CIANJUR, Jawa Barat – Ratusan warga yang bermukim di lereng megah Gunung Gede Pangrango, sebuah ikon konservasi dan sumber kehidupan vital di Jawa Barat, baru-baru ini melancarkan aksi penolakan keras terhadap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Insiden yang memanas ini terjadi di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di mana massa tidak hanya menyuarakan keberatan mereka, tetapi juga secara fisik mengusir petugas proyek dan mengadang laju alat berat yang hendak digunakan untuk memperlebar akses jalan menuju lokasi pengeboran. Ketegangan ini menandai eskalasi konflik antara ambisi pembangunan energi nasional dan kekhawatiran mendalam masyarakat lokal terhadap kelestarian lingkungan serta keberlanjutan hidup mereka.
Awalnya, konsentrasi massa berpusat di depan Kantor Desa Cipendawa, tempat mereka berencana menggelar aksi demonstrasi damai sekaligus audiensi dengan perwakilan pemerintah desa dan pihak perusahaan pengembang proyek geotermal. Namun, situasi berubah drastis ketika informasi cepat menyebar di antara kerumunan bahwa alat berat yang beberapa hari sebelumnya telah disegel dan dihentikan operasinya oleh warga, kini kembali beraktivitas. Kabar ini memicu kemarahan dan kekecewaan yang meluas, mendorong ratusan warga untuk segera mengalihkan fokus dan berbondong-bondong menuju Kampung Pasir Cina, lokasi di mana alat berat tersebut dilaporkan kembali beroperasi, siap untuk melanjutkan pengerjaan pembukaan jalan. Peristiwa ini mengindikasikan adanya miskomunikasi atau bahkan pengabaian terhadap tuntutan warga yang telah disampaikan sebelumnya.
Koordinator aksi penolakan, Aryo Prima, saat diwawancarai wartawan di Cianjur pada Rabu, 14 Januari 2026, mengungkapkan frustrasi kolektif warga. “Awalnya kami akan menggelar aksi dan audiensi dengan pemerintah desa serta pihak perusahaan yang menjalankan proyek geotermal. Kami berharap ada ruang dialog dan penyelesaian yang humanis. Namun, ternyata alat beratnya dioperasikan kembali tanpa pemberitahuan atau persetujuan, ini jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap aspirasi kami,” tegas Aryo. Pernyataan ini menyoroti minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan proyek, yang pada akhirnya memicu reaksi keras dari masyarakat yang merasa hak-hak mereka diabaikan.
Setibanya di Kampung Pasir Cina, ratusan warga dengan tegas meminta para petugas yang mengoperasikan alat berat untuk segera menghentikan aktivitas dan membawa unit tersebut keluar dari area permukiman mereka. Suasana tegang menyelimuti lokasi, di mana cekcok dan perdebatan sengit berlangsung selama beberapa jam antara warga yang menuntut penghentian proyek dan pihak pekerja yang berupaya melanjutkan tugas mereka. Setelah melalui negosiasi yang alot dan di bawah tekanan massa yang tak surut, alat berat tersebut akhirnya berhasil dibawa pergi. Proses pengusiran unit berat ini bahkan harus dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan TNI, menunjukkan tingkat seriusnya konflik dan potensi kerusuhan yang lebih besar jika tidak ada intervensi keamanan.
Meskipun alat berat telah dipindahkan, kekhawatiran warga belum sepenuhnya sirna. Sejumlah warga memilih untuk tetap mengikuti iring-iringan alat berat tersebut, memastikan bahwa unit itu benar-benar menjauh dari wilayah mereka dan tidak kembali lagi ke lokasi proyek yang ditolak. “Tadi akhirnya alat berat tersebut berhasil diusir dari kampung kami. Ini adalah kemenangan kecil, namun perjuangan kami belum usai,” kata Aryo, menggambarkan tekad kuat masyarakat untuk menjaga wilayah mereka dari proyek yang dianggap merusak. Insiden ini menjadi simbol perlawanan masyarakat adat dan lokal terhadap proyek-proyek berskala besar yang seringkali abai terhadap dampak sosial dan lingkungan.
Mengapa Warga Menolak: Jantung Konservasi dan Ancaman PSN
Aryo Prima lebih lanjut menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk bertindak lebih keras jika alat berat tersebut kembali memasuki kawasan mereka di kemudian hari. Ketegasan ini bukan tanpa alasan. Warga telah dengan bulat dan teguh menolak proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi ini, meskipun proyek tersebut merupakan bagian dari program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah. “Kami bukan mempersoalkan penggantian lahan atau pelebaran jalan, itu bukan inti dari penolakan kami. Kami menolak karena ingin menjaga Gunung Gede Pangrango,” tegas Aryo, menyoroti motivasi fundamental yang melandasi perlawanan mereka.
Penolakan ini berakar pada nilai-nilai konservasi yang mendalam. Gunung Gede Pangrango bukan sekadar gugusan pegunungan; ia adalah ekosistem vital yang menyokong kehidupan jutaan jiwa di sekitarnya. Kawasan ini merupakan sumber air utama bagi Cianjur dan daerah sekitarnya, serta rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk flora dan fauna endemik. Masyarakat lokal memiliki keterikatan spiritual dan budaya yang kuat dengan gunung ini, menganggapnya sebagai penjaga kehidupan dan warisan leluhur yang harus dilindungi. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa aktivitas pengeboran geotermal, pembangunan infrastruktur pendukung, dan potensi gangguan ekologis dapat merusak keseimbangan alam, mengancam pasokan air bersih, dan menghancurkan habitat satwa liar. Proyek PSN, meskipun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, seringkali menimbulkan dilema etis dan praktis ketika berhadapan dengan kepentingan konservasi dan hak-hak masyarakat lokal.
Sejarah Perlawanan dan Ancaman Masa Depan
Insiden pada 14 Januari 2026 ini bukanlah kali pertama warga kaki Gunung Gede Pangrango menunjukkan perlawanan mereka. Sebelumnya, pada Ahad, 11 Januari 2026, hanya tiga hari sebelum insiden terbaru, warga telah melakukan tindakan serupa. Mereka menyita dan menyegel sementara satu unit alat berat yang diduga kuat akan digunakan untuk membuka jalan menuju lokasi proyek geotermal. Tindakan penyegelan ini merupakan bentuk peringatan awal dan penegasan sikap bahwa mereka tidak akan membiarkan proyek tersebut berjalan tanpa persetujuan dan pertimbangan yang matang terhadap dampak lingkungannya. Pola perlawanan yang berulang ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mencapai titik di mana mereka merasa perlu untuk mengambil tindakan langsung guna melindungi lingkungan dan hak-hak mereka.
Konflik ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam implementasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia, terutama yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam. Seringkali, proyek-proyek ini, meski bertujuan untuk kepentingan publik yang lebih besar, berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat dan lokal, serta isu-isu lingkungan yang krusial. Kasus di Cipendawa ini menjadi cermin bagaimana masyarakat berjuang untuk menjaga identitas, lingkungan, dan keberlanjutan hidup mereka di tengah desakan pembangunan. Dengan ancaman “bertindak lebih keras” jika alat berat kembali beroperasi, masa depan proyek geotermal di kaki Gunung Gede Pangrango tampaknya akan terus diselimuti ketegangan dan perlawanan, menuntut dialog yang lebih inklusif dan solusi yang berkelanjutan dari semua pihak terkait.
