Menjelang akhir Januari 2026, panggung politik nasional diwarnai serangkaian peristiwa yang menarik perhatian publik luas, memicu diskusi mendalam tentang arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Pusat dari hiruk-pikuk pemberitaan adalah pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh yang kerap diasosiasikan dengan kubu oposisi, yang berlangsung pada Jumat malam, 30 Januari 2026, di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta. Pertemuan strategis ini, yang berlangsung selama empat setengah jam, tidak hanya membahas kondisi domestik yang krusial seperti isu kepemiluan, penegakan hukum, dan penyelamatan sumber daya alam dari cengkeraman oligarki, tetapi juga menyentuh kebijakan luar negeri yang sensitif, yakni posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebuah dialog penting yang diharapkan mampu menyatukan berbagai pandangan demi pengelolaan negara yang lebih baik, sekaligus meredakan ketegangan politik dan menjawab kritikan publik.
Dinamika Pertemuan Presiden Prabowo dengan Tokoh-Tokoh Krusial
Pertemuan yang mengundang spekulasi luas ini berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, sebuah lokasi yang kerap menjadi saksi bisu perumusan strategi politik penting. Pada Jumat malam, 30 Januari 2026, Jalan Kertanegara 4 dipenuhi oleh kehadiran sejumlah figur publik yang memiliki rekam jejak signifikan dalam diskursus nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 31 Januari 2026, berupaya meredakan narasi “oposisi” dengan menegaskan bahwa para tamu tersebut adalah “tokoh-tokoh masyarakat” yang diundang Presiden untuk berdialog dan memberikan masukan. Pernyataan ini kontras dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang secara eksplisit menyebut pertemuan tersebut melibatkan “tokoh-tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi.” Sjafrie bahkan menambahkan bahwa setelah pertemuan tersebut, para tokoh menyatakan “mulai malam ini tak ada lagi oposisi” bagi pemerintah, melainkan “berganti oposisi dalam pemerintah,” sebuah diksi yang mengindikasikan pergeseran peran dari penentang menjadi pengawas internal.
Di antara nama-nama yang diungkap oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, terdapat sosok Profesor Siti Zuhro, seorang peneliti politik senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kehadiran Siti Zuhro, yang dikenal dengan analisis-analisis tajamnya mengenai sistem politik dan kepemiluan di Indonesia, mengindikasikan bahwa salah satu agenda utama diskusi adalah masalah kepemiluan, sebuah topik yang selalu relevan mengingat dinamika demokrasi dan potensi reformasi di sektor tersebut. Selain itu, Prasetyo juga menyebut nama Pak Susno, yang diyakini merujuk pada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian RI, Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji. Susno Duadji adalah figur yang dikenal vokal dalam mengomentari kebijakan pemerintah, khususnya terkait isu penegakan hukum. Diskusi mengenai penegakan hukum dengan seorang pakar yang memiliki latar belakang kepolisian tinggi tentu memiliki bobot strategis, terutama dalam konteks upaya reformasi institusi penegak hukum yang kerap menjadi sorotan publik. Meskipun Prasetyo tidak secara langsung mengkonfirmasi identitas Susno tersebut, indikasi kuat mengarah pada Susno Duadji mengingat rekam jejaknya. Selain kedua tokoh tersebut, Prasetyo mengisyaratkan bahwa ada “macam-macam” tokoh lain yang hadir, namun ia menegaskan tidak ada perwakilan dari partai politik yang ikut serta dalam pertemuan tersebut.
Substansi Diskusi: Dari Kekayaan Alam hingga Diplomasi Global
Lebih jauh mengenai substansi pertemuan, eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, yang juga menjadi salah satu undangan, memberikan gambaran yang lebih rinci. Abraham Samad menegaskan bahwa label “oposisi” kurang tepat disematkan kepada para peserta, mengingat mereka adalah para pakar di bidangnya masing-masing. Selain Siti Zuhro dan Susno Duadji, Abraham Samad menyebutkan kehadiran Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga dikenal kritis, serta Mayor Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim, mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) yang membawa perspektif intelijen dan keamanan. Dari pihak pemerintah, selain Presiden Prabowo, turut hadir Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Mensesneg Prasetyo Hadi, menunjukkan komitmen kabinet dalam dialog ini.
Pertemuan yang berlangsung dari pukul 16.30 WIB hingga 21.00 WIB ini diawali dengan paparan Presiden Prabowo selama kurang lebih 40 menit. Dalam paparannya, Prabowo menjelaskan berbagai program yang sedang dan akan dijalankan pemerintah, memberikan gambaran komprehensif tentang visi dan misi pemerintahannya. Salah satu poin krusial yang diangkat adalah upaya penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Presiden Prabowo secara tegas menyatakan keseriusannya dalam menghadapi kekuatan oligarki yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam negara. Ia bahkan mengklaim tidak gentar terhadap potensi serangan balik ekonomi yang mungkin dilancarkan oleh kelompok oligarki tersebut, mengindikasikan tekad kuat untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Isu ini juga sejalan dengan sorotan tajam terhadap potensi kebocoran anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah, yang memicu pertanyaan besar tentang efektivitas pengelolaan keuangan negara dan perlindungan aset nasional.
Selain isu domestik, Prabowo juga menyinggung hasil pertemuan dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam kancah ekonomi global. Pembahasan mengenai reformasi kepolisian juga menjadi bagian integral dari dialog, mencerminkan keinginan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas institusi penegak hukum. Tak kalah penting, Presiden Prabowo menjelaskan alasannya bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, sebuah inisiatif yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meskipun Abraham Samad tidak mengingat alasan spesifik yang diutarakan Prabowo, konteks keanggotaan Indonesia dalam dewan internasional yang berfokus pada perdamaian, khususnya terkait konflik di Gaza dan Palestina, menjadi indikator peran aktif Indonesia dalam diplomasi global.
Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian: Pragmatisme dan Kedaulatan
Isu keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian menjadi salah satu topik paling sensitif dan memicu berbagai reaksi publik. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan penegasan penting mengenai komitmen Indonesia terhadap Dewan Perdamaian. Abraham Samad, menirukan pernyataan Prabowo, menyampaikan bahwa Presiden tidak ingin publik terlalu khawatir mengenai keanggotaan ini. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki opsi untuk keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian jika dalam perjalanannya terbukti lebih banyak membawa mudarat atau dampak negatif bagi warga Gaza, Palestina. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan pragmatis dan berhati-hati dalam diplomasi internasional, di mana kepentingan kemanusiaan dan kedaulatan nasional menjadi prioritas utama. Meskipun alasan spesifik bergabung dengan dewan tersebut tidak diingat secara detail oleh Abraham Samad, pesan utama Prabowo adalah bahwa keputusan Indonesia bersifat kondisional dan dapat ditinjau ulang demi menjaga kepentingan Palestina dan Gaza.
Keseluruhan rangkaian peristiwa ini, mulai dari pertemuan tertutup di Kertanegara hingga penjelasan tentang posisi Indonesia di panggung global, menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Dialog dengan berbagai tokoh, termasuk mereka yang sebelumnya dianggap oposisi, menggarisbawahi upaya untuk membangun konsensus nasional dan merangkul berbagai pandangan demi stabilitas dan kemajuan negara. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah didasarkan pada masukan yang beragam dan komprehensif, sekaligus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam menghadapi isu-isu krusial, baik di tingkat domestik maupun internasional.
Sultan Abdurrahman, Ervana Trikarinaputri, dan Hendrik Yaputra
