Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan bersejarah ke Cina pada 28 hingga 31 Januari 2026, sebuah langkah diplomatik signifikan yang menandai berakhirnya masa “kebekuan” hubungan bilateral selama delapan tahun terakhir. Lawatan ini menjadi kunjungan pertama pemimpin nomor satu Inggris ke Beijing sejak 2018, di mana Starmer berupaya melakukan rekalibrasi hubungan ekonomi dan politik dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut di tengah lanskap geopolitik yang kian kompleks. Dengan membawa misi memperkuat kemitraan strategis yang konsisten dan jangka panjang, Starmer akan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan jajaran elit kepemimpinan Tiongkok, termasuk Presiden Xi Jinping, guna menavigasi kepentingan perdagangan nasional sekaligus menyuarakan keprihatinan atas isu-isu keamanan global serta hak asasi manusia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, dalam konferensi pers resmi di Beijing, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan momentum krusial bagi kedua negara yang sama-sama memegang status sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Selain bertemu dengan Presiden Xi Jinping, PM Starmer juga dijadwalkan melakukan pembicaraan bilateral terpisah dengan Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji. Kunjungan ini tidak hanya terpusat di ibu kota Beijing, tetapi juga mencakup kota pusat finansial Shanghai. Langkah ini dipandang sebagai kelanjutan dari dialog awal yang telah dibangun melalui panggilan telepon antara Xi dan Starmer pada Agustus 2024, serta pertemuan tatap muka mereka di sela-sela KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada November tahun yang sama. Pertemuan-pertemuan awal tersebut dianggap telah meletakkan fondasi bagi perbaikan hubungan yang sempat renggang akibat berbagai friksi diplomatik di masa lalu.
Normalisasi Hubungan dan Ambisi Ekonomi Pemerintahan Partai Buruh
Sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2024, pemerintahan Partai Buruh di bawah kepemimpinan Keir Starmer telah menunjukkan arah kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis terhadap Cina. Guo Jiakun menyatakan bahwa London telah menyatakan keinginan yang jelas untuk mengembangkan hubungan yang stabil dan strategis. Hal ini dibuktikan dengan intensitas pertukaran pejabat tinggi selama setahun terakhir. Salah satu tonggak penting terjadi pada Januari 2025, ketika Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves dan Wakil Perdana Menteri Cina He Lifeng menyepakati dimulainya kembali Dialog Ekonomi dan Keuangan Inggris-Cina. Kesepakatan tersebut tidak main-main, dengan nilai mencapai 600 juta poundsterling yang mencakup berbagai sektor vital seperti pengembangan vaksin, industri pupuk, ekspor wiski, layanan hukum, manufaktur otomotif, hingga jasa akuntansi. Dengan volume perdagangan bilateral tahunan yang mencapai angka fantastis sebesar US$98,36 miliar pada tahun 2024, Cina tetap menjadi mitra dagang terbesar ketiga bagi Inggris, sebuah fakta ekonomi yang tidak bisa diabaikan oleh Downing Street di tengah upaya pemulihan ekonomi domestik.
Dalam kunjungannya kali ini, PM Starmer tidak datang sendirian. Ia didampingi oleh delegasi besar yang terdiri dari sekitar 50 hingga 60 pemimpin perusahaan terkemuka, perwakilan universitas elit, serta tokoh-tokoh dari lembaga budaya Inggris. Kehadiran para raksasa bisnis ini menunjukkan bahwa agenda utama Starmer adalah mengamankan akses pasar dan investasi. Pemerintah Inggris berupaya menghidupkan kembali mekanisme pertukaran tingkat tinggi yang sempat mati suri, termasuk Pertemuan Perdana Menteri Tahunan dan Dialog Strategis. Langkah ini diambil di tengah tekanan ekonomi domestik Inggris yang sedang menghadapi stagnasi pertumbuhan dan krisis biaya hidup yang berkepanjangan. Starmer berharap bahwa dengan memperdalam kerja sama praktis dengan Beijing, Inggris dapat menemukan stimulus baru bagi pertumbuhan ekonominya, sekaligus memperkuat posisi London sebagai pusat keuangan global yang tetap terbuka bagi investasi Asia.
