Memasuki satu tahun masa kepemimpinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pasangan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma mencatatkan rapor kinerja yang signifikan di mata publik, meski tetap menyisakan ruang evaluasi yang cukup lebar. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Voxpol Center Research & Consulting, sebanyak 80,5 persen masyarakat NTT menyatakan kepuasan terhadap jalannya roda pemerintahan sejak pasangan ini dilantik pada 22 Februari 2025 lalu. Namun, di balik angka apresiasi yang tinggi tersebut, terdapat sekitar 19,5 persen warga yang secara tegas menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja duet Melki-Johni. Survei yang dilakukan secara tatap muka pada medio 5 hingga 14 Januari 2026 ini memotret dinamika harapan masyarakat mulai dari tuntutan perbaikan infrastruktur jalan yang masif hingga penguatan ekonomi kerakyatan di 22 kabupaten/kota di seluruh penjuru Bumi Flobamora.
Dinamika Persepsi Publik: Antara Apresiasi Tinggi dan Catatan Kritis Satu Tahun Kepemimpinan
Detail statistik dari survei Voxpol Center menunjukkan bahwa angka kepuasan 80,5 persen tersebut bukanlah angka tunggal, melainkan akumulasi dari dua kategori persepsi. Sebanyak 68,6 persen responden menyatakan “puas”, sementara 11,9 persen lainnya memberikan penilaian “sangat puas” terhadap berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah provinsi. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang tidak puas mencapai angka 19,5 persen (dibulatkan menjadi 19-20 persen dalam paparan publik). Kelompok ini terdiri dari 18,4 persen warga yang menyatakan “tidak puas” dan 1,1 persen responden yang merasa “sangat tidak puas”. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, dalam diskusi publik yang digelar di Hotel Sofyan Cut Meutia, Jakarta, menegaskan bahwa angka ketidakpuasan ini merupakan sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk tidak terlena dengan tingginya angka popularitas, melainkan harus fokus pada titik-titik lemah yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menanggapi hasil ini dengan perspektif yang optimis namun tetap mawas diri. Baginya, tingkat kepuasan publik yang menyentuh angka 80,5 persen adalah sebuah modal sosial yang sangat berharga untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melki menilai bahwa kepercayaan yang diberikan masyarakat merupakan mandat untuk bekerja lebih keras lagi, terutama dalam merangkul aspirasi dari 19 persen warga yang belum merasakan dampak nyata dari kebijakan pemerintahannya. Kepemimpinan Melki-Johni diklaim tidak anti-kritik, di mana data ketidakpuasan ini akan dijadikan instrumen evaluasi internal untuk membedah kebijakan mana yang belum tepat sasaran atau yang implementasinya masih terkendala di tingkat teknis lapangan selama setahun terakhir.
Bedah Sektor Prioritas: Infrastruktur, Ekonomi, dan Layanan Dasar dalam Sorotan
Dalam survei yang melibatkan 800 responden dengan margin of error sebesar 3,47 persen tersebut, Voxpol juga menggali lebih dalam mengenai sektor-sektor yang dianggap paling mendesak oleh masyarakat NTT. Hasilnya, sektor ekonomi dan kesejahteraan menempati urutan pertama dengan persentase 40,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa isu kemiskinan, lapangan kerja, dan daya beli masih menjadi beban utama yang harus dipikul oleh pemerintahan Melki-Johni. Masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, terutama di daerah pedesaan yang selama ini menjadi kantong kemiskinan. Kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal menjadi indikator utama yang akan menentukan apakah tingkat kepuasan ini akan bertahan atau justru merosot di tahun-tahun mendatang.
Sektor infrastruktur dan layanan dasar menyusul di posisi kedua dengan raihan 33,9 persen, disusul oleh sektor pendidikan sebesar 11 persen. Menariknya, ketika responden diberikan pertanyaan terbuka untuk menyampaikan usulan langsung, aspirasi mengenai perbaikan infrastruktur jalan melonjak tajam hingga 28,7 persen. Hal ini mencerminkan realitas di lapangan di mana aksesibilitas antarwilayah di NTT masih menjadi kendala utama dalam distribusi logistik dan mobilitas warga. Selain jalan, penyediaan air bersih menjadi tuntutan mendesak bagi 9,1 persen responden, mengingat NTT seringkali menghadapi tantangan kekeringan ekstrem. Sementara itu, 8,3 persen masyarakat secara spesifik meminta perhatian lebih serius terhadap kelompok masyarakat tidak mampu, yang mengindikasikan perlunya penguatan program jaring pengaman sosial yang lebih transparan dan tepat sasaran.
Profil Demografis: Suara Generasi Muda dan Dominasi Sektor Agraris
Salah satu temuan menarik dalam survei ini adalah dominasi responden dari kalangan milenial dan Generasi Z. Keterlibatan aktif kelompok usia muda ini menunjukkan bahwa dinamika politik dan pembangunan di NTT kini dipantau secara ketat oleh generasi digital yang memiliki standar ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan efektivitas kinerja pemerintah. Dari sisi latar belakang pendidikan, profil responden cukup beragam namun didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah. Tercatat sebanyak 32 persen responden merupakan lulusan SD, 30 persen lulusan SLTA, dan hanya 13 persen yang mengenyam pendidikan tinggi hingga tingkat kuliah, sementara 4 persen lainnya tercatat tidak bersekolah. Sebaran ini memberikan gambaran bahwa kebijakan pemerintah harus mampu dikomunikasikan dengan bahasa yang sederhana dan menyentuh kebutuhan praktis masyarakat di berbagai tingkatan edukasi.
Dilihat dari aspek profesi, sektor agraris masih menjadi tulang punggung aspirasi masyarakat NTT. Sebanyak 35 persen responden berprofesi sebagai petani, yang menjadikan suara mereka sebagai penentu utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Selain petani, kelompok ibu rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 24 persen, dan pedagang sebanyak 14 persen. Porsi gender yang berimbang antara laki-laki dan perempuan dalam survei ini memastikan bahwa data yang dihasilkan representatif terhadap seluruh lapisan sosial. Dengan komposisi pekerjaan yang mayoritas berada di sektor informal dan pertanian, tantangan terbesar bagi Melki-Johni di tahun kedua kepemimpinan mereka adalah bagaimana mentransformasi kepuasan publik yang bersifat perseptual ini menjadi peningkatan pendapatan riil bagi para petani dan pedagang kecil di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur.
Secara keseluruhan, satu tahun kepemimpinan Melki-Johni di NTT diwarnai oleh optimisme publik yang kuat namun dibayangi oleh tuntutan infrastruktur dan kesejahteraan yang belum sepenuhnya tuntas. Angka 19 persen warga yang tidak puas adalah pengingat bahwa pembangunan di NTT bukan sekadar soal angka statistik di atas kertas, melainkan soal bagaimana jalan-jalan di pelosok desa diperbaiki, bagaimana air bersih mengalir ke rumah-rumah warga, dan bagaimana harga-harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi rakyat kecil. Hasil survei Voxpol ini menjadi peta jalan (roadmap) krusial bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk menentukan skala prioritas dalam sisa masa jabatan mereka, guna memastikan bahwa narasi pembangunan yang diusung benar-benar selaras dengan denyut nadi kehidupan masyarakat Flobamora.
