Di tengah gelombang kritik dan diskursus publik yang kian tajam, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan tegas guna meredam polemik berkepanjangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam forum bergengsi Bloomberg Technoz Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan di Financial Hall, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 Februari 2026, Purbaya menekankan bahwa inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar kebijakan bantuan sosial konvensional, melainkan fondasi krusial dalam arsitektur besar pembangunan nasional. Dengan mengintegrasikan aspek kesehatan masyarakat ke dalam strategi makroekonomi, pemerintah berupaya menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang akseleratif, pemerataan kesejahteraan yang inklusif, serta stabilitas sosial-politik yang kokoh sebagai prasyarat mutlak bagi kemajuan Indonesia di masa depan.
Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyoroti adanya mispersepsi di kalangan publik dan pengamat yang cenderung melihat program-program pemerintah secara parsial atau terpisah-pisah. Ia mengamati bahwa masih banyak pihak yang terjebak dalam perdebatan teknis anggaran tanpa memahami filosofi mendalam di balik desain besar ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, strategi ekonomi pemerintahan saat ini bertumpu pada tiga pilar utama yang saling mengunci dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga pilar tersebut dirancang untuk menjawab tantangan struktural yang selama ini menghambat potensi penuh ekonomi Indonesia agar tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga berkualitas secara dampak sosial.
Arsitektur Ekonomi Prabowo: Pertumbuhan, Pemerataan, dan Stabilitas
Dalam pemaparannya yang mendalam, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa strategi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat diterjemahkan ke dalam tiga orientasi strategis yang menjadi panduan setiap kebijakan fiskal. Purbaya merinci ketiga poin tersebut sebagai berikut:
- Pertumbuhan Ekonomi Tinggi: Target ambisius untuk memacu produk domestik bruto (PDB) agar mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
- Pemerataan Kesejahteraan: Upaya sistematis untuk memastikan bahwa kue pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, melainkan terdistribusi hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
- Stabilitas Sosial-Politik: Menciptakan iklim nasional yang kondusif guna menjamin keberlanjutan investasi dan aktivitas ekonomi tanpa gangguan gejolak sosial.
Purbaya menegaskan bahwa tanpa adanya program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), target pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sulit tercapai secara berkelanjutan. Ia memberikan jawaban menohok bagi para kritikus dengan menyatakan bahwa investasi pada kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi adalah investasi jangka panjang yang akan meningkatkan produktivitas nasional. “Kalau itu tidak ada, high economic growth tidak bisa tercipta. Jadi Anda jangan protes kebanyakan mengenai MBG, ini memang program yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat,” tegasnya di hadapan para pelaku ekonomi dan investor yang hadir dalam forum tersebut.
Menjawab Kritik: MBG Bukan Sekadar Bantuan Sosial Biasa
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa kerangka ekonomi pemerintahan saat ini tidak bisa dibaca secara sepotong-sepotong dengan hanya menyoroti satu sisi kebijakan. Ia berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa dibarengi dengan distribusi manfaat yang merata justru akan menjadi bom waktu bagi stabilitas nasional. Ketimpangan yang lebar berpotensi memicu tekanan sosial yang pada akhirnya akan merusak iklim investasi dan menghambat pertumbuhan itu sendiri. Oleh karena itu, program MBG diposisikan sebagai instrumen pemerataan yang sekaligus berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk menjaga daya tahan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Menteri Keuangan juga menyoroti pentingnya stabilitas sosial-politik sebagai fondasi utama pembangunan. Ia menilai banyak pihak yang mengkritik program prioritas ini tanpa mempertimbangkan peran vitalnya dalam menjaga kohesi sosial. Dalam pandangan pemerintah, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung seperti pemenuhan gizi adalah langkah preventif untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. Stabilitas inilah yang kemudian menjadi daya tarik utama bagi investor asing dan domestik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga roda ekonomi dapat berputar lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Sinergi Kebijakan untuk Ketahanan Ekonomi Jangka Panjang
Purbaya Yudhi Sadewa mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat program prioritas pemerintah dalam konteks strategi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar dari sisi beban anggaran jangka pendek atau pelaksanaan teknis semata. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk program MBG telah melalui perhitungan matang sebagai bagian dari belanja negara yang produktif. Dengan meningkatkan status gizi anak-anak dan kelompok rentan, pemerintah sedang membangun generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif di kancah global.
Sebagai penutup dalam sesi diskusi tersebut, Purbaya mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki makna substantif jika tidak disertai dengan pemerataan dan stabilitas. Ia meminta publik untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam mengeksekusi desain besar pembangunan ini secara utuh. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa seluruh program prioritas dapat berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh, di mana pertumbuhan yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, sekaligus menjaga marwah stabilitas nasional sebagai pilar utama kedaulatan ekonomi.
Pilihan Editor: Realokasi Dana MBG Setelah Disorot Lembaga Asing
