Di tengah dinamika politik yang terus bergerak, mayoritas masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan yang signifikan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana terungkap dalam survei terbaru yang dirilis oleh lembaga riset independen, Indikator Politik Indonesia. Dilaksanakan pada periode 15 hingga 21 Januari 2026, survei yang melibatkan 1.220 responden dari berbagai penjuru nusantara ini mengukur persepsi publik terhadap kepemimpinan nasional dan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara. Temuan utama menunjukkan bahwa sebanyak 79,9 persen responden menyatakan kepuasan, sebuah angka yang dipandang tinggi dan stabil dibandingkan periode sebelumnya, menggarisbawahi resonansi kebijakan dan program pemerintah di mata publik. Analisis mendalam terhadap data ini akan mengupas tuntas rincian tingkat kepuasan, profil demografis responden yang paling puas, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat kepuasan tersebut, memberikan gambaran komprehensif tentang penerimaan publik terhadap pemerintahan saat ini.
Lembaga survei nasional Indikator Politik Indonesia, yang dikenal dengan analisisnya yang tajam terhadap lanskap politik Indonesia, telah merilis hasil survei terbarunya yang mengupas persepsi publik terhadap kinerja Presiden serta tingkat kepercayaan warga terhadap berbagai lembaga negara. Pelaksanaan survei ini dilakukan secara cermat pada rentang waktu 15 hingga 21 Januari 2026, melibatkan partisipasi aktif dari 1.220 responden yang dipilih secara representatif dari seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama survei ini adalah untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Hasil survei yang dipublikasikan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai sentimen publik, yang mayoritas menyatakan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026, kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas itu 79,9 persen, jadi sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang presiden,” demikian disampaikan oleh Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam sesi rilis survei daring yang diselenggarakan pada hari Minggu, 8 Februari 2026. Pernyataan ini menggarisbawahi konsistensi dan tingginya tingkat kepuasan publik yang terus dipertahankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Angka 79,9 persen ini bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari penerimaan dan dukungan yang kuat dari sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap arah kepemimpinan yang diambil.
Rincian Tingkat Kepuasan Publik: Spektrum Penerimaan Masyarakat
Analisis lebih mendalam terhadap data survei mengungkapkan distribusi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, yang menunjukkan spektrum penerimaan yang beragam namun secara agregat mengarah pada kepuasan. Secara rinci, hasil survei menunjukkan bahwa:
-
Sebanyak 13,0 persen responden menyatakan tingkat kepuasan sangat puas terhadap kinerja Presiden.
-
Mayoritas responden, yakni sebesar 66,9 persen, menyatakan tingkat kepuasan cukup puas.
-
Sebanyak 17,1 persen responden mengungkapkan tingkat kepuasan kurang puas.
-
Hanya sebagian kecil, yaitu 2,2 persen, yang menyatakan tidak puas sama sekali.
-
Sebanyak 0,8 persen responden memilih opsi tidak tahu/tidak jawab, yang umumnya mencerminkan ketidakpastian atau ketidakpedulian terhadap isu yang ditanyakan.
Meskipun mayoritas responden menyatakan “cukup puas”, Burhanuddin Muhtadi menyoroti bahwa proporsi yang menyatakan “sangat puas” masih tergolong belum memadai, meskipun secara keseluruhan angka gabungan antara “sangat puas” dan “cukup puas” mencapai 79,9 persen. “Kalau kita lihat di sini, memang masih banyak yang mengatakan cukup puas tetapi yang mengatakan sangat puas baru 13 persen. Artinya yang betul-betul sangat puas masih belum memadai,” ujar Burhanuddin. Ia menambahkan, “Overall berada di, kalau dijumlahkan dengan cukup puas masih lumayan 79,9 persen tapi masih belum cukup kuat terutama dari basis pemilih yang mengatakan sangat puas.” Penilaian ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan intensitas kepuasan, bukan hanya kuantitas.
Generasi Z: Basis Utama Kepuasan Publik
Salah satu temuan menarik dari survei ini adalah peran signifikan Generasi Z dalam menopang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan analisis per kelompok usia, Generasi Z muncul sebagai segmen demografis dengan tingkat kepuasan tertinggi, mencapai angka impresif sebesar 86,3 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan dan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki resonansi yang kuat di kalangan generasi muda yang melek digital dan memiliki pandangan yang dinamis terhadap isu-isu sosial dan politik. Sebaliknya, Generasi X tercatat sebagai kelompok dengan tingkat kepuasan terendah, meskipun masih berada pada angka yang cukup solid sebesar 75 persen.
“Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin yaitu Gen Z,” kata Burhanuddin Muhtadi, menekankan konsistensi dukungan dari segmen ini. Ia juga menambahkan bahwa meskipun kelompok usia yang lebih tua juga menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup besar, basis utama kepuasan publik tetap berasal dari Generasi Z. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk bagaimana pesan-pesan politik disampaikan melalui platform digital yang banyak digunakan oleh Gen Z, serta relevansi program-program pemerintah dengan aspirasi dan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda di era digital.
