Sinergi Intelektual dan Strategi Nasional: Mengulas Peran Strategis Sabrang Mowo Damar Panuluh di Dewan Pertahanan Nasional
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, secara resmi telah mengambil langkah monumental dalam memperkuat struktur pemikiran strategis negara dengan melantik sejumlah tenaga ahli untuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Salah satu sosok yang menarik perhatian publik adalah Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau yang lebih dikenal luas dengan nama panggung Noe Letto. Penunjukan ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan sebuah manifestasi dari visi besar pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai perspektif multidisipliner ke dalam kebijakan pertahanan negara. Sebagai tenaga ahli, Sabrang diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang segar, analitis, dan berbasis data untuk memperkuat fondasi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan tertinggi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional.
Dalam menjalankan fungsinya, Sabrang Mowo Damar Panuluh akan bekerja dalam sebuah ekosistem intelektual yang sangat terstruktur. Ia bertugas memberikan masukan serta rekomendasi strategis melalui berbagai forum resmi dan tata kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi DPN. Rekomendasi-rekomendasi ini tidak bersifat tunggal, melainkan akan diolah dan dijadikan bahan pertimbangan kolektif oleh jajaran pimpinan dewan. Proses ini memastikan bahwa setiap masukan dari para ahli akan disaring melalui mekanisme kelembagaan yang ketat sebelum akhirnya sampai ke meja Menteri Pertahanan. Dengan demikian, setiap keputusan strategis yang diambil tetap berada dalam koridor kepentingan nasional yang lebih luas dan selaras dengan arah kebijakan pertahanan negara yang berorientasi pada kedaulatan jangka panjang.
Penting untuk dipahami bahwa pelantikan tenaga ahli ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk membangun kebijakan pertahanan yang adaptif. Di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu, Indonesia memerlukan instrumen kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berbasis pada analisis mendalam. Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kehadiran para tenaga ahli ini berfungsi sebagai pilar pendukung untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada masa depan. Dengan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan pemahaman mendalam tentang struktur sosial serta teknologi, diharapkan DPN dapat merumuskan solusi yang lebih komprehensif terhadap tantangan keamanan modern, termasuk ancaman hibrida dan siber yang kian kompleks.
Secara operasional, mekanisme kerja di DPN menuntut adanya sinkronisasi antara data lapangan dan teori strategis. Sabrang, dengan latar belakangnya yang kuat dalam bidang filsafat, matematika, dan fisika, diharapkan mampu membawa perspektif sistemik dalam melihat persoalan pertahanan. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya akan mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen sumber daya manusia hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pertahanan negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Pertahanan untuk terus melakukan modernisasi, tidak hanya pada alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga pada kualitas pemikiran dan doktrin pertahanan yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Langkah strategis ini juga mencerminkan keterbukaan institusi pertahanan terhadap elemen-elemen intelektual di luar militer konvensional. Dengan mengintegrasikan figur seperti Sabrang, negara menunjukkan bahwa pertahanan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi antara militer, akademisi, dan praktisi profesional. Melalui unggahan di media sosial resminya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan melalui pengangkatan tenaga ahli ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir memiliki landasan ilmiah yang kuat. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kesalahan strategis dan memaksimalkan potensi pertahanan nasional dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Diferensiasi Struktural dan Landasan Hukum Pembentukan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional
Terdapat klasifikasi yang sangat jelas dan tegas mengenai posisi tenaga ahli di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dibandingkan dengan posisi staf ahli di Kementerian Pertahanan. Juru bicara atau perwakilan otoritas terkait, Rico, menjelaskan bahwa kedua posisi ini memiliki ranah kerja dan garis koordinasi yang berbeda secara fundamental. Tenaga ahli DPN beroperasi dalam kerangka kerja kelembagaan DPN yang merupakan lembaga nonstruktural, di mana tugas utamanya adalah memberikan rekomendasi melalui mekanisme dewan yang bersifat kolektif-kolegial. Hal ini berbeda dengan staf khusus Menteri Pertahanan yang secara langsung melekat pada struktur pendukung pribadi menteri untuk menangani isu-isu taktis dan operasional harian di kementerian.
Secara legal formal, pelantikan para tenaga ahli ini berpijak pada landasan hukum yang sangat kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional. Peraturan ini memberikan mandat kepada DPN untuk berfungsi sebagai lembaga pemikir (think tank) tingkat tinggi yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden. Selain itu, pengangkatan ini diperkuat dengan Keputusan Ketua Harian DPN Nomor KEP/3/KH/X/2025 yang merinci secara spesifik mengenai tata cara dan pengangkatan individu-individu terpilih sebagai tenaga ahli. Keberadaan payung hukum ini memastikan bahwa peran para tenaga ahli memiliki legitimasi yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks keamanan nasional.
Perbedaan posisi ini sangat krusial untuk menjaga objektivitas dalam perumusan kebijakan. Sebagai bagian dari DPN, tenaga ahli diharapkan mampu memberikan pandangan yang lebih luas dan tidak terjebak dalam rutinitas administratif kementerian. Mereka bertugas untuk melihat gambaran besar (big picture) dari tantangan pertahanan nasional, sehingga rekomendasi yang diberikan bersifat strategis dan lintas sektoral. Sjafrie Sjamsoeddin melihat bahwa pemisahan fungsi ini akan memperkaya khazanah pemikiran di lingkungan pertahanan, di mana terdapat check and balance internal antara tim pendukung langsung menteri dengan tim ahli di bawah naungan DPN yang berfokus pada kebijakan makro.
