Bangladesh secara resmi memasuki era kepemimpinan baru yang bersejarah setelah Tarique Rahman, pemimpin karismatik dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), dilantik sebagai Perdana Menteri ke-11 pada Selasa (17/2/2026). Upacara pelantikan yang berlangsung di ibu kota Dhaka ini bukan sekadar seremoni kenegaraan biasa, melainkan sebuah tonggak penting yang menandai berakhirnya masa transisi pemerintahan sementara selama 18 bulan pasca-pergolakan politik besar tahun 2024. Dengan mandat penuh dari hasil pemilihan umum pekan lalu, Rahman kini memikul tanggung jawab besar untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan politik di negara Asia Selatan tersebut, sekaligus mengakhiri dominasi panjang rezim sebelumnya yang telah berkuasa selama 15 tahun. Pelantikan ini juga mencatatkan sejarah baru karena Rahman menjadi perdana menteri pria pertama yang memimpin Bangladesh sejak tahun 1991, memecahkan tradisi kepemimpinan perempuan yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade di negara tersebut.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung khidmat di depan gedung parlemen Jatiya Sangsad Bhaban ini dipimpin langsung oleh Presiden Mohammed Shahabuddin. Suasana di sekitar kompleks parlemen dipenuhi oleh ribuan pendukung yang merayakan kembalinya pemerintahan sipil terpilih. Selain Tarique Rahman, upacara tersebut juga meresmikan jajaran kabinet baru yang terdiri dari 49 anggota, yang mencakup 25 menteri penuh dan 24 menteri negara. Sebelum prosesi pelantikan perdana menteri, sebanyak 297 anggota parlemen telah lebih dulu diambil sumpahnya sebagai bagian dari parlemen ke-13 Bangladesh. Komposisi parlemen kali ini mencerminkan keberagaman koalisi politik yang baru, termasuk representasi signifikan dari blok yang dipimpin oleh Jamaat-e-Islami Bangladesh, yang kini menjadi mitra strategis dalam struktur pemerintahan baru di bawah komando BNP.
Restorasi Demokrasi dan Susunan Kabinet Strategis
Dalam upaya memperkuat fondasi pemerintahan yang baru terbentuk, Tarique Rahman telah menunjuk sejumlah tokoh kunci untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam kabinetnya. Salah satu penunjukan yang paling disorot adalah Khalilur Rahman, seorang teknokrat berpengalaman yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Penunjukan ini dipandang sebagai langkah taktis untuk memulihkan hubungan diplomatik Bangladesh di kancah internasional yang sempat tegang selama masa krisis. Sementara itu, posisi Menteri Keuangan dan Perencanaan dipercayakan kepada Amir Khasru Mahmud Chowdhury, seorang politisi senior yang diharapkan mampu merumuskan kebijakan ekonomi progresif untuk mengatasi inflasi dan pengangguran. Menariknya, Perdana Menteri Tarique Rahman memutuskan untuk tetap memegang portofolio pertahanan secara langsung, sebuah langkah yang diinterpretasikan oleh banyak analis sebagai upaya untuk memastikan stabilitas keamanan nasional dan menjaga loyalitas militer di masa transisi yang krusial ini.
Kehadiran para pemimpin dan pejabat tinggi dari berbagai negara sahabat dalam upacara pelantikan ini menegaskan pengakuan internasional terhadap legitimasi pemerintahan baru Bangladesh. Di antara tamu kehormatan yang hadir tampak Presiden Maladewa Mohamed Muizzu dan Perdana Menteri Bhutan Tshering Tobgay, yang mewakili solidaritas regional Asia Selatan. Selain itu, hadir pula Menteri Perencanaan Pakistan Ahsan Iqbal serta Wakil Sekretaris Jenderal Inggris Seema Malhotra, yang kehadirannya menunjukkan dukungan Barat terhadap proses demokratisasi di Bangladesh. Kehadiran para delegasi asing ini memberikan sinyal positif bagi prospek investasi dan kerja sama ekonomi global yang sangat dibutuhkan Bangladesh untuk mempercepat pemulihan pasca-pandemi dan pasca-konflik politik.
Transisi kekuasaan ini juga menandai berakhirnya tugas mulia Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian yang menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara sejak 8 Agustus 2024. Yunus dan timnya telah bekerja keras selama 18 bulan terakhir untuk menstabilkan negara setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke luar negeri pada 5 Agustus 2024 di tengah gelombang protes massa yang masif. Pemerintahan sementara di bawah Yunus dipuji karena berhasil menyelenggarakan pemilu yang transparan dan inklusif, meskipun tantangan logistik dan keamanan sangat besar. Dengan penyerahan kekuasaan ini, Yunus secara resmi mengundurkan diri, memberikan jalan bagi pemerintahan terpilih pertama Bangladesh sejak pemberontakan 2024 yang menggulingkan partai Liga Awami.
Analisis Perolehan Suara dan Mandat Rakyat Bangladesh
Hasil pemilihan umum pekan lalu menunjukkan dominasi mutlak Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan koalisinya. Tanpa partisipasi dari Liga Awami yang memutuskan untuk memboikot atau tidak dapat ikut serta karena sanksi politik, BNP berhasil meraih mayoritas dua pertiga dengan mengamankan 212 kursi parlemen. Dari total 300 kursi yang diperebutkan, pemilihan untuk tiga kursi terpaksa ditunda karena alasan teknis, sementara 50 kursi cadangan yang dikhususkan bagi perempuan akan dialokasikan secara proporsional setelah parlemen mulai bersidang secara efektif. Kemenangan besar ini memberikan mandat yang sangat kuat bagi Tarique Rahman untuk melakukan reformasi struktural yang mendalam, termasuk perubahan pada sistem hukum dan birokrasi yang dianggap telah terkooptasi oleh rezim sebelumnya.
Data statistik pemilu kali ini juga menunjukkan antusiasme publik yang luar biasa terhadap perubahan. Dari total 127,6 juta warga Bangladesh yang terdaftar sebagai pemilih, tingkat partisipasi mencapai angka yang mengesankan, yakni 59,44 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan pemilu Januari 2024 yang hanya mencapai 41,8 persen, yang kala itu diwarnai oleh berbagai kontroversi dan ketidakpercayaan publik. Selain memilih wakil rakyat, masyarakat Bangladesh juga memberikan suara dalam referendum serentak mengenai reformasi konstitusi. Hasilnya, lebih dari 60 persen pemilih menyatakan setuju terhadap perubahan konstitusi, yang mencakup pembatasan masa jabatan perdana menteri dan penguatan independensi lembaga-lembaga negara, sebuah langkah yang diharapkan dapat mencegah kembalinya otoritarianisme di masa depan.
Kini, dengan dukungan penuh dari parlemen dan mandat rakyat melalui referendum, pemerintahan Tarique Rahman menghadapi tantangan nyata untuk membuktikan bahwa mereka mampu membawa perubahan yang dijanjikan. Fokus utama pemerintah dalam seratus hari pertama diperkirakan akan tertuju pada stabilisasi harga pangan, reformasi sektor energi, dan pembersihan institusi kepolisian serta yudikatif. Dunia internasional kini mengamati dengan saksama apakah Bangladesh di bawah kepemimpinan Rahman akan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan penegakan hak asasi manusia yang lebih baik, guna memastikan bahwa babak baru dalam sejarah Bangladesh ini benar-benar membawa kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