Faktor Pendorong Kepuasan: Pemberantasan Korupsi dan Program Bantuan
Survei Indikator Politik Indonesia tidak hanya berhenti pada angka kepuasan, tetapi juga menggali lebih dalam mengenai alasan-alasan spesifik yang mendasari persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo. Faktor utama yang diidentifikasi sebagai pendorong kepuasan adalah upaya pemberantasan korupsi yang dinilai efektif oleh sebagian besar responden. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang baik dan pemberantasan praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Rincian alasan kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:
-
Memberantas korupsi menjadi alasan utama bagi 17,5 persen responden.
-
Sering memberikan bantuan, seperti bantuan sosial dan program kesejahteraan lainnya, menjadi alasan bagi 15,6 persen responden.
-
Adanya program MBG (Makan Bergizi Gratis), sebuah inisiatif yang menyasar pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, diapresiasi oleh 8,4 persen responden.
“Nah kalau ditanya apa yang membuat mereka puas ini terutama yang puas tadi yang kita tanya itu alasan utamanya adalah memberantas korupsi,” ujar Burhanuddin Muhtadi. Ia juga menilai bahwa persepsi pemberantasan korupsi sebagai alasan kepuasan ini merupakan temuan yang relatif baru dalam penilaian publik terhadap Presiden Prabowo, menunjukkan adanya pergeseran persepsi atau penguatan citra di area ini. Lebih lanjut, Burhanuddin mengaitkan alasan kepuasan karena bantuan sosial dengan kebijakan pemerintah yang responsif terhadap kondisi sosial pascakerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025. “Pemerintah memberikan banyak bantuan terutama bansos pangan dan BLT, ini juga muncul yang menjadi variabel mengapa warga itu puas,” tuturnya, menegaskan bahwa program-program bantuan sosial yang terarah dan tepat sasaran telah memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan publik.
Tantangan Kepuasan: Persepsi Ketidakmerataan Bantuan
Di sisi lain, survei ini juga memberikan sorotan penting mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo. Menariknya, bantuan pemerintah yang menjadi salah satu pendorong kepuasan bagi sebagian responden, justru menjadi sumber ketidakpuasan bagi kelompok lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas dan persepsi mengenai distribusi bantuan sosial masih menjadi isu yang kompleks dan perlu penanganan lebih lanjut. Rincian alasan ketidakpuasan yang teridentifikasi adalah:
-
Bantuan tidak merata menjadi alasan utama ketidakpuasan bagi 16,2 persen responden.
-
Persepsi bahwa belum ada hasil kerja nyata yang dirasakan secara signifikan menjadi alasan bagi 15,8 persen responden.
-
Kondisi ekonomi yang memburuk, atau setidaknya dirasakan memburuk oleh sebagian masyarakat, menjadi alasan bagi 9,2 persen responden.
“Nah, ini juga bantuan itu ternyata seperti pisau bermata dua,” kata Burhanuddin Muhtadi, menggambarkan dualisme dampak program bantuan sosial. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa di satu sisi, bantuan sosial telah berhasil meningkatkan kepuasan bagi penerima manfaat yang merasa terbantu, namun di sisi lain, kelompok masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bantuan atau merasa bantuan tersebut tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, justru merasakan ketidakpuasan. Fenomena ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme distribusi bantuan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan tidak menimbulkan kesenjangan baru.
Metodologi Survei: Fondasi Ilmiah di Balik Angka
Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan survei, Indikator Politik Indonesia menerapkan metodologi yang ketat dan terstandarisasi. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling, sebuah teknik pengambilan sampel yang dirancang untuk menghasilkan sampel yang representatif dari populasi yang luas. Dengan jumlah sampel yang mencapai 1.220 responden, survei ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dengan asumsi metode simple random sampling, survei ini memiliki margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Angka margin of error yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa hasil survei sangat mungkin mencerminkan pandangan sebenarnya dari populasi yang lebih besar, dengan penyimpangan yang minimal.
Proses pengumpulan data dilakukan dengan cermat. Responden tersebar secara proporsional di seluruh provinsi di Indonesia, memastikan bahwa setiap wilayah geografis dan demografis terwakili dengan baik dalam sampel. Tahap wawancara dilakukan secara tatap muka oleh tim pewawancara yang terlatih. Pendekatan tatap muka ini memungkinkan pewawancara untuk membangun rapport dengan responden, mengklarifikasi pertanyaan jika diperlukan, dan mengamati respons non-verbal yang mungkin memberikan konteks tambahan. Pelatihan yang diberikan kepada pewawancara mencakup pemahaman mendalam tentang kuesioner, teknik wawancara yang etis, serta cara mengatasi berbagai situasi yang mungkin timbul selama proses pengumpulan data. Dengan metodologi yang kokoh ini, Indikator Politik Indonesia berupaya menyajikan analisis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan.
