Presiden Prabowo Subianto secara intensif memperkuat konsolidasi ekonomi dan stabilitas politik nasional melalui serangkaian pertemuan strategis yang berlangsung di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada pertengahan Februari 2026. Langkah diplomasi domestik ini diambil di tengah dinamika kebijakan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memicu gelombang protes dari ribuan guru madrasah di berbagai daerah. Sepanjang Selasa malam hingga Rabu siang, 10-11 Februari 2026, kepala negara tidak hanya menjamu para konglomerat papan atas untuk membahas arah investasi dan ketahanan pangan, tetapi juga harus merespons ketegangan sosial terkait disparitas status aparatur sipil negara yang dianggap mencederai rasa keadilan bagi tenaga pendidik yang telah mengabdi selama puluhan tahun.
Konsolidasi Ekonomi di Hambalang: Dialog Maraton Prabowo dengan Lima Naga Industri
Suasana di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, tampak lebih sibuk dari biasanya pada Selasa malam, 10 Februari 2026. Sejak pukul 19.00 WIB, iring-iringan kendaraan mewah mulai memasuki gerbang kediaman presiden untuk menghadiri sebuah audiensi tertutup yang berlangsung sangat intensif. Pertemuan tersebut dihadiri oleh lima tokoh kunci ekonomi Indonesia, yang sering dijuluki sebagai pilar utama sektor swasta nasional. Mereka adalah Prajogo Pangestu dari Barito Pacific Group, Anthony Salim yang memimpin Salim Group, Franky Widjaja dari raksasa Sinar Mas Group, Garibaldi “Boy” Thohir selaku nakhoda Adaro Energy, dan Sugianto Kusuma alias Aguan, pendiri Agung Sedayu Group.
Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari 4,5 jam hingga tengah malam tersebut bukan sekadar jamuan makan malam biasa. Diskusi mendalam ini difokuskan pada pemetaan kondisi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Para pengusaha ini secara spesifik meminta waktu khusus kepada Presiden untuk menyelaraskan visi pembangunan pemerintah dengan langkah ekspansi dunia usaha. Isu mengenai kemandirian energi, hilirisasi industri, serta partisipasi swasta dalam program ketahanan pangan nasional menjadi poin-poin krusial yang dibedah dalam persamuhan tersebut. Kehadiran para taipan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter tetap kondusif bagi pertumbuhan investasi jangka panjang.
Selain membahas isu makroekonomi, pertemuan ini juga dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk memitigasi berbagai hambatan dalam program-program prioritas. Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Presiden Prabowo juga dikabarkan melakukan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh dari berbagai spektrum, termasuk pertemuan lima jam dengan tokoh oposisi seperti Samad dkk pada akhir Januari lalu. Hal ini menunjukkan pola kepemimpinan Prabowo yang cenderung merangkul semua elemen, baik dari kalangan pengusaha besar yang tergabung dalam Apindo maupun tokoh kritis, demi menjaga stabilitas nasional. Dalam konteks pertemuan di Hambalang, keterlibatan sektor swasta dianggap vital untuk menyokong program-program besar pemerintah yang membutuhkan pendanaan masif dan efisiensi operasional di lapangan.
Polemik Izin Tambang Martabe: Bahlil Lahadalia Bantah Adanya Lobi Pengusaha
Di tempat terpisah, dinamika di sektor energi dan sumber daya mineral turut memanas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan miring mengenai proses perizinan tambang emas Martabe yang dikelola oleh PT Agincourt Resources. Muncul spekulasi di ruang publik bahwa pengkajian ulang atas pencabutan izin tambang tersebut merupakan hasil dari lobi-lobi intensif para pengusaha di balik layar. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyatakan dengan lugas di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 11 Februari 2026, bahwa pemerintah bertindak sepenuhnya atas dasar objektivitas hukum dan keadilan administratif.