Sebagai lembaga nonstruktural yang dipimpin langsung oleh Presiden, DPN memegang peranan vital dalam merumuskan solusi atas masalah-masalah kedaulatan negara yang paling mendesak. Tugas utamanya mencakup pemberian pertimbangan strategis dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa secara keseluruhan. Dengan adanya tenaga ahli yang kompeten, DPN dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat analisis data dan perumusan kebijakan yang kredibel. Hal ini sangat penting mengingat ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ideologi yang memerlukan penanganan multidimensi.
Penguatan kelembagaan DPN melalui pengangkatan tenaga ahli ini juga merupakan respons terhadap kebutuhan akan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam dunia pertahanan modern, intuisi saja tidak cukup; diperlukan analisis data yang presisi, pemodelan skenario, dan evaluasi risiko yang mendalam. Para tenaga ahli yang dilantik memiliki latar belakang yang bervariasi, mulai dari pakar hukum, akademisi, hingga praktisi teknologi, yang semuanya akan bersinergi di bawah payung DPN. Dengan demikian, DPN diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dalam bidang strategi pertahanan nasional yang diakui secara internasional.
Komposisi Multidisiplin: Membedah Profil 12 Tenaga Ahli Sebagai Pilar Think Tank Pertahanan
Dewan Pertahanan Nasional kini diperkuat oleh 12 individu terpilih yang memiliki rekam jejak mumpuni di bidangnya masing-masing. Komposisi ini mencerminkan keberagaman disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk membangun sistem pertahanan yang tangguh. Selain Sabrang Mowo Damar Panuluh yang membawa perspektif inovasi dan pemikiran sistemik, terdapat nama-nama besar lainnya seperti Filda Citra Yusgiantoro yang dikenal memiliki kepakaran dalam isu energi dan ketahanan nasional, serta Frank Alexander Hutapea yang membawa keahlian di bidang hukum. Kehadiran figur-figur ini menunjukkan bahwa DPN ingin mencakup seluruh aspek vital pertahanan, mulai dari keamanan energi hingga aspek legalitas internasional yang seringkali menjadi titik krusial dalam kedaulatan wilayah.
Daftar lengkap tenaga ahli yang dilantik mencakup nama-nama seperti Surachman Surjaatmadja, Ian Montratama, Abdul Kholiq, Agato P.P Simamora, Achmad Rully, Jupriyanto, Santiaji Dyatmiko, Maundri Prihanggo, dan Muhammad Zulkarnain Maddatuang. Masing-masing individu ini membawa spesialisasi unik, mulai dari manajemen pertahanan, intelijen strategis, hingga pengembangan teknologi militer. Kolaborasi di antara mereka diharapkan dapat menghasilkan terobosan dalam perumusan kebijakan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kondisi lapangan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan tantangan geografis yang sangat menantang.
Pentingnya peran tenaga ahli ini juga terlihat dari konteks kunjungan kerja internasional yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin baru-baru ini ke Turki. Dalam kunjungan tersebut, Menhan menerima cenderamata berupa helm jet tempur KAAN, sebuah simbol kemajuan teknologi pertahanan udara. Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia tengah serius dalam melakukan modernisasi alutsista dan menjalin kerja sama strategis global. Para tenaga ahli di DPN memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa pengadaan teknologi tinggi seperti jet tempur atau sistem pertahanan udara lainnya dibarengi dengan kesiapan doktrin dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga investasi pertahanan yang besar dapat memberikan dampak maksimal bagi keamanan nasional.
Secara keseluruhan, pembentukan tim tenaga ahli ini menandai era baru dalam manajemen pertahanan Indonesia yang lebih inklusif dan berbasis pengetahuan. Dengan mengandalkan keahlian dari berbagai sektor, Dewan Pertahanan Nasional diharapkan mampu menjawab tantangan abad ke-21 dengan lebih efektif. Fokus pada kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa tetap menjadi prioritas utama, namun dengan pendekatan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Noe Letto dan rekan-rekannya di DPN bukan hanya tentang jabatan, melainkan tentang dedikasi intelektual untuk masa depan pertahanan Indonesia yang lebih kuat dan disegani di kancah dunia.
| No | Nama Tenaga Ahli DPN | Fokus Strategis (Estimasi) |
|---|---|---|
| 1 | Surachman Surjaatmadja | Kebijakan Strategis Nasional |
| 2 | Ian Montratama | Hubungan Internasional & Pertahanan |
| 3 | Abdul Kholiq | Analisis Keamanan Regional |
| 4 | Agato P.P Simamora | Manajemen Sumber Daya Pertahanan |
| 5 | Achmad Rully | Strategi Operasional & Logistik |
| 6 | Filda Citra Yusgiantoro | Ketahanan Energi & Ekonomi Pertahanan |
| 7 | Jupriyanto | Teknologi & Inovasi Militer |
| 8 | Frank Alexander Hutapea | Hukum Internasional & Kedaulatan |
