaan Wakil Ketua DPR RI untuk menerima audiensi dari perwakilan keluarga Keraton Surakarta. Pertemuan ini, bagi mereka, bukan sekadar agenda formal, melainkan sebuah “jalan terang” yang diharapkan dapat membuka lembaran baru bagi masa depan Keraton. Harapan terbesar adalah agar Keraton Surakarta dapat menapaki jalan yang lebih baik, lebih berkeadilan, dan yang terpenting, tetap berpijak kokoh pada nilai-nilai adat yang luhur dan telah dijaga selama bergenerasi. Ini adalah sebuah penegasan bahwa modernisasi dan adaptasi tidak boleh mengorbankan akar budaya dan identitas historis yang menjadi inti dari keberadaan Keraton.
Dalam konteks yang lebih luas, ada sejumlah persoalan penting yang selama ini ingin disampaikan oleh keluarga Keraton kepada pemerintah, namun belum mendapatkan ruang yang memadai untuk tabayun atau klarifikasi secara langsung. Isu-isu ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan aset Keraton, pelestarian situs budaya, hingga pengakuan terhadap peran dan fungsi lembaga adat dalam struktur negara modern. Melalui pertemuan dengan Sufmi Dasco Ahmad, aspirasi-aspirasi ini diharapkan dapat tersampaikan dengan baik dan mendapatkan atensi serius dari pihak pemerintah. “Harapannya, pesan-pesan ini bisa sampai dan mendapat atensi, sehingga setiap keputusan yang diHadiningrat memperhatikan hukum adat yang berlaku,” tegas Gusti Devi. Penekanan ini menunjukkan bahwa keluarga Keraton tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tetapi juga kerangka kerja jangka panjang yang memastikan bahwa setiap keputusan yang berdampak pada Keraton Surakarta Hadiningrat akan selalu mempertimbangkan dan menghormati hukum adat yang berlaku secara inheren.
Persoalan suksesi kepemimpinan di Keraton Surakarta telah menjadi topik hangat dan seringkali memicu polemik, sebagaimana tercermin dalam pertanyaan “Siapa Calon Raja Keraton Surakarta Setelah Pakubuwono XIII” yang kerap muncul di berbagai media. Dinamika internal Keraton dalam menentukan penerus tahta Sri Susuhunan Pakubuwono XIII merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks, melibatkan interpretasi hukum adat, silsilah, serta dukungan dari berbagai faksi keluarga. Intervensi eksternal, seperti Surat Keputusan dari Kementerian Kebudayaan yang disebutkan sebelumnya, semakin memperkeruh suasana dan menciptakan ketidakpastian. Oleh karena itu, dialog yang konstruktif dan adil antara keluarga Keraton dan pemerintah menjadi sangat vital. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif negara, tetapi juga menghormati dan mengintegrasikan hukum adat serta tradisi luhur Keraton, demi menjaga legitimasi kepemimpinan dan keutuhan institusi budaya ini. Masa depan Keraton Surakarta Hadiningrat, sebagai salah satu pilar kebudayaan Jawa, sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk mencapai kesepahaman dan bekerja sama dalam semangat kerukunan.
