Sebuah gelombang spekulasi mengenai potensi perombakan besar-besaran di jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah mereda, setidaknya untuk saat ini, setelah Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memberikan penegasan. Rosan, yang mewakili entitas pemegang saham seluruh bank pelat merah, secara eksplisit menyatakan bahwa hingga detik ini, tidak ada diskusi maupun rencana konkret terkait penggantian pimpinan bank-bank vital tersebut. Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap narasi yang sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang mengindikasikan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk melakukan perombakan demi meningkatkan efektivitas dan kontribusi bank-bank BUMN bagi negara.
Danantara Menepis Rumor: Stabilitas di Tengah Dinamika Transisi
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan dari Wisma Danantara di Jakarta pada Sabtu (31/1), Rosan Roeslani secara tegas membantah rumor yang beredar luas. “Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” ujarnya. Penegasan ini sangat krusial mengingat Danantara memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertindak sebagai pemegang saham utama bagi bank-bank BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Fungsi Danantara adalah mengelola aset negara dan memastikan kinerja perusahaan-perusahaan BUMN berjalan optimal, termasuk dalam hal tata kelola perusahaan dan penunjukan pimpinan.
Rosan lebih lanjut menekankan komitmen Danantara untuk selalu menjaga koordinasi erat dengan berbagai pihak terkait guna memantau dan mendorong perkembangan perusahaan negara. Harapan utama dari koordinasi ini adalah agar kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara keseluruhan dapat terus mengalami peningkatan yang signifikan. Ia menambahkan bahwa Danantara akan selalu membuka diri untuk berkonsultasi apabila memang diperlukan adanya perbaikan internal dalam tubuh bank-bank pelat merah. Namun, Rosan kembali menegaskan bahwa sampai saat ini, belum ada pembahasan yang mengarah pada perombakan direksi maupun komisaris bank-bank BUMN. Pernyataan ini secara efektif menepis spekulasi dan memberikan sinyal stabilitas di sektor perbankan negara, terutama di tengah periode transisi pemerintahan yang kerap diwarnai oleh berbagai rumor dan ekspektasi perubahan kebijakan.
Asal Muasal Spekulasi: Klaim Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
Narasi mengenai potensi perombakan direksi Himbara ini pertama kali mengemuka dari pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam sebuah sesi materi yang disampaikannya kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) di Cibodas, Kabupaten Bogor, pada Minggu (1/2), Sjafrie melontarkan pandangan yang cukup provokatif. Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki rencana untuk mengganti jajaran direksi Bank Himbara yang dinilai telah merugikan negara. Pernyataan ini, yang kemudian dikutip oleh Antara, memantik perhatian publik dan menjadi pemicu utama spekulasi yang kemudian ditanggapi oleh Rosan Roeslani.
Sjafrie menguraikan alasan di balik rencana perombakan tersebut, dengan menyatakan bahwa bank-bank Himbara selama ini cenderung lebih menguntungkan pengusaha besar dibandingkan dengan pengusaha kecil dalam pemberian fasilitas kredit. Ini adalah sebuah kritik tajam yang menyoroti potensi ketimpangan akses permodalan dan peran bank BUMN dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional. “Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” kata Sjafrie, mengindikasikan adanya keinginan kuat dari pemerintahan baru untuk melakukan reformasi struktural di sektor perbankan negara demi mencapai tujuan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tujuannya, menurut Sjafrie, adalah agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif dan efisien demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Kritik Terhadap Kinerja dan Misi Kedaulatan Ekonomi
Lebih lanjut, Sjafrie Sjamsoeddin tidak hanya mengkritik praktik penyaluran kredit, tetapi juga menyoroti kinerja bank-bank negara dan BUMN lainnya secara umum. Ia menilai bahwa banyak di antara mereka yang kurang mendulang keuntungan bagi negara, sebuah indikator yang mengkhawatirkan mengingat peran BUMN sebagai agen pembangunan dan penyumbang pendapatan negara. Menurut Sjafrie, kondisi ini dapat terjadi karena banyak jajaran direksi perusahaan yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, alih-alih berfokus pada kepentingan negara dan masyarakat luas. Tuduhan ini mengindikasikan adanya isu tata kelola perusahaan (good corporate governance) dan integritas di level pimpinan BUMN.
Visi “memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia” yang disebutkan Sjafrie adalah konsep yang luas, mencakup kemampuan negara untuk mengelola sumber daya ekonominya sendiri demi kepentingan nasional, mengurangi ketergantungan pada pihak asing, dan memastikan distribusi kesejahteraan yang merata. Dalam konteks ini, bank-bank Himbara diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional, pemberdayaan UMKM, dan stabilisasi sistem keuangan. Jika kritik Sjafrie benar adanya, maka perombakan direksi dianggap sebagai langkah fundamental untuk menyelaraskan kembali arah dan tujuan bank-bank BUMN dengan agenda pembangunan nasional yang diemban oleh pemerintahan baru.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Kontroversi seputar perombakan direksi Himbara ini menyoroti sensitivitas dan kepentingan strategis bank-bank BUMN dalam perekonomian Indonesia. Sebagai institusi keuangan terbesar di negara ini, Himbara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas moneter, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi keuangan. Setiap perubahan signifikan dalam kepemimpinan mereka tentu akan menarik perhatian pasar, investor, dan masyarakat umum. Pernyataan Rosan Roeslani dari Danantara, sebagai representasi pemegang saham, berfungsi untuk meredakan gejolak dan memberikan kepastian di tengah ketidakpastian politik. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan terkait pimpinan BUMN akan melalui proses yang terkoordinasi dan mempertimbangkan aspek kinerja serta stabilitas.
