Presiden Prabowo Subianto memulai lawatan diplomatik strategis ke Washington D.C., Amerika Serikat, pada Senin, 16 Februari 2026, membawa agenda penting yang berfokus pada penguatan hubungan bilateral, penandatanganan perjanjian dagang krusial, serta partisipasi dalam forum perdamaian internasional. Kunjungan kenegaraan ini, yang lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, melibatkan rombongan terbatas termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Keberangkatan Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di kancah global, memperkuat posisinya di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momen penting bagi Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan internasional terkait potensi dampaknya terhadap stabilitas regional dan global.
Penguatan Hubungan Bilateral dan Perjanjian Dagang Strategis
Salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat adalah pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump. Pertemuan ini tidak hanya sekadar seremoni, melainkan menjadi platform krusial untuk menyegel sebuah perjanjian perdagangan timbal balik yang telah melalui negosiasi panjang, dikenal sebagai Agreements on Reciprocal Trade (ART). Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengonfirmasi bahwa penandatanganan dokumen final ART menjadi salah satu agenda penting dalam kunjungan ini. Perjanjian ini merupakan hasil dari proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting) yang intensif, mencerminkan kesepakatan substansial antara kedua negara. Dalam kerangka kesepakatan ini, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan keringanan tarif bea masuk bagi mayoritas produk asal Amerika Serikat. Sebagai imbal baliknya, Amerika Serikat akan menurunkan tarif resiprokal atas produk-produk Indonesia dari angka 32 persen menjadi 19 persen. Lebih lanjut, AS juga berkomitmen untuk memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao, terutama bagi produk yang tidak dapat diproduksi oleh Amerika Serikat sendiri. Kesepakatan substansial ini berakar dari pertemuan resmi antara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dengan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Jamieson Greer pada 22 Desember 2025 di Washington D.C. Perjanjian dagang ini tidak hanya mencakup penandatanganan oleh kedua kepala negara, tetapi juga bertujuan untuk memfasilitasi forum bisnis dan investasi yang lebih luas bagi para pengusaha dari kedua negara, membuka peluang ekonomi baru dan memperdalam integrasi ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Latar belakang kesepakatan ini sendiri berawal dari pemberlakuan tarif impor sebesar 32 persen oleh AS terhadap Indonesia pada awal April 2025. Menanggapi hal tersebut, tim negosiasi tarif pemerintah Indonesia secara proaktif melakukan perundingan intensif, yang akhirnya membuahkan hasil dengan pengumuman tarif resiprokal sebesar 19 persen oleh Presiden Donald Trump pada Juli 2025.
Partisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian
Agenda krusial lainnya yang akan diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto adalah partisipasinya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Organisasi ini, yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump dan seringkali disebut sebagai organisasi bayangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki tujuan ambisius untuk mendorong perdamaian global. Presiden Prabowo sendiri telah menunjukkan dukungannya terhadap inisiatif ini dengan menandatangani piagam dewan organisasi tersebut saat pembentukannya pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. KTT pertama ini, yang dijadwalkan berlangsung di Institute of Peace, Washington D.C. pada Kamis, 19 Februari 2026, akan dihadiri oleh para kepala negara anggota Dewan Perdamaian. Fokus utama pertemuan ini adalah untuk mendorong tahap kedua gencatan senjata di Gaza dan menggalang dana yang signifikan untuk rekonstruksi wilayah Palestina yang terdampak konflik. Isu krusial yang menjadi sorotan menjelang KTT ini adalah kontribusi finansial dari negara-negara anggota. Sesuai dengan piagam Dewan Perdamaian, setiap negara anggota yang ingin menjadi anggota permanen diwajibkan untuk membayar iuran sebesar US$ 1 miliar, atau setara dengan Rp 16,7 triliun. Meskipun Indonesia belum secara resmi membayarkan iuran tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyatakan keterbukaan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembayaran kontribusi dana Dewan Perdamaian, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendukung misi organisasi ini. Menjelang KTT, Donald Trump mengklaim bahwa negara-negara anggota Dewan Perdamaian telah menjanjikan pendanaan lebih dari US$ 5 miliar, atau setara dengan Rp 84 triliun, yang diperuntukkan bagi upaya kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza. Selain itu, anggota Dewan Perdamaian juga sedang mempersiapkan ribuan personel untuk pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan akan dibentuk sebagai hasil dari pertemuan di Washington. Trump sendiri mengumumkan melalui platform media sosialnya, Truth Social, pada Minggu, 15 Februari 2026, bahwa pada 19 Februari 2026, ia akan kembali bergabung dengan anggota Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian Donald J. Trump di Washington, D.C., untuk mengumumkan komitmen pendanaan lebih dari US$ 5 miliar untuk upaya kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza. KTT ini menandai pertemuan perdana Board of Peace sejak dibentuk oleh Trump, yang awalnya dirancang sebagai mekanisme untuk mengakhiri perang di Gaza, namun kini berkembang dengan ambisi yang lebih luas untuk menyelesaikan konflik di seluruh dunia. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa beberapa sekutu utama AS, termasuk sejumlah negara di Eropa, dilaporkan menolak untuk bergabung dengan dewan ini, yang menunjukkan adanya kompleksitas dan tantangan dalam upaya pembentukan konsensus global.