Navigasi Isu Sensitif: Antara Kerja Sama dan Ketegangan Keamanan
Meskipun ada upaya normalisasi, perjalanan Starmer ke Cina dipastikan akan berjalan di atas “tali tipis” diplomatik. Hubungan kedua negara masih dibayangi oleh luka lama terkait penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong yang oleh Inggris dinilai telah menggerus kebebasan sipil dan melanggar deklarasi bersama tahun 1984. Isu-isu sensitif seperti nasib mantan taipan media Jimmy Lai Chee-ying yang dipenjara, laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di wilayah otonom Xinjiang, serta dukungan material maupun politik Cina terhadap Rusia dalam konflik Ukraina, tetap menjadi kerikil dalam sepatu hubungan bilateral ini. Selain itu, kekhawatiran mengenai spionase dan campur tangan ekonomi melalui perusahaan teknologi seperti Huawei Technologies masih menjadi perdebatan hangat di parlemen Inggris. Belum ada kepastian apakah Starmer akan mengangkat isu-isu kontroversial ini secara terbuka dalam pertemuannya dengan Xi Jinping, mengingat fokus utamanya adalah stabilitas ekonomi.
Salah satu simbol paling nyata dari upaya perbaikan hubungan ini adalah persetujuan pemerintah Inggris terhadap pembangunan kedutaan besar baru Cina di Royal Mint Court, yang berlokasi sangat dekat dengan Menara London dan pusat keuangan City of London. Proyek ambisius di lahan seluas 20.000 meter persegi ini sebelumnya sempat tertahan selama bertahun-tahun karena kekhawatiran keamanan nasional. Desain bangunan yang mencakup 200 ruangan bawah tanah dan penanaman kabel serat optik khusus memicu kecurigaan akan adanya potensi penyadapan data sensitif. Namun, dengan memberikan lampu hijau bagi proyek senilai 255 juta poundsterling ini, pemerintahan Starmer seolah memberikan sinyal “itikad baik” kepada Beijing bahwa Inggris siap membuka babak baru, meskipun risiko keamanan tetap menjadi perhatian utama badan intelijen mereka.
Konteks Global: Tekanan Domestik dan Pergeseran Aliansi Barat
Kunjungan Starmer juga harus dilihat dalam konteks dinamika internal Inggris dan hubungan transatlantik yang sedang mendingin. Di dalam negeri, Partai Buruh berada di bawah tekanan hebat menjelang pemilihan sela yang dijadwalkan pada 26 Februari 2026. Kritik tajam mengenai tingginya angka imigrasi dan kegagalan menangani krisis ekonomi membuat Starmer membutuhkan “kemenangan diplomatik” yang nyata untuk menunjukkan bahwa Inggris tetap berwibawa di panggung internasional. Di sisi lain, hubungan Inggris dengan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, sedang mengalami ketegangan yang tidak biasa. Komentar kontroversial Donald Trump mengenai keinginan mengambil alih Greenland serta penghinaannya terhadap pasukan Inggris dan peran NATO di Afghanistan telah menciptakan jarak antara London dan Washington. Dalam situasi di mana AS cenderung proteksionis, Inggris merasa perlu melakukan diversifikasi aliansi ekonomi dengan mendekat ke Beijing.
Langkah Starmer ini sebenarnya sejalan dengan tren yang dilakukan oleh pemimpin Barat lainnya. Kunjungannya ke Beijing dilakukan hanya berselang beberapa hari setelah kunjungan Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kolektif di mana negara-negara maju mulai mengadopsi pendekatan “de-risking” (pengurangan risiko) daripada “de-coupling” (pemutusan hubungan) terhadap Cina. Bagi Inggris, tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara menjadi mitra dagang yang menguntungkan bagi Cina tanpa harus mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan integritas keamanan nasional yang selama ini menjadi landasan kebijakan luar negeri mereka. Keberhasilan kunjungan ini akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Starmer dalam membuktikan bahwa Inggris pasca-Brexit mampu berdiri tegak sebagai jembatan diplomatik di dunia yang semakin terpolarisasi.
