Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengundang mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, beserta sejumlah tokoh diplomasi senior dan pengamat internasional ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2026, guna melakukan diskusi strategis mendalam mengenai arah kebijakan politik luar negeri (Polugri) Indonesia dan isu krusial terkait kemerdekaan Palestina. Pertemuan tertutup yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.00 WIB ini menjadi momentum krusial bagi pemerintahan Prabowo untuk menyerap perspektif kritis dari para praktisi hubungan internasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan menantang. Langkah ini dipandang sebagai upaya penguatan manajemen internal diplomasi Indonesia, mengingat Dino Patti Djalal sebelumnya dikenal cukup vokal dalam memberikan catatan kritis terhadap efektivitas kinerja Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Sugiono, terutama terkait pembagian fokus kerja yang dianggap terlalu terfragmentasi.
Konfirmasi mengenai pertemuan ini disampaikan langsung oleh Dino Patti Djalal saat dihubungi oleh awak media menjelang keberangkatannya ke Kompleks Istana Kepresidenan. Dino membenarkan bahwa agenda utama persamuhan tersebut adalah untuk membedah arah politik luar negeri Indonesia ke depan, dengan penekanan khusus pada posisi Indonesia dalam konflik di Timur Tengah, khususnya isu Palestina yang terus menjadi prioritas nasional. Meskipun pihak Istana Kepresidenan belum merilis jadwal resmi secara terbuka ke publik, kehadiran Dino yang juga merupakan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini menandakan keinginan Presiden Prabowo untuk merangkul berbagai spektrum pemikiran, termasuk mereka yang selama ini memberikan kritik konstruktif terhadap jalannya roda pemerintahan di bidang diplomasi.
Tantangan Manajemen Internal dan Beban Kerja Menteri Luar Negeri
Salah satu poin krusial yang diprediksi akan menjadi latar belakang diskusi ini adalah kekhawatiran Dino Patti Djalal mengenai efektivitas manajemen internal di Kementerian Luar Negeri. Dino sebelumnya sempat melontarkan kritik tajam mengenai beban kerja yang dipikul oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurut analisis Dino, Sugiono saat ini mengemban tiga peran strategis sekaligus yang masing-masing menuntut perhatian penuh dan energi yang luar biasa besar. Pertama, kapasitas Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menuntutnya untuk terus melakukan konsolidasi internal partai demi menjaga stabilitas politik nasional dan mempersiapkan mesin partai menghadapi Pemilihan Umum 2029. Peran ini bersifat operasional dan menyita waktu secara intensif, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai ketersediaan waktu luang untuk menangani isu-isu diplomatik yang bersifat mendesak.
Kedua, tanggung jawab Sugiono sebagai nakhoda utama diplomasi Indonesia di kancah internasional menempatkannya pada posisi yang sangat sentral dalam menavigasi berbagai isu multilateral. Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi global yang sangat cair, mulai dari penguatan posisi di ASEAN, peran aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga keterlibatan dalam penyelesaian konflik regional seperti ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Ketiga, posisi Sugiono sebagai bagian dari jajaran utama pengiring atau entourage kepresidenan mengharuskannya untuk selalu mendampingi Presiden Prabowo dalam setiap kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dino menekankan bahwa pada titik di mana Indonesia membutuhkan seorang Menteri Luar Negeri yang bekerja penuh waktu (full-time foreign minister), pembagian fokus pada tiga peran besar ini dikhawatirkan dapat melemahkan daya tawar diplomasi Indonesia di meja perundingan internasional.
Kritik Tajam Terhadap Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian
Selain masalah manajemen internal, pertemuan di Istana ini juga disinyalir akan membahas catatan kritis Dino mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Amerika Serikat di bawah pengaruh Donald Trump. Dino Patti Djalal secara terbuka memberikan peringatan berupa “empat lampu kuning” terkait keputusan Indonesia untuk bergabung dalam dewan tersebut. Peringatan pertama menyoroti adanya ketidaksetaraan posisi di antara negara-negara anggota yang tergabung, di mana dominasi negara besar dianggap dapat mendikte agenda negara-negara berkembang. Kedua, Dino melihat adanya kecenderungan bahwa Presiden Trump memperlakukan Dewan Perdamaian layaknya sebuah “klub pribadi”, di mana keputusan-keputusan strategis dan berisiko tinggi seringkali diambil berdasarkan ego personal atau kepentingan politik domestik tertentu, alih-alih berdasarkan pertimbangan objektif demi perdamaian dunia.
Poin ketiga yang menjadi sorotan utama adalah kehadiran Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam struktur Dewan Perdamaian tersebut. Dino mempertanyakan legitimasi dewan ini dalam memperjuangkan perdamaian, sementara pihak Palestina yang menjadi korban utama dalam konflik berkepanjangan justru tidak diberikan ruang atau representasi yang setara. Hal ini dianggap mencederai prinsip keadilan internasional yang selama ini dijunjung tinggi oleh Indonesia. Lampu kuning keempat berkaitan dengan kurangnya empati dalam narasi yang dibangun oleh dewan eksekutif saat peluncuran lembaga tersebut. Dino mencatat bahwa pidato-pidato yang disampaikan cenderung mengabaikan penderitaan rakyat Palestina yang telah mengalami eskalasi konflik luar biasa sejak Oktober 2023, sehingga partisipasi Indonesia di dalamnya perlu dievaluasi secara mendalam agar tidak bertentangan dengan amanat konstitusi.
Upaya Memperkuat Diplomasi Melalui Dialog Strategis
Undangan Presiden Prabowo kepada para mantan Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, dan pakar hubungan internasional ini menunjukkan adanya pergeseran gaya kepemimpinan yang lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Dengan mendengarkan langsung masukan dari para praktisi senior seperti Dino Patti Djalal, Presiden Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa setiap langkah diplomasi yang diambil pemerintah memiliki landasan teori dan praktik yang kuat serta meminimalisir risiko geopolitik. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret atas kekhawatiran mengenai tumpang tindih jabatan di kementerian serta merumuskan ulang posisi Indonesia dalam keanggotaan organisasi internasional yang kontroversial.
Pertemuan ini juga menjadi sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia tetap teguh pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, namun tetap terbuka terhadap kritik demi penyempurnaan kebijakan. Fokus pada isu Palestina dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa Palestina bukanlah sekadar retorika politik, melainkan sebuah komitmen diplomasi yang akan terus diperjuangkan melalui jalur-jalur strategis yang paling efektif. Hasil dari diskusi sore ini di Istana Kepresidenan diharapkan mampu memberikan arah baru bagi diplomasi Indonesia yang lebih responsif, lincah, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan universal di tengah kepungan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia.
