Pesan Prabowo untuk Thomas Djiwandono usai sah jabat deputi gubernur BI

Transisi kepemimpinan di sektor moneter Indonesia memasuki babak baru seiring dengan langkah strategis Thomas Djiwandono yang secara resmi meninggalkan koridor fiskal untuk mengemban amanah di puncak otoritas moneter. Pada Senin, 9 Februari 2026, Thomas Djiwandono secara sah dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode masa jabatan 2026-2031 dalam sebuah upacara khidmat yang berlangsung di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Penunjukan ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan sebuah penugasan krusial dari Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2026. Langkah ini diambil di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut sinergi kuat antara kebijakan fiskal dan moneter, di mana Thomas diharapkan mampu membawa perspektif luas demi menjaga stabilitas nilai rupiah serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam lima tahun ke depan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan penekanan khusus mengenai signifikansi pelantikan ini bagi arah kebijakan pembangunan nasional. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan yang sangat fundamental dan mendalam kepada Thomas Djiwandono segera setelah prosesi pelantikan berakhir. Pesan tersebut berpusat pada dedikasi tanpa syarat terhadap kepentingan bangsa dan negara, yang dirumuskan dalam semangat “Merah Putih”. Presiden menekankan bahwa meskipun setiap pejabat memiliki domain tugas yang berbeda-beda—baik itu di kementerian maupun di lembaga independen seperti Bank Indonesia—tujuan akhirnya harus tetap tunggal, yakni kesejahteraan rakyat Indonesia. Prasetyo menegaskan bahwa bekerja dengan rasa cinta Tanah Air bukan sekadar slogan, melainkan prinsip operasional yang harus menjiwai setiap keputusan kebijakan moneter yang akan diambil oleh Thomas di masa mendatang.

Transformasi Strategis dari Sektor Fiskal ke Otoritas Moneter

Sebelum menduduki kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono telah menorehkan rekam jejak yang signifikan sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Pengalaman panjangnya di Kementerian Keuangan memberikan modalitas yang kuat dalam memahami seluk-beluk pengelolaan anggaran negara dan kebijakan ekonomi makro. Mensesneg Prasetyo Hadi, atas nama pemerintah, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas pengabdian Thomas selama menjabat sebagai Wamenkeu. Transisi ini dipandang sebagai sebuah tantangan besar, mengingat peran Bank Indonesia sebagai penjaga gawang stabilitas moneter memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan dengan pengelolaan fiskal. Prasetyo mengakui bahwa amanah sebagai Deputi Gubernur BI bukanlah pekerjaan yang ringan, melainkan tanggung jawab besar yang menuntut ketangguhan, ketelitian, dan integritas tinggi demi memastikan roda ekonomi tetap berputar di jalur yang benar.

Pemerintah menaruh harapan besar bahwa latar belakang Thomas di sektor fiskal akan menciptakan harmoni yang lebih baik antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, koordinasi antara kebijakan moneter yang dikelola BI dan kebijakan fiskal yang dikelola Kementerian Keuangan seringkali menjadi kunci dalam meredam inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kehadiran Thomas di jajaran Dewan Gubernur BI, diharapkan proses sinkronisasi kebijakan dapat berjalan lebih mulus tanpa mengabaikan independensi Bank Indonesia sebagai lembaga negara. Dukungan moral dari Istana ini menjadi sinyal kuat bahwa Thomas memiliki kepercayaan penuh dari Presiden Prabowo untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis di Bank Indonesia, termasuk dalam mengelola cadangan devisa dan merumuskan kebijakan suku bunga yang pro-rakyat namun tetap pruden secara teknokrasi.

Landasan Hukum dan Prosesi Pengambilan Sumpah Jabatan

Prosesi pelantikan Thomas Djiwandono dilaksanakan dengan mengikuti protokol ketatanegaraan yang ketat, di mana pengucapan sumpah dan janji jabatan dilakukan langsung di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto. Kehadiran pimpinan tertinggi yudikatif ini menegaskan aspek legalitas dan konstitusionalitas dari pengangkatan tersebut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2026, Thomas secara resmi memulai masa baktinya terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah tersebut. Secara administratif, pelantikan ini merupakan bagian dari estafet kepemimpinan di Bank Indonesia yang dirancang untuk memastikan kesinambungan kebijakan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Penunjukan ini juga telah melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk evaluasi terhadap kompetensi dan visi Thomas dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi internasional.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Deputi Gubernur, Thomas akan bergabung dengan jajaran Dewan Gubernur lainnya untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan terhadap kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Melalui SK Presiden tersebut, Thomas diberikan mandat penuh untuk bertindak atas nama lembaga dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Upacara yang berlangsung di Jakarta ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan kolega dari sektor perbankan, yang menunjukkan dukungan luas terhadap kepemimpinan baru di Bank Indonesia. Momentum ini menandai dimulainya periode lima tahun yang akan sangat menentukan bagi arah kebijakan moneter nasional di bawah pengawasan Thomas Djiwandono.

Komitmen Integritas dan Respons Positif Pasar Keuangan

Salah satu poin paling krusial dalam pelantikan ini adalah penegasan Thomas Djiwandono mengenai integritas dan profesionalisme dalam menjalankan jabatan. Dalam sumpah jabatannya, Thomas secara eksplisit berjanji untuk tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun. Pernyataan ini merupakan komitmen moral untuk menjaga marwah Bank Indonesia dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Thomas menekankan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya akan didasarkan pada pertimbangan profesional yang objektif dan demi kepentingan nasional, tanpa ada pengaruh dari kepentingan pribadi atau golongan. Penegasan ini sangat penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada para pelaku pasar serta investor internasional terhadap kredibilitas otoritas moneter Indonesia.

Respons terhadap pelantikan Thomas Djiwandono juga datang dari berbagai kalangan, termasuk Komisi XI DPR RI yang berharap kehadiran sosok Thomas dapat memberikan sinyal positif bagi pasar keuangan. Pengalaman Thomas yang dianggap mumpuni diharapkan mampu menenangkan pasar di tengah fluktuasi ekonomi. Bahkan, apresiasi datang dari rekan sejawatnya, Purbaya, yang secara terbuka memuji kecerdasan Thomas dan meyakini bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk posisi tersebut. Meskipun Thomas memilih untuk tidak banyak berkomentar kepada media segera setelah pelantikan—sebuah langkah yang dinilai sebagai bentuk kehati-hatian diplomatik—ekspektasi publik tetap tinggi. Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo dan bekal pengalaman di sektor fiskal, Thomas Djiwandono kini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi jangkar stabilitas ekonomi yang tangguh bagi seluruh rakyat Indonesia.