JAKARTA – Sebuah pertemuan diplomatik tingkat tinggi yang krusial terselenggara di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026, ketika Presiden Prabowo Subianto secara langsung mengumpulkan para arsitek dan penjaga kebijakan luar negeri Indonesia, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Agenda utama dari pertemuan strategis ini adalah untuk merumuskan arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah pusaran isu-isu geopolitik global yang semakin kompleks, dengan fokus mendalam pada potensi keterlibatan Indonesia dalam “Dewan Perdamaian” yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta komitmen abadi Indonesia terhadap isu Palestina. Pertemuan ini, yang melibatkan tokoh-tokoh diplomatik terkemuka, menjadi indikator kuat bahwa pemerintahan Prabowo bertekad untuk membangun konsensus nasional dalam menghadapi tantangan dan peluang di panggung internasional, memastikan bahwa setiap langkah diplomasi didasari oleh pertimbangan yang matang dan dukungan dari berbagai spektrum keahlian.
Pertemuan yang berlangsung tertutup namun penuh makna ini dihadiri oleh sejumlah nama besar dalam sejarah diplomasi Indonesia. Di antara mereka adalah Dr. Mohammad Marty Muliana Natalegawa, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari tahun 2009 hingga 2014, dikenal atas perannya dalam memperkuat prinsip “bebas aktif” Indonesia di era globalisasi. Turut hadir pula Retno Lestari Priansari Marsudi, yang baru saja menyelesaikan masa baktinya sebagai Menteri Luar Negeri terlama, dari tahun 2014 hingga 2024, dan diakui atas ketegasannya dalam membela kepentingan nasional dan isu kemanusiaan. Tidak ketinggalan, Dr. Alwi Shihab, yang pernah memimpin Kementerian Luar Negeri pada periode 1999-2001, membawa perspektif historis dan pengalaman panjang dalam arena diplomasi. Kehadiran para mantan menteri ini menandakan sebuah upaya serius untuk menggali memori institusional dan kebijaksanaan dari generasi diplomat sebelumnya.
Selain para mantan menteri, representasi dari level wakil menteri juga sangat kuat. Dr. Dino Patti Djalal, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, turut memenuhi undangan Presiden Prabowo. Dino Patti Djalal dikenal sebagai diplomat yang vokal dan analitis, seringkali memberikan pandangan tajam terhadap dinamika politik global. Sementara itu, dari jajaran Wakil Menteri Luar Negeri Kabinet Merah Putih, Arrmanatha Christiawan Nasir, yang akrab disapa Tata, dan Arif Havas Oegroseno juga tampak hadir. Kehadiran mereka menegaskan kesinambungan antara pengalaman masa lalu dan arah kebijakan yang akan datang. Tata, yang juga merupakan juru bicara dalam kesempatan ini, secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama Presiden Prabowo mengumpulkan para tokoh ini adalah untuk membahas persoalan geopolitik yang mendesak, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan Presiden untuk mendapatkan spektrum pandangan yang luas sebelum mengambil keputusan penting.
Mengurai Polemik Dewan Perdamaian: Antara Harapan dan Keraguan
Pusat gravitasi diskusi dalam pertemuan tersebut adalah isu geopolitik yang belakangan ini menjadi sorotan tajam: potensi keterlibatan Indonesia dalam “Dewan Perdamaian” yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Konsep Dewan Perdamaian ini, yang detailnya masih belum sepenuhnya transparan, telah memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat dan praktisi diplomasi. Marty Natalegawa, dengan gaya diplomatiknya yang khas, mengakui bahwa ia belum sepenuhnya mengetahui detail agenda yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk “mengikuti perkembangan yang ada,” sebuah pernyataan yang mengindikasikan kehati-hatian sekaligus kesediaan untuk beradaptasi. Marty juga secara terbuka menyatakan bahwa dirinya memiliki pandangan pribadi mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, namun ia memilih untuk mendengarkan “pandangan, penjelasan nanti” dari para kolega dan Presiden sebelum merumuskan sikap definitif. Ini menunjukkan sebuah proses deliberasi yang mendalam, di mana setiap pandangan dihargai dan dipertimbangkan.
Pandangan yang lebih kritis datang dari Dino Patti Djalal. Berdasarkan undangan yang ia terima, Dino menyebutkan bahwa pertemuan hari itu secara spesifik mengagendakan pembahasan arah politik luar negeri, termasuk isu Palestina yang tak terpisahkan dari identitas diplomasi Indonesia. Dino belakangan ini dikenal sebagai salah satu suara yang paling lantang mengkritik keputusan Indonesia untuk bergabung dengan “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian tersebut. Kritik Dino, yang kerap disampaikannya melalui berbagai platform, berakar pada kekhawatiran bahwa keterlibatan dalam inisiatif yang sangat terkait dengan salah satu kekuatan besar dunia dapat mengikis posisi “bebas aktif” Indonesia yang telah lama dipegang teguh. Ketika ditanya mengenai catatan pribadinya ihwal keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, Dino hanya menjawab singkat namun penuh makna, “Saya nanti saja, by the way, I miss this place.” Kalimat terakhir ini, meskipun terkesan ringan, dapat diinterpretasikan sebagai nostalgia akan masa-masa diplomasi yang mungkin dirasanya lebih jelas dalam prinsip dan arahnya, atau sekadar apresiasi atas kesempatan kembali ke lingkungan Istana yang pernah menjadi bagian dari kesehariannya.
Di sisi lain spektrum, Alwi Shihab memberikan perspektif yang lebih pragmatis terhadap pertemuan ini. Ia menilai inisiatif Presiden Prabowo untuk mengumpulkan jajaran mantan menteri dan wakil menteri luar negeri ini sebagai langkah yang sangat positif. Menurut Alwi, Presiden mengundang sekitar 20 tokoh berpengalaman pada hari itu, menunjukkan skala konsultasi yang cukup luas. Alwi juga mengonfirmasi bahwa salah satu topik utama yang akan dibahas adalah urgensi bergabungnya Indonesia di “Board of Peace.” Ia secara jujur mengakui bahwa ada “keuntungan sekaligus keraguan” mengenai keikutsertaan Indonesia dalam dewan tersebut. Namun, Alwi juga menyoroti dilema praktis yang dihadapi Indonesia, “Jadi apa yang harus diperhatikan. Kan kita sudah masuk, masa kita bilang keluar? Kan tidak mungkin.” Pernyataan ini mencerminkan realitas diplomasi, di mana keputusan yang telah diambil, meskipun mungkin kontroversial, seringkali sulit untuk dibatalkan tanpa konsekuensi diplomatik yang signifikan. Ini adalah contoh nyata bagaimana isu-isu geopolitik dapat menjadi “Dark Patterns – Creative Ultra HD Collection” (referensi) yang kompleks, dengan lapisan-lapisan implikasi yang saling terkait, membutuhkan navigasi yang sangat hati-hati.
Membangun Konsensus di Tengah Arus Geopolitik Global
Pertemuan ini tidak hanya sekadar ajang diskusi, melainkan sebuah upaya sistematis untuk membangun konsensus nasional mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam menghadapi lanskap global yang terus berubah, yang seringkali menyerupai “Amazing Space Texture – HD” (referensi) dengan dinamika yang tak terduga, memiliki panduan yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak menjadi sangat vital. Isu Palestina, yang disebutkan oleh Dino Patti Djalal, tetap menjadi salah satu pilar utama diplomasi Indonesia. Keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian, apa pun bentuknya, harus dipastikan tidak akan melemahkan posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina, sebuah prinsip yang telah dipegang teguh sejak era kemerdekaan.
