Prabowo Pimpin Ratas Satgas Hutan Langsung dari Inggris

Di tengah padatnya agenda diplomasi internasional di benua Eropa, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen kepemimpinan yang tak terputus dengan memimpin rapat terbatas (ratas) melalui sambungan video telekonferensi langsung dari London, Inggris, pada Senin, 19 Januari 2026. Langkah ini menjadi preseden penting dalam tata kelola pemerintahan modern Indonesia, di mana jarak geografis ribuan kilometer tidak lagi menjadi penghalang bagi Kepala Negara untuk melakukan supervisi langsung terhadap kebijakan strategis nasional. Rapat yang digelar secara daring tersebut menghubungkan Presiden yang berada di London dengan jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang berkumpul di Jakarta. Fenomena ini menegaskan bahwa orkestrasi pemerintahan tetap berjalan secara dinamis dan responsif, memastikan bahwa setiap isu domestik yang mendesak tetap mendapatkan atensi tertinggi dari Presiden meskipun beliau sedang menjalankan misi kenegaraan yang krusial bagi posisi geopolitik Indonesia di kancah global.

Konsolidasi Kabinet Merah Putih: Sinergi Lintas Sektoral di Jakarta dan London

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga yang memegang peranan vital dalam stabilitas hukum dan ekonomi nasional. Di Jakarta, koordinasi dipimpin secara fisik oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang membawa mandat penegakan hukum pidana, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mengawal dimensi keamanan dan kedaulatan negara. Kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menjadi sangat signifikan mengingat topik utama rapat berkaitan erat dengan tata kelola lahan dan sengketa agraria. Selain itu, tampak hadir Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang bertindak sebagai motor administratif kepresidenan, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh yang bertugas memastikan bahwa setiap langkah operasional pemerintah tetap berada dalam koridor akuntabilitas fiskal yang ketat.

Sementara itu, di London, Presiden Prabowo tidak sendirian dalam memantau jalannya rapat. Beliau didampingi oleh tim inti yang juga sedang menjalankan misi diplomatik, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran Menteri Kehutanan di sisi Presiden saat pembahasan mengenai kawasan hutan menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menyinkronkan data lapangan dengan kebijakan tingkat tinggi. Sinergi antara pejabat yang berada di Jakarta dan London ini mencerminkan struktur kabinet yang solid, di mana komunikasi antar-lembaga tetap terjaga secara intensif guna merespons berbagai tantangan regulasi yang seringkali bersifat lintas sektoral dan memerlukan keputusan cepat dari pimpinan tertinggi negara.

Evaluasi Strategis Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan

Agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat daring tersebut adalah perkembangan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui pernyataan resminya, Satgas ini merupakan instrumen khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo pada Januari 2025, tepat dua bulan setelah beliau resmi dilantik sebagai Presiden. Pembentukan Satgas ini didasari oleh urgensi untuk melakukan penataan ulang terhadap kawasan hutan yang selama ini didera berbagai masalah kronis, mulai dari perambahan ilegal, tumpang tindih izin konsesi, hingga konversi lahan tanpa prosedur hukum yang sah. Presiden Prabowo menekankan bahwa kedaulatan ekologi dan ekonomi harus berjalan beriringan, di mana hutan tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia tetapi juga sebagai aset negara yang harus memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan yang transparan.

Dalam kurun waktu satu tahun perjalanannya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah melakukan berbagai langkah audit investigatif terhadap jutaan hektare lahan hutan di seluruh Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penindakan terhadap pelanggaran hukum yang ditemukan di lapangan, termasuk langkah-langkah litigasi terhadap korporasi besar yang terbukti melanggar batas wilayah hutan lindung. Presiden memberikan instruksi tegas agar Satgas terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan kementerian terkait guna memastikan tidak ada lagi kebocoran pendapatan negara dari sektor kehutanan. Fokus pemerintah saat ini adalah melakukan normalisasi status lahan agar dapat dimanfaatkan secara legal bagi kepentingan nasional, termasuk mendukung program ketahanan pangan dan energi yang menjadi pilar utama visi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Misi Diplomatik di Britania Raya: Pertemuan dengan PM Keir Starmer dan Raja Charles III