Keputusan strategis mengenai posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah komando langsung Presiden kembali mengemuka, memicu diskusi mendalam tentang profesionalisme, netralitas, dan stabilitas kelembagaan penegak hukum di Indonesia. Penegasan ini bukan sekadar perdebatan administratif, melainkan sebuah upaya krusial untuk menjaga amanat Reformasi 1998, memastikan Polri tetap independen dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat efektivitas kepemimpinan nasional di sektor keamanan. Dukungan terhadap struktur ini datang dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Rampai Nusantara, yang dalam Rapat Kerja (Raker) terbarunya di Bogor, secara tegas menyatakan komitmennya untuk menjaga agar institusi kepolisian tetap berada di bawah kendali eksekutif tertinggi negara.
Rapat Kerja Nasional (Raker) yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Rampai Nusantara di Amanuba Hotel, Bogor, bukan hanya menjadi ajang pemantapan program kerja organisasi hingga tahun 2026, tetapi juga forum strategis untuk mengonsolidasikan sikap organisasi terhadap isu-isu krusial yang menyangkut tatanan kenegaraan. Salah satu poin sentral yang dibahas dan ditegaskan dalam forum tersebut adalah mengenai posisi Polri dalam struktur pemerintahan. Rampai Nusantara secara kolektif mengeluarkan pernyataan dukungan yang kuat agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada di bawah payung komando Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini dinilai sebagai langkah fundamental untuk memastikan bahwa Polri dapat menjalankan fungsinya secara optimal, terbebas dari intervensi politik yang dapat mengganggu independensi dan profesionalismenya.
Memperkuat Amanat Reformasi dan Profesionalisme Polri
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, dalam keterangannya menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan sebuah amanat konstitusional yang lahir dari semangat Reformasi 1998. Ia menekankan bahwa menjaga struktur ini adalah sebuah keharusan untuk memastikan keberlanjutan prinsip-prinsip profesionalisme, netralitas, dan fokus institusi pada tugas utamanya. “Kami mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden sebagaimana amanat Reformasi. Hal ini penting untuk memastikan Polri tetap profesional, netral, dan fokus pada tugas utama menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat,” ujar Semar. Pandangan ini sejalan dengan analisis para pakar keamanan dan intelijen, seperti Ngasiman Djoyonegoro, yang berulang kali menyatakan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden adalah keputusan yang tepat untuk menjaga stabilitas kelembagaan dan kejelasan politik hukum. Penegasan ini juga penting untuk mencegah potensi pelemahan institusi yang bisa terjadi jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, sebuah skenario yang pernah diungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai langkah yang berpotensi mengurangi efektivitas kepemimpinan Presiden dalam bidang keamanan nasional.
Raker Rampai Nusantara yang berlangsung di Bogor ini merupakan bagian dari agenda tahunan organisasi. Forum ini memiliki dua tujuan utama: pertama, melakukan evaluasi mendalam terhadap program-program kerja yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, dan kedua, merumuskan serta memetakan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan oleh organisasi ke depan, khususnya untuk periode hingga tahun 2026. “Raker ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai upaya pemantapan program kerja Rampai Nusantara untuk tahun 2026,” jelas Semar. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa fokus utama Rampai Nusantara ke depan adalah untuk semakin mengintensifkan berbagai program kerja yang bersifat sosial kemasyarakatan. Inisiatif-inisiatif ini dirancang agar selaras dengan visi dan program pemerintahan Prabowo–Gibran, dengan penekanan khusus pada upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran organisasi di tingkat akar rumput. “Kita ingin memaksimalkan kontribusi kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, sesuai tujuan dasar organisasi ini dibentuk,” pungkas Semar, menegaskan komitmen organisasi untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan masyarakat.
Diversifikasi Program dan Penguatan Kapasitas Internal
Selain fokus pada kerja-kerja sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, Rampai Nusantara juga menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu lingkungan hidup. Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk semakin aktif terlibat dalam agenda-agenda pelestarian alam dan lingkungan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan ekosistem dan masa depan generasi mendatang. Partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan bukan hanya sekadar kegiatan tambahan, melainkan sebuah kesadaran akan pentingnya keseimbangan alam dalam menopang kehidupan manusia. Di sisi internal, Rampai Nusantara tidak melupakan pentingnya pengembangan sumber daya manusianya. Organisasi ini berencana untuk terus berfokus pada peningkatan kapasitas seluruh anggotanya yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Tujuannya adalah agar setiap anggota memiliki kompetensi yang memadai dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas di lingkungan mereka masing-masing. Peningkatan kapasitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengetahuan, keterampilan, hingga kepemimpinan, yang semuanya diharapkan dapat memperkuat efektivitas Rampai Nusantara sebagai organisasi kemasyarakatan.
Melalui pelaksanaan Rapat Kerja Dewan Eksekutif Nasional ini, Rampai Nusantara berharap dapat menghasilkan berbagai program kerja yang tidak hanya bersifat konkret dan terukur, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan. Dampak positif tersebut diharapkan dapat dirasakan dalam berbagai sektor, meliputi pembangunan sosial, upaya pelestarian alam, penguatan struktur dan kapabilitas organisasi itu sendiri, serta berkontribusi secara keseluruhan terhadap stabilitas nasional. Penegasan posisi Polri di bawah Presiden, yang didukung oleh Rampai Nusantara, merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka stabilitas nasional tersebut. Stabilitas ini penting untuk memastikan bahwa upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lancar tanpa terganggu oleh isu-isu keamanan yang kompleks. Dengan demikian, Rampai Nusantara memposisikan dirinya sebagai organisasi yang tidak hanya kritis terhadap isu-isu kenegaraan, tetapi juga proaktif dalam memberikan solusi dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