Bahlil menekankan bahwa pengalamannya sebagai mantan pengusaha dan Menteri Investasi pada era pemerintahan sebelumnya memberikan perspektif yang berimbang dalam melihat sengketa perizinan. Menurutnya, negara tidak boleh berada di bawah kendali pengusaha, namun di sisi lain, negara juga dilarang bertindak sewenang-wenang atau “zalim” terhadap pelaku usaha yang telah berkontribusi pada ekonomi nasional. “Hubungan antara negara dan pengusaha adalah simbiosis mutualisme. Negara membutuhkan investasi untuk menggerakkan roda ekonomi, dan pengusaha membutuhkan kepastian hukum dari negara,” ujar Bahlil. Penegasan ini bertujuan untuk meredam kekhawatiran publik mengenai adanya praktik transaksional dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
Ketegangan Sosial: Protes Guru Madrasah atas Pengangkatan Pegawai SPPG
Namun, di tengah upaya konsolidasi elit tersebut, riak ketidakpuasan muncul dari sektor pendidikan. Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menyuarakan protes keras terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan jalur cepat bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang tidak adil bagi ribuan guru madrasah swasta yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun namun masih terjebak dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan.
Ketua PGM, Yaya Ropandi, mengungkapkan bahwa pengangkatan pegawai dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini memicu kecemburuan sosial yang mendalam. Para guru madrasah merasa bahwa kontribusi mereka dalam mencerdaskan bangsa selama puluhan tahun seolah dikesampingkan oleh prioritas baru pemerintah terhadap pegawai di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Ribuan guru honorer bahkan dilaporkan melakukan aksi protes untuk menuntut keadilan. Mereka mempertanyakan mengapa pegawai SPPG, yang secara administratif dikelola oleh entitas yang menyerupai swasta, dapat dengan mudah mendapatkan status PPPK, sementara guru-guru yang sudah mengabdi selama 15 hingga 20 tahun masih harus melalui prosedur yang sangat rumit dan kuota yang terbatas.
Menanggapi polemik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi bahwa tidak semua individu yang terlibat dalam SPPG akan otomatis diangkat menjadi ASN. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi bahwa relawan atau tenaga pendukung lainnya juga akan mendapatkan fasilitas yang sama. Hanya pegawai inti yang memenuhi kualifikasi dan kebutuhan organisasi yang akan diproses melalui jalur PPPK. Meski demikian, penjelasan ini belum sepenuhnya meredakan kemarahan para guru madrasah. Di sisi lain, tantangan bagi SPPG sendiri tidaklah ringan; munculnya beberapa kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis membuat pengawasan terhadap kualitas layanan dan kompetensi pegawai SPPG menjadi sorotan tajam, yang pada akhirnya memicu Presiden Prabowo untuk menjadwalkan pertemuan khusus dengan para mitra penyedia layanan tersebut guna mengevaluasi standar operasional prosedur di lapangan.
Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi sorotan dalam dinamika nasional per 11 Februari 2026:
- Pertemuan Strategis Hambalang: Diskusi 4,5 jam antara Presiden Prabowo dengan lima pengusaha besar (Prajogo Pangestu, Anthony Salim, Franky Widjaja, Boy Thohir, dan Aguan) mengenai stabilitas ekonomi dan investasi strategis.
- Transparansi Sektor ESDM: Bantahan Menteri Bahlil Lahadalia mengenai adanya lobi dalam izin tambang emas Martabe, menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak pelaku usaha.
- Krisis Keadilan Guru Madrasah: Gelombang protes dari PGM Indonesia menuntut kesetaraan status PPPK dibandingkan dengan pegawai SPPG yang baru dibentuk.
- Evaluasi Program Gizi: Klarifikasi BGN mengenai status kepegawaian SPPG dan rencana evaluasi total menyusul adanya laporan kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Situasi ini menggambarkan tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi makro yang didorong oleh para konglomerat dengan pemenuhan rasa keadilan sosial bagi para pekerja di akar rumput, khususnya tenaga pendidik. Penanganan terhadap protes guru madrasah dan akuntabilitas program gizi nasional akan menjadi ujian krusial bagi kredibilitas kebijakan sosial pemerintah dalam beberapa bulan ke depan.
