Keputusan strategis Indonesia untuk bergabung dalam “Dewan Perdamaian” atau Board of Peace, sebuah inisiatif yang diprakarsai oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menuai dukungan kuat dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, menilai langkah ini sebagai langkah yang tepat dan krusial dalam menjaga konsistensi komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina di tengah lanskap geopolitik global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Keputusan ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Januari 2026, sebagaimana dikonfirmasi melalui konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, dan kemudian diperkuat dengan penandatanganan piagam dewan tersebut di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, bertepatan dengan gelaran World Economic Forum.
Gus Yahya secara lugas menyatakan dukungannya, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan peran tersebut dengan sungguh-sungguh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Indonesia tidak pernah absen dalam setiap upaya yang bertujuan membantu Palestina. “Saya sangat mendukung agar Presiden Prabowo Subianto memainkan peran itu dengan sungguh-sungguh, supaya dari waktu ke waktu, terus menerus, kita jangan sampai absen di dalam ikhtiar apapun untuk membantu Palestina,” tegas Gus Yahya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube NU Online. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kehadiran aktif Indonesia dalam forum internasional yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan dan perdamaian, khususnya yang menyangkut nasib Palestina.
Strategi Indonesia dalam Kancah Internasional: Mengukuhkan Dukungan untuk Palestina
Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Donald Trump dipandang oleh PBNU sebagai langkah yang sangat tepat dalam konteks menjaga komitmen abadi Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Gus Yahya berpendapat bahwa keterlibatan ini merupakan bagian integral dari upaya Indonesia untuk mencari jalur paling efektif dalam mendukung masa depan Palestina. Ia menekankan bahwa di tengah ketidakpastian global yang melanda dunia internasional saat ini, Indonesia harus mengambil inisiatif konkret untuk memberikan bantuan kepada Palestina. Bergabung dengan Dewan Perdamaian menjadi salah satu manifestasi dari strategi tersebut.
Lebih lanjut, Gus Yahya menguraikan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam forum ini adalah pilihan yang rasional dan strategis, didasarkan pada landasan komitmen historis dan moral Indonesia terhadap Palestina. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang selalu menjunjung tinggi solidaritas antarbangsa dan perjuangan melawan penjajahan serta ketidakadilan. Dukungan PBNU ini juga menegaskan bahwa narasi perjuangan Palestina bukan hanya menjadi isu pemerintah, tetapi juga menjadi kepedulian mendalam dari organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia.
Menavigasi Potensi Kepentingan dan Memperjuangkan Suara Palestina
Meskipun memberikan dukungan penuh, Gus Yahya tidak menutup mata terhadap potensi kompleksitas yang mungkin timbul dari keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Ia mengakui bahwa dewan ini berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak lain, termasuk kepentingan Amerika Serikat maupun Israel. Oleh karena itu, ia menyuarakan harapan agar kehadiran Indonesia dalam dewan tersebut dapat menjadi katalisator untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina secara efektif.
“Kalau ada pihak-pihak yang di dalamnya mewakili kepentingan-kepentingan Israel katakanlah, kepentingan Amerika dan lain sebagainya, harus ada aktor yang berpartisipasi untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan Palestina,” ujar Gus Yahya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Indonesia, melalui partisipasinya, diharapkan dapat menjadi suara moderasi dan advokasi bagi Palestina di dalam forum tersebut, menyeimbangkan potensi agenda yang mungkin tidak sejalan dengan aspirasi Palestina.
Indonesia secara resmi mengukuhkan keanggotaannya dalam Dewan Perdamaian pada hari Kamis, 22 Januari 2026. Penandatanganan piagam dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela pertemuan penting World Economic Forum di Davos, Swiss. Dalam momen peluncuran dewan perdamaian ini, Indonesia bergabung bersama 20 negara lainnya. Kehadiran negara-negara mayoritas Muslim seperti Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, semakin memperkuat representasi negara-negara yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu Palestina, sekaligus menunjukkan potensi kolaborasi yang lebih luas dalam upaya mencari solusi damai.
