Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mempertegas komitmen pemerintah dalam mengakselerasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui instruksi strategis terkait pembangunan infrastruktur perumahan skala besar di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dalam sebuah pertemuan krusial yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore, 29 Januari 2026, Kepala Negara menerima laporan komprehensif dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengenai progres signifikan proyek strategis nasional yang mencakup pembersihan lahan (land clearing) seluas 30 hektare untuk pembangunan Rumah Susun (Rusun) bersubsidi serta kesiapan groundbreaking bagi 141 ribu unit hunian lainnya. Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah untuk menekan angka backlog perumahan sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja masif dan penguatan rantai pasok industri konstruksi nasional.
Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam tersebut menjadi momentum penting bagi koordinasi lintas sektoral di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa fokus utama pembicaraan adalah memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap tempat tinggal yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga terjangkau secara finansial. Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Menteri Ara, memaparkan secara mendetail bahwa tahap awal transformasi kawasan di Cikarang telah dimulai dengan proses land clearing di atas lahan seluas 30 hektare. Lahan ini nantinya akan diproyeksikan menjadi kompleks rumah susun bersubsidi modern yang terintegrasi, yang dirancang untuk menampung ribuan keluarga dalam lingkungan yang sehat dan produktif. Presiden menekankan bahwa proyek ini harus menjadi model percontohan bagi pengembangan kawasan hunian vertikal di wilayah penyangga industri lainnya.
Akselerasi Pembangunan 141 Ribu Unit dan Integrasi Kawasan Strategis
Selain fokus pada lahan 30 hektare di Cikarang, laporan Menteri PKP juga mencakup kesiapan teknis untuk memulai pembangunan atau groundbreaking sebanyak 141 ribu unit rumah bersubsidi yang tersebar di tiga kawasan strategis yang saling berdekatan. Proyek ambisius ini bukan sekadar membangun struktur bangunan, melainkan menciptakan sebuah ekosistem kehidupan yang fungsional. Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi pembangunan telah melalui kajian mendalam agar berada dalam radius yang dekat dengan fasilitas publik esensial. Hunian-hunian tersebut dibangun di koridor yang sangat dekat dengan institusi pendidikan (sekolah), fasilitas kesehatan (rumah sakit), pusat perkantoran, dan kawasan industri atau pabrik. Kedekatan dengan jalan-jalan utama juga menjadi prioritas guna menjamin mobilitas penghuni, sehingga biaya transportasi masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli mereka untuk kebutuhan pokok lainnya.
Pembangunan 141 ribu unit ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret atas tingginya permintaan hunian di kawasan industri seperti Bekasi dan sekitarnya. Dengan mengintegrasikan hunian dengan tempat kerja, pemerintah berupaya mengurangi beban kemacetan dan polusi udara, sekaligus meningkatkan kualitas hidup para pekerja. Presiden Prabowo menginstruksikan agar standar kualitas bangunan tetap terjaga meskipun statusnya adalah rumah bersubsidi. Infrastruktur pendukung seperti sanitasi yang baik, akses air bersih, dan ruang terbuka hijau harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan kompleks perumahan tersebut, sehingga kesan kumuh yang sering melekat pada hunian subsidi dapat dihilangkan sepenuhnya melalui manajemen kawasan yang profesional.
Multiplier Effect: Penyerapan 80 Ribu Tenaga Kerja dan Stimulus Ekonomi
Salah satu poin paling krusial yang menjadi perhatian Presiden Prabowo dalam proyek perumahan ini adalah dampak ekonominya yang luas atau multiplier effect. Berdasarkan kalkulasi data yang disampaikan kepada Kepala Negara, proyek pembangunan perumahan bersubsidi ini diperkirakan mampu menyerap sedikitnya 80.000 tenaga kerja yang tersebar di berbagai sektor. Penyerapan tenaga kerja ini tidak hanya terbatas pada buruh bangunan di lapangan, tetapi juga mencakup tenaga ahli arsitektur, teknik sipil, manajemen proyek, hingga sektor logistik dan transportasi. Selain itu, industri pendukung seperti produsen semen, baja, bata, cat, dan perlengkapan rumah tangga dalam negeri akan mendapatkan dorongan permintaan yang signifikan, yang pada gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian lokal dan nasional di tengah tantangan ekonomi global.
Presiden Prabowo memandang bahwa sektor perumahan adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang sangat efektif karena sifatnya yang padat karya dan menggunakan mayoritas bahan baku lokal. Dengan terserapnya puluhan ribu tenaga kerja, pendapatan masyarakat akan meningkat, yang kemudian akan memicu konsumsi rumah tangga di sekitar lokasi proyek. Kehadiran ribuan unit hunian baru juga akan memicu pertumbuhan sektor UMKM, seperti warung makan, jasa binatu, dan pasar tradisional di sekitar kawasan rusun. Hal inilah yang dimaksud oleh Letkol Teddy sebagai percepatan perputaran rantai perekonomian yang akan memberikan dampak instan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.
Reformasi Birokrasi dan Pemangkasan Perizinan Hunian
Untuk memastikan target pembangunan hunian layak ini tercapai tepat waktu, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri PKP untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan perumahan. Presiden menyadari bahwa selama ini salah satu hambatan utama dalam penyediaan rumah murah adalah birokrasi yang berbelit-belit dan banyaknya biaya tambahan yang tidak perlu dalam proses administrasi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pemangkasan segala bentuk perizinan yang menghambat, serta menghapus biaya-biaya administrasi yang membebani pengembang maupun calon pembeli. Langkah deregulasi ini diharapkan dapat menurunkan harga jual rumah atau biaya sewa rusun sehingga tetap berada dalam jangkauan masyarakat kelas bawah dan menengah.
“Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Letkol Teddy. Kebijakan pemangkasan izin ini bukan berarti mengurangi standar keamanan bangunan, melainkan menyederhanakan prosedur agar lebih efisien dan transparan melalui sistem digitalisasi. Dengan hilangnya hambatan birokrasi, diharapkan para pengembang sektor swasta juga semakin tertarik untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam skema Public-Private Partnership (PPP) untuk membangun lebih banyak lagi hunian bersubsidi di seluruh pelosok Indonesia. Visi besar ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintahan Prabowo untuk memastikan keadilan sosial melalui kepemilikan aset properti bagi seluruh rakyat Indonesia.
Secara keseluruhan, pertemuan di Hambalang ini menandai babak baru dalam kebijakan perumahan nasional yang lebih agresif, terukur, dan berpihak pada rakyat kecil. Dengan progres land clearing 30 hektare di Cikarang dan rencana pembangunan ratusan ribu unit rumah yang terintegrasi dengan pusat ekonomi, pemerintah optimis bahwa krisis hunian dapat diatasi secara bertahap. Fokus pada efisiensi perizinan dan penyerapan tenaga kerja menjadi bukti bahwa program perumahan bukan hanya soal mendirikan bangunan, melainkan strategi komprehensif untuk membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan martabat hidup bangsa melalui ketersediaan tempat tinggal yang layak dan manusiawi.
