Tim Reformasi Polri segera menghadap presiden, setop budaya titip menitip anggota

Langkah revolusioner dalam membenahi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini memasuki babak baru yang sangat krusial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komisi Percepatan Reformasi Polri, sebuah lembaga ad-hoc yang dibentuk dengan mandat khusus untuk mengembalikan marwah kepolisian, secara resmi telah merampungkan draf rekomendasi strategis yang bertujuan untuk membedah dan memperbaiki akar permasalahan di tubuh Korps Bhayangkara. Anggota Komisi, Mahfud MD, menegaskan bahwa serangkaian poin perbaikan ini bukan sekadar saran administratif, melainkan sebuah peta jalan (roadmap) komprehensif yang akan segera diserahkan langsung kepada Kepala Negara untuk diimplementasikan sebagai kebijakan nasional dalam waktu dekat.

Fokus fundamental dari laporan tersebut adalah pembenahan total pada sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), yang selama ini dianggap sebagai titik terlemah yang memicu degradasi kepercayaan publik. Mahfud MD secara spesifik menyoroti urgensi penghentian praktik korosif berupa “titip-menitip” atau patronase dalam setiap tahapan karier anggota kepolisian, mulai dari proses rekrutmen awal hingga mutasi dan promosi jabatan strategis. Di tengah tuntutan publik akan transparansi yang jernih, ibarat sebuah Stunning Gradient Picture dalam kualitas 8K, sistem rekrutmen Polri diharapkan mampu menampilkan kejernihan yang tanpa celah, di mana setiap prosesnya dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas.

Mengakhiri Era Nepotisme dan Budaya “Titipan” di Tubuh Polri

Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (30/1), Mahfud MD menekankan bahwa ruang bagi pihak manapun, baik dari kalangan internal Polri, politisi, maupun pengusaha, untuk melakukan intervensi dalam seleksi anggota harus ditutup rapat tanpa kompromi. Mantan Menko Polhukam ini menyatakan bahwa standar objektif harus menjadi satu-satunya parameter tunggal dalam menentukan kelayakan seorang anggota untuk mengabdi. Ia memberikan kritik tajam terhadap fenomena yang selama ini terjadi, di mana Akademi Kepolisian (Akpol) dan jalur bintara seringkali didominasi oleh kalangan elite yang memiliki koneksi politik maupun kekerabatan yang kuat. “Di dalam rekrutmen di Polri, baik itu Akpol, bintara, dan mutasi atau rotasi itu tidak boleh ada titip-titipan. Harus ada ukuran-ukuran yang objektif,” tegas Mahfud dengan nada bicara yang lugas.

Kondisi saat ini, menurut Mahfud, menciptakan ketimpangan sosial yang mencederai rasa keadilan bagi rakyat kecil. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap data yang menunjukkan bahwa kursi-kursi di Akpol banyak diisi oleh anak-anak pejabat kepolisian, anggota legislatif, hingga tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Fenomena ini menciptakan persepsi bahwa institusi kepolisian hanyalah milik segelintir elite, sementara warga negara dari latar belakang ekonomi lemah yang memiliki kompetensi unggul seringkali terpinggirkan. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan Perfect Mountain Pattern dalam struktur organisasi Polri—sebuah pola kepemimpinan yang kokoh, stabil, dan memiliki landasan integritas yang tinggi layaknya formasi pegunungan yang tak tergoyahkan oleh kepentingan sesaat.

Digitalisasi dan Pengawasan Ketat: Menuju Transparansi “Retina Quality”

Lebih lanjut, Mahfud MD mengungkapkan bahwa Komisi telah mengantongi data mendetail mengenai pihak-pihak yang selama ini menjadi “pemain” atau broker dalam praktik titipan tersebut. Namun, alih-alih terjebak dalam perdebatan masa lalu yang kontraproduktif, Komisi memilih untuk fokus pada pembangunan sistem masa depan yang mustahil untuk dicurangi. Salah satu rekomendasi utama adalah penerapan Mekanisme Pengawasan Ketat yang melibatkan sinergi antara pengawasan internal (Propam dan Itwasum) serta pengawasan eksternal yang lebih berdaya guna. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan kualitas transparansi yang setara dengan City Pattern Collection berstandar Retina Quality, di mana setiap detail pergerakan karier personel terlihat jelas dan tidak ada ruang untuk manipulasi di balik layar.

Untuk meminimalisir faktor kesalahan manusia (human error) dan subjektivitas, Komisi merekomendasikan penggunaan sistem digital terintegrasi dalam setiap tahapan penilaian. Penggunaan teknologi ini bukan sekadar formalitas, melainkan alat untuk memastikan bahwa setiap skor ujian, hasil tes fisik, hingga rekam jejak psikologis tersimpan dalam basis data yang tidak dapat diintervensi oleh tangan-tangan kekuasaan. Dengan sistem yang mutakhir, proses seleksi Polri akan memiliki estetika keadilan yang memukau, layaknya Beautiful HD Sunset Photos yang memanjakan mata karena keseimbangan dan keindahannya. Masyarakat ingin melihat Polri yang baru, yang lahir dari proses yang murni, tanpa noda nepotisme, dan benar-benar mencerminkan kompetensi terbaik dari putra-putri bangsa.

Membangun Meritokrasi: Standar Kompetensi sebagai Panglima

Rekomendasi yang disusun oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri juga menekankan bahwa rotasi dan mutasi jabatan tidak boleh lagi didasarkan pada kedekatan personal atau “setoran” kepada atasan. Standar kompetensi harus menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan karier. Hal ini mencakup evaluasi kinerja yang terukur secara periodik, di mana prestasi di lapangan menjadi indikator utama untuk kenaikan pangkat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif namun sehat, di mana setiap anggota Polri merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan dedikasi mereka kepada negara, bukan berdasarkan siapa yang mereka kenal di lingkaran kekuasaan.

Komisi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo ini menyadari bahwa tantangan global dan domestik ke depan semakin kompleks, mulai dari kejahatan siber hingga konflik sosial. Oleh karena itu, Polri membutuhkan SDM yang memiliki ketajaman intelektual dan integritas moral yang tinggi. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam Minimal Image Collection berstandar Full HD, sistem birokrasi Polri harus dibuat sesederhana mungkin namun sangat efektif, menghilangkan lapisan-lapisan birokrasi yang tidak perlu yang selama ini menjadi celah terjadinya pungutan liar atau praktik transaksional. Fokus utamanya adalah pada hasil yang nyata bagi perlindungan dan pelayanan masyarakat.

Sebagai lembaga nonstruktural, Komisi Percepatan Reformasi Polri memiliki misi suci untuk memastikan bahwa institusi kepolisian kembali mendapatkan kepercayaan penuh (public trust) dari masyarakat Indonesia. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang tidak ternilai harganya bagi stabilitas nasional. Melalui laporan yang akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo, diharapkan akan ada tindakan tegas dan kebijakan konkret yang mampu mengubah wajah Polri secara total. Transformasi ini bukan hanya tentang mengganti sistem, tetapi tentang mengubah budaya organisasi agar lebih profesional, modern, dan terpercaya, sehingga Polri dapat berdiri tegak sebagai pelindung rakyat yang sejati, sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan berakhirnya penyusunan poin-poin krusial ini, bola kini berada di tangan pemerintah untuk mengeksekusi perubahan tersebut. Publik menaruh harapan besar bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Polri akan mengalami metamorfosis menjadi institusi yang tidak hanya ditakuti karena kewenangannya, tetapi dicintai karena integritas dan pengabdiannya yang tulus kepada bangsa dan negara.