Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjukkan sikap pragmatis nan realistis dalam menyikapi tawaran keanggotaan Indonesia dalam ‘Board of Peace’ (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat. Sikap ini diungkapkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, yang baru saja menyelesaikan pertemuan intensif selama kurang lebih empat jam bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore, 4 Februari 2026. Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, menggarisbawahi pentingnya diskusi strategis ini dalam merumuskan langkah Indonesia di kancah internasional, khususnya terkait isu krusial perdamaian Palestina.
Dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu malam, Dino Patti Djalal menguraikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini bukanlah sekadar pilihan, melainkan satu-satunya opsi yang tersaji di atas meja perundingan guna mencapai perdamaian di Palestina. Ia menegaskan, “Tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah BoP ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel.” Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi dan kompleksitas situasi yang dihadapi, di mana setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang.
Analisis Mendalam Pendekatan Prabowo Terhadap Dewan Perdamaian
Dino Patti Djalal, yang juga menjabat sebagai Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian ini sejatinya merupakan sebuah eksperimen. Inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald John Trump ini bukanlah sebuah solusi ajaib yang dapat serta-merta menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Namun demikian, dalam agenda diskusi yang berlangsung, Prabowo Subianto secara konsisten menunjukkan pandangan yang sangat realistis. Ia menyadari penuh bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini memiliki risiko-risiko inheren yang tidak dapat diabaikan.
Risiko terbesar yang teridentifikasi, menurut Dino, adalah kehadiran Israel dalam Dewan Perdamaian, mengingat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga merupakan salah satu anggota dewan tersebut. Pengaruh Israel yang signifikan terhadap Presiden AS Donald Trump menjadi perhatian utama. Namun, Prabowo, dengan keyakinannya, menyatakan, “Kami yakin kami bisa mengimbangi karena segala sesuatu yang kami lakukan, kami jamin harus ada kekompakan dengan negara-negara Islam.” Pernyataan ini mengindikasikan strategi Prabowo untuk membangun konsensus dan solidaritas di antara negara-negara mayoritas Muslim guna menyeimbangkan pengaruh pihak-pihak yang berpotensi mendominasi agenda dewan.
Kekhawatiran dan Pertanyaan Kritis Terhadap Keanggotaan Indonesia
Sebelumnya, Dino Patti Djalal sendiri sempat melontarkan sejumlah pertanyaan kritis terkait alasan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian. Melalui cuitan di akun X miliknya, Dino mengemukakan beberapa poin keberatan, termasuk mengenai hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota dewan. Ia juga mendesak Menteri Luar Negeri Sugiono untuk memberikan klarifikasi apakah badan internasional ini benar-benar menjamin prinsip kesetaraan bagi seluruh anggotanya. Kekhawatiran ini mencerminkan adanya keraguan apakah Indonesia akan diperlakukan sebagai mitra sejajar atau hanya sebagai pelengkap dalam sebuah forum yang mungkin didominasi oleh kepentingan negara-negara adidaya.
Lebih lanjut, Dino Patti Djalal mempertanyakan jaminan bahwa proses yang berjalan di Dewan Perdamaian ini tidak akan sekadar menjadi proyek real estat bagi Donald Trump atau kepentingan bisnis internasional lainnya di Gaza. Ia khawatir bahwa agenda ini justru berpotensi mengesampingkan hak-hak fundamental rakyat Palestina. “Bagaimana mencegah agar Dewan steril dari kepentingan bisnis aktor-aktor luar yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina, yang akan jadikan Palestina sebagai obyek bukan tuan rumah di Gaza?” tanyanya dengan nada prihatin. Pertanyaan ini menyoroti kekhawatiran akan adanya eksploitasi terhadap situasi kemanusiaan di Gaza demi keuntungan pihak-pihak tertentu, tanpa benar-benar berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat Palestina.
Selain itu, Dino juga mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan yang gamblang mengenai bagaimana Dewan Perdamaian ini akan secara konkret mewujudkan solusi dua negara (two-state solution) atau kemerdekaan bagi Palestina. Kekhawatiran ini muncul mengingat pernyataan-pernyataan sebelumnya dari Presiden AS Donald Trump maupun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang cenderung menjauhi tujuan ini. Kejelasan strategis mengenai mekanisme pencapaian solusi damai menjadi krusial untuk memastikan bahwa Dewan Perdamaian bukan sekadar forum retorika, melainkan sebuah platform yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi Palestina.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh deretan tokoh penting dalam dunia diplomasi Indonesia. Selain Dino Patti Djalal, turut hadir pula mantan Menteri Luar Negeri periode 2009-2014, Mohammad Marty Muliana Natalegawa; Menteri Luar Negeri periode 2014-2024, Retno Lestari Priansari Marsudi; Menteri Luar Negeri periode 1999-2001, Alwi Shihab; serta Menteri Luar Negeri periode 2001-2009, Noer Hassan Wirajuda. Kehadiran para mantan diplomat senior ini menunjukkan betapa pentingnya isu perdamaian Palestina dan peran Indonesia di dalamnya, serta menggarisbawahi upaya Prabowo Subianto untuk menyerap berbagai masukan dan perspektif demi merumuskan kebijakan luar negeri yang kokoh dan strategis.
