Di tengah riuh rendah kekhawatiran global akan potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menggarisbawahi konsekuensi krusial dari pilihan politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip non-blok. Pernyataan ini dilontarkan dalam forum Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026, di hadapan ribuan aparatur sipil negara dari berbagai tingkatan pemerintahan. Prabowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, memaparkan pandangannya mengenai lanskap geopolitik kontemporer yang diwarnai ketegangan antarnegara, serta implikasinya terhadap kedaulatan dan keamanan bangsa.
Presiden Prabowo Subianto memaparkan pandangannya mengenai potensi Perang Dunia Ketiga dan konsekuensi politik luar negeri non-blok Indonesia dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah di Sentul, Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo merujuk pada sebuah momen penting yang baru saja dialaminya, yaitu pertemuan dengan sejumlah kepala negara di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Pertemuan tersebut diselenggarakan dalam rangka penandatanganan keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Di forum internasional tersebut, Prabowo mengaku mendapatkan gambaran langsung mengenai kegelisahan yang melanda para pemimpin dunia. Hampir seluruh kepala negara yang hadir, menurut pengamatannya, menyuarakan kekhawatiran yang mendalam akan kemungkinan terjadinya konflik global berskala besar, yakni Perang Dunia Ketiga. Prabowo menekankan bahwa Indonesia, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam konflik tersebut, tidak akan luput dari dampak buruk yang ditimbulkannya.
Simulasi Dampak Perang Dunia Ketiga dan Implikasi bagi Indonesia
Presiden Prabowo Subianto secara gamblang menggambarkan skenario terburuk jika Perang Dunia Ketiga benar-benar meletus, terutama jika melibatkan penggunaan senjata nuklir. Ia menjelaskan bahwa bahkan negara-negara yang memilih untuk tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut sekalipun, tetap berisiko terpapar dampak destruktifnya. “Saudara-saudara, ada simulasi kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat pasti kena kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita akan terkontaminasi semua,” ujar Prabowo, mengilustrasikan betapa luasnya jangkauan kontaminasi radioaktif yang dapat mencemari sumber daya alam vital seperti perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman perang global tidak hanya bersifat politis atau militer, tetapi juga memiliki dimensi ekologis dan ekonomi yang serius, yang dapat mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Menyikapi realitas geopolitik yang penuh ketidakpastian ini, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat para pendiri bangsa. Mandat tersebut, menurutnya, adalah mengadopsi dan mempertahankan politik luar negeri yang berlandaskan pada prinsip non-blok. Prinsip ini mengamanatkan Indonesia untuk bersikap bebas dan aktif dalam pergaulan internasional, serta tidak terikat pada pakta militer manapun. “Kita bebas aktif, non aligned,” tegasnya, mengutip istilah yang lazim digunakan dalam diplomasi internasional. Sikap ini mencerminkan keinginan Indonesia untuk menjaga independensi dalam mengambil keputusan strategis, tanpa terpengaruh oleh blok kekuatan tertentu yang dapat membatasi ruang geraknya di panggung dunia.
Konsekuensi Diplomasi Non-Blok: Kemandirian dalam Ancaman
Namun, Presiden Prabowo Subianto tidak menutup mata terhadap konsekuensi logis yang melekat pada pilihan politik luar negeri non-blok. Ia secara gamblang menyatakan bahwa prinsip diplomasi bebas aktif ini memiliki implikasi yang signifikan, terutama dalam hal keamanan. “Kalau kita sungguh-sungguh mau nonblok, sungguh-sungguh tidak mau terlibat dalam pakta, kalau kita diancam dan diserang, maka tidak akan ada yang bantu kita,” ungkapnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa dengan tidak bergabung dalam aliansi militer manapun, Indonesia pada dasarnya akan menghadapi ancaman dan serangan dari pihak luar secara mandiri. Hal ini sejalan dengan pandangan para pendiri bangsa, seperti Presiden Soekarno dan Jenderal Sudirman, yang menekankan pentingnya berdiri di atas kekuatan sendiri. Dalam konteks modern, ini berarti Indonesia harus memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dan mandiri untuk menjamin kedaulatannya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa sebagai Presiden yang memegang amanat dari rakyat, tugas utamanya adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Hal ini menuntutnya untuk membuat berbagai keputusan strategis, meskipun terkadang keputusan tersebut dapat menimbulkan gejolak emosi atau dilema pribadi. “Karena itu, Prabowo mengatakan sebagai Presiden yang memegang mandat dari masyarakat, dirinya akan menjaga bangsa ini dengan berbagai keputusan yang diambilnya. Ia sempat menyinggung bahwa dalam kondisi tertentu, terdapat keputusan yang membuat hatinya bergejolak, namun situasi tersebut tetap harus dihadapi,” demikian kutipan yang menegaskan kompleksitas kepemimpinan di era yang penuh tantangan. Dalam menghadapi dinamika global yang cepat berubah, seorang pemimpin harus mampu bertindak rasional dan pragmatis, mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis pada realitas dan fakta, bukan semata-mata pada idealisme. “Kita tidak bisa emosional, karena yang berlaku adalah dunia nyata,” ujarnya. Pernyataan ini menyiratkan bahwa dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan pertahanan, Indonesia harus senantiasa mengacu pada kondisi objektif yang ada di lapangan, serta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan negara secara realistis. Sikap emosional atau reaktif dapat berujung pada kesalahan strategis yang fatal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam, perhitungan yang cermat, dan kematangan dalam setiap langkah yang diambil untuk memastikan Indonesia tetap aman, berdaulat, dan mampu memainkan perannya secara konstruktif di kancah internasional, sembari tetap memegang teguh prinsip non-blok yang telah menjadi ciri khas diplomasi Indonesia.
