- Kemaslahatan Umat: Keanggotaan harus memberikan dampak positif bagi perlindungan warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan di zona konflik.
- Kedaulatan Palestina: Indonesia tetap konsisten memperjuangkan solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
- Solidaritas Dunia Islam: Koordinasi intensif dengan negara-negara seperti Qatar dan Kuwait untuk membentuk blok penyeimbang di dalam dewan.
- Evaluasi Periodik: Pemerintah dan MUI akan melakukan peninjauan berkala terhadap efektivitas organisasi dalam mewujudkan perdamaian sejati.
- Opsi Keluar: Indonesia siap meninggalkan organisasi jika prinsip-prinsip keadilan internasional dilanggar.
Dengan berakhirnya pertemuan tersebut, babak baru diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dimulai dengan landasan dukungan domestik yang lebih solid. Meskipun tantangan di tingkat global masih sangat besar, terutama dengan kehadiran tokoh-tokoh kontroversial dalam Dewan Perdamaian, Indonesia memilih untuk mengambil risiko politik demi peluang menciptakan perubahan dari dalam. Keberhasilan strategi ini nantinya akan diukur dari sejauh mana suara Indonesia mampu mengubah kebijakan global yang lebih berpihak pada kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa-bangsa yang selama ini terpinggirkan.
