Dinamika kepemimpinan di sektor fiskal nasional kini tengah memasuki babak baru seiring dengan keputusan strategis Presiden Prabowo Subianto yang masih menimbang secara mendalam sosok paling kompeten untuk mengisi kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Kekosongan jabatan krusial ini terjadi menyusul transisi Thomas Djiwandono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wamenkeu, ke posisi barunya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah mendapatkan restu resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Januari 2026. Di tengah spekulasi publik mengenai siapa yang akan mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara sangat hati-hati dan komprehensif guna menjaga stabilitas ekonomi makro serta memastikan keberlanjutan kebijakan fiskal yang telah dicanangkan dalam peta jalan pembangunan pemerintah saat ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi resmi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 28 Januari 2026, terkait status terkini dari pengisian jabatan tersebut. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum menjatuhkan pilihan final karena masih menunggu tuntasnya seluruh proses administrasi dan transisi Thomas Djiwandono ke Bank Indonesia. Prasetyo menekankan bahwa perpindahan seorang pejabat negara dari kementerian teknis ke lembaga otoritas moneter seperti Bank Indonesia melibatkan prosedur birokrasi yang kompleks dan tidak boleh terburu-buru. Hal ini dilakukan demi menjamin legalitas dan integritas posisi yang ditinggalkan maupun yang akan ditempati. Pihak Istana meminta masyarakat dan pelaku pasar untuk bersabar dan memberikan ruang bagi kepala negara untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan nama pengganti yang akan mengemban tanggung jawab besar di Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa posisi Wakil Menteri Keuangan bukanlah sekadar jabatan administratif, melainkan posisi strategis yang membutuhkan sinkronisasi kuat dengan visi besar Presiden. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dipastikan akan melakukan kajian mendalam (assessment) terhadap sejumlah kandidat potensial. Dalam proses ini, Presiden tidak bekerja sendirian; ia akan meminta masukan teknis dan pandangan profesional dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Konsultasi ini dianggap sangat vital mengingat Wakil Menteri Keuangan yang baru nantinya harus mampu bekerja secara harmonis dalam satu tim (chemistry) dengan Menteri Keuangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tantangan ekonomi global yang kian dinamis. Prasetyo juga menegaskan bahwa tidak ada agenda pelantikan Wakil Menteri Keuangan dalam waktu dekat atau pada hari yang sama dengan pengumuman transisi Thomas Djiwandono, karena proses pengkajian masih terus berlangsung di meja Presiden.
Kriteria Ketat dan Munculnya Kandidat Potensial di Bursa Wamenkeu
Dalam mencari pengganti Thomas Djiwandono, pemerintah menetapkan standar kompetensi yang tinggi. Sosok yang dicari tidak hanya harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang mumpuni di bidang ekonomi dan keuangan, tetapi juga harus memiliki rekam jejak integritas yang tak tercela. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri telah memberikan sinyal terkait salah satu nama yang dianggap memiliki kapabilitas tersebut. Nama Juda Agung, yang merupakan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, muncul ke permukaan sebagai salah satu kandidat kuat. Purbaya mengakui telah melakukan pertemuan langsung dengan Juda Agung untuk mendiskusikan berbagai tantangan fiskal ke depan. Menurut Purbaya, pengalaman Juda Agung dalam menavigasi kebijakan moneter di Bank Indonesia memberikan nilai tambah yang signifikan jika ia nantinya dipercaya untuk membantu mengelola sisi fiskal di Kementerian Keuangan.
Meskipun nama Juda Agung disebut-sebut sebagai calon unggulan, Purbaya Yudhi Sadewa tetap menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di bawah wewenang prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah total kandidat yang masuk dalam radar penilaian Presiden, namun ia memastikan bahwa proses komunikasi antara Kementerian Keuangan dan Istana berjalan sangat intensif. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa transisi kepemimpinan di internal kementerian tidak mengganggu kinerja birokrasi, terutama dalam hal penyerapan anggaran dan pelaksanaan program-program prioritas nasional. Purbaya memberikan estimasi bahwa pelantikan sosok baru yang akan mengisi kursi Wamenkeu ini kemungkinan besar baru akan terlaksana pada bulan Februari mendatang, setelah seluruh tahapan kajian dan administrasi dinyatakan rampung secara sempurna.
Di sisi lain, struktur kepemimpinan di Kementerian Keuangan saat ini masih didukung oleh keberadaan Suahasil Nazara yang tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Keberadaan Suahasil memberikan rasa aman bagi pasar dan internal kementerian karena ia merupakan sosok senior yang sangat memahami seluk-beluk teknokratis kebijakan fiskal Indonesia. Dengan tetap adanya satu Wamenkeu yang aktif, operasional kementerian dipastikan tetap berjalan normal tanpa kendala berarti. Namun, mengingat beban kerja yang sangat besar di Kementerian Keuangan—mulai dari manajemen utang, optimalisasi penerimaan pajak, hingga koordinasi lintas sektoral—pengisian posisi Wamenkeu kedua tetap dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintahan Prabowo.
Dukungan Legislatif dan Penghormatan Terhadap Hak Prerogatif Presiden
Pihak legislatif melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga turut memantau perkembangan pengisian jabatan ini dengan seksama. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyatakan bahwa parlemen menghormati sepenuhnya proses yang sedang berjalan di tingkat eksekutif. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPR memahami bahwa penentuan anggota kabinet, termasuk wakil menteri, adalah hak prerogatif mutlak Presiden yang dijamin oleh konstitusi. Saan Mustopa menekankan bahwa DPR tidak akan mencampuri urusan pemilihan nama, namun mereka siap bersinergi dengan siapapun yang nantinya ditunjuk oleh Presiden untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan parlemen, khususnya dalam pembahasan anggaran dan regulasi keuangan di masa depan.
Politikus Partai Nasdem tersebut juga menambahkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi sangat bergantung pada kualitas orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan. Oleh karena itu, DPR memberikan dukungan moral bagi Presiden Prabowo untuk memilih sosok yang benar-benar “pantas” dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Transisi Thomas Djiwandono ke Bank Indonesia sendiri dipandang oleh DPR sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter (BI-Kemenkeu), yang merupakan kunci utama dalam menjaga nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Dengan terpilihnya Thomas melalui mekanisme rapat paripurna ke-12 DPR, diharapkan sinergi antara kebijakan pemerintah dan bank sentral akan semakin solid di masa mendatang.
Sebagai penutup, ketidakpastian mengenai nama pengganti Wamenkeu ini bukanlah bentuk keraguan pemerintah, melainkan manifestasi dari prinsip kehati-hatian (prudential) yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan melibatkan kajian mendalam, meminta pendapat dari Menteri Keuangan, serta mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan sosok yang terpilih nantinya mampu langsung “tancap gas” dalam menjalankan tugas-tugas berat di Kementerian Keuangan. Publik kini menanti pengumuman resmi dari Istana pada Februari mendatang, yang diharapkan akan membawa angin segar bagi kepastian iklim investasi dan penguatan fondasi ekonomi nasional menuju Indonesia Maju.
