Dua Pejabat Tinggi Negara Tinjau Langsung Pelabuhan Muara Angke, Ungkap Akar Masalah Penumpukan Ribuan Kapal Nelayan. Jakarta Utara – Keluhan para nelayan mengenai penumpukan ribuan unit kapal di Pelabuhan Muara Angke akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Siti Hediati Soeharto, yang akrab disapa Titiek Soeharto, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan langsung ke lokasi pada Selasa, 3 Februari 2026. Kunjungan mendadak ini bertujuan untuk mengobservasi secara detail kondisi pelabuhan yang dipenuhi kapal nelayan secara tidak teratur, sebuah pemandangan yang digambarkan Titiek Soeharto sebagai “kapal-kapal yang memang menumpuk enggak karuan.” Peninjauan ini menjadi krusial mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan terhadap aktivitas melaut dan keselamatan para nelayan, sekaligus mencari solusi konkret atas permasalahan yang telah lama menghantui komunitas perikanan di Jakarta Utara.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Titiek Soeharto dan Sakti Wahyu Trenggono tidak hanya melakukan observasi visual, tetapi juga meluangkan waktu untuk berdialog secara langsung dengan para nahkoda dan pemilik kapal yang beraktivitas di dermaga. Percakapan mendalam ini menjadi sarana penting untuk memahami perspektif dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaut. Mereka mendengarkan secara langsung cerita mengenai aktivitas rutin mereka yang saat ini terhambat, yakni menunggu antrean bongkar muat hasil tangkapan laut. Suasana di dermaga Muara Angke pada saat itu menggambarkan situasi yang kompleks. Berdasarkan pantauan langsung, kapal-kapal nelayan yang seharusnya tertata rapi di area dermaga justru terlihat merapat tidak hanya ke pembatas, tetapi juga saling bersandar satu sama lain. Kondisi ini diperparah dengan adanya kapal-kapal yang berada di bagian tengah hingga paling luar area sandar dermaga yang tampak kosong, tanpa awak yang berjaga. Fenomena ini mengindikasikan adanya stagnasi aktivitas yang signifikan.
Analisis Mendalam: Akar Masalah dan Potensi Bahaya
Lebih lanjut, dalam sesi dialog, Titiek Soeharto dan Sakti Wahyu Trenggono menerima informasi dari sejumlah nelayan mengenai keberadaan kapal-kapal yang mengalami kerusakan dan turut terparkir di tengah lautan kapal yang menumpuk. Namun, penjelasan yang paling menonjol terkait penyebab utama penumpukan kapal yang masif ini adalah faktor cuaca buruk. Cuaca yang tidak bersahabat ini secara langsung membatasi kemampuan nelayan untuk berlayar dan melaut, sehingga memaksa kapal-kapal mereka untuk tetap berada di pelabuhan dalam jangka waktu yang lebih lama. Titiek Soeharto menyoroti dua aspek krusial dari kondisi ini. Pertama, ia menggarisbawahi bahwa penumpukan kapal yang terjadi sangatlah tidak efisien. Hal ini tidak hanya menghambat proses bongkar muat hasil laut, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesulitan logistik yang lebih luas dalam rantai pasok perikanan. Efisiensi operasional menjadi terganggu secara fundamental.
Aspek kedua yang menjadi perhatian serius Titiek Soeharto adalah potensi risiko keselamatan yang sangat tinggi akibat penumpukan kapal yang padat. Ia secara spesifik mengemukakan kekhawatiran mengenai potensi cepatnya perambatan api apabila terjadi insiden kebakaran pada salah satu kapal. Dalam kondisi kapal yang saling berdempetan, satu percikan api saja dapat dengan cepat membesar dan melalap seluruh kapal yang ada di sekitarnya, menciptakan bencana kebakaran skala besar yang sulit dikendalikan. Risiko ini menjadi ancaman nyata bagi aset nelayan dan keselamatan jiwa mereka. Oleh karena itu, penataan ulang dan percepatan pergerakan kapal menjadi prioritas utama untuk memitigasi potensi bahaya tersebut. Situasi ini menuntut tindakan cepat dan terkoordinasi dari berbagai pihak terkait.
Solusi Strategis: Percepatan Perizinan dan Penguatan Manajemen
Menyikapi berbagai temuan di lapangan, Titiek Soeharto secara tegas meminta adanya percepatan proses keluarnya kapal-kapal dari dermaga. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah mempercepat proses perizinan berlayar bagi kapal-kapal nelayan. Ia menekankan bahwa tindak lanjut dari permintaan ini harus segera dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta. Percepatan perizinan ini diharapkan dapat menjadi stimulus agar kapal-kapal dapat segera kembali melaut dan mengurangi kepadatan di Pelabuhan Muara Angke. Dengan demikian, ruang gerak di dermaga akan kembali membaik dan aktivitas nelayan dapat berjalan lebih lancar.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ia menugaskan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian. Trenggono menegaskan bahwa pemberian izin yang cepat adalah kunci utama agar kapal-kapal dapat segera bergerak keluar dari pelabuhan dan tidak menumpuk. “Memang kapasitasnya tidak memadai, tapi sisi lain sebetulnya adalah manajemen pengelolaannya di sini yang menurut saya harus digerakkan,” ujar Trenggono. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa selain masalah kapasitas fisik pelabuhan, aspek manajemen pengelolaan dan operasional di Pelabuhan Muara Angke juga perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan yang signifikan. Penguatan sistem manajemen diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada dan mencegah terulangnya penumpukan kapal di masa mendatang. Penataan manajemen yang efektif akan menjadi kunci keberlanjutan solusi ini.
Sebelumnya, isu penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke ini telah menjadi viral di berbagai platform media sosial pada akhir Januari 2026. Para nelayan secara luas menyampaikan keluhan mereka mengenai antrean panjang yang harus dihadapi, yang semakin diperparah oleh faktor cuaca yang tidak memungkinkan mereka untuk melaut. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa jumlah kapal yang menumpuk di pelabuhan tersebut bahkan tercatat mencapai angka tertinggi sebanyak 2.564 unit, padahal kapasitas ideal pelabuhan tersebut hanya mampu menampung sekitar 500 unit kapal. Kesenjangan kapasitas yang sangat besar ini menjadi akar masalah struktural yang perlu segera diatasi melalui berbagai kebijakan dan investasi jangka panjang. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah armada nelayan dengan infrastruktur pendukung yang tersedia di pelabuhan. Hal ini juga sejalan dengan referensi tambahan mengenai pentingnya kualitas visual yang memukau, seperti koleksi ilustrasi laut yang menakjubkan dalam kualitas 8K yang menampilkan setiap detail dengan kejernihan kristal, yang mana dalam konteks ini, kualitas pengelolaan dan efisiensi operasional pelabuhan juga harus dijaga pada standar tertinggi.
