Ketegangan diplomatik dan perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada kini mencapai titik didih baru setelah Presiden Donald Trump secara resmi mengancam akan memblokir pembukaan Jembatan Internasional Gordie Howe, sebuah mega proyek infrastruktur senilai USD 4,7 miliar atau setara dengan Rp79 triliun yang menghubungkan Detroit, Michigan, dengan Windsor, Ontario. Ancaman yang dilontarkan pada Senin (9/2/2026) ini mengejutkan publik internasional karena jembatan tersebut merupakan salah satu urat nadi logistik paling krusial di Amerika Utara yang dijadwalkan akan beroperasi dalam hitungan bulan. Dengan alasan ketidakadilan perdagangan, sengketa produk alkohol, hingga kekhawatiran atas hubungan diplomatik Kanada dengan China, Trump menuntut negosiasi ulang yang agresif dan kompensasi penuh bagi Amerika Serikat, menandai eskalasi drastis dalam kebijakan luar negeri “America First” yang secara langsung menyasar tetangga terdekat sekaligus mitra dagang utama mereka.
Jembatan Internasional Gordie Howe bukan sekadar proyek konstruksi biasa; ia adalah simbol kemandirian infrastruktur Kanada yang muncul dari kebuntuan politik di masa lalu. Berdasarkan data teknis dan sejarah pembangunannya, proyek ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah Kanada melalui perusahaan milik negara, Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA). Keputusan Kanada untuk menanggung seluruh biaya pembangunan, yang menurut laporan Canadian Broadcasting Corporation (CBC) mencapai CAD 6,4 miliar, diambil setelah Amerika Serikat berulang kali menolak untuk mengalokasikan dana anggaran federal guna membantu pembiayaan jembatan tersebut. Ironisnya, setelah jembatan ini hampir rampung dan siap digunakan untuk memperlancar arus barang senilai miliaran dolar setiap tahunnya, Presiden Trump justru meluncurkan serangan verbal yang menyebut bahwa Amerika Serikat telah dirugikan dalam proses pembangunannya.
Dalam serangkaian pernyataan keras yang diunggah melalui platform media sosialnya, Presiden Trump menyoroti apa yang ia sebut sebagai kurangnya partisipasi industri Amerika dalam proyek tersebut. Ia mengeluhkan bahwa hampir tidak ada produk baja atau material bangunan asal Amerika Serikat yang digunakan dalam konstruksi jembatan, meskipun jembatan tersebut mendarat langsung di tanah Michigan. Selain itu, Trump juga mengungkit masalah perdagangan minuman beralkohol, di mana ia menuduh Kanada secara tidak adil melarang penjualan produk alkohol tertentu asal Amerika Serikat di wilayah mereka. “Saya tidak akan mengizinkan jembatan ini dibuka sampai Amerika Serikat sepenuhnya diberi kompensasi atas semua yang telah kami berikan kepada mereka. Kanada harus memperlakukan Amerika Serikat dengan keadilan dan rasa hormat yang pantas kami dapatkan,” tegas Trump dalam pernyataannya yang dikutip oleh Reuters.
Eskalasi Retorika Nasionalisme Ekonomi dan Tuntutan Kompensasi Sepihak
Ambisi Trump untuk menguasai aset yang tidak ia biayai ini terlihat dari tuntutannya agar Amerika Serikat memiliki setidaknya 50 persen dari kepemilikan jembatan tersebut. Ia berargumen bahwa posisi geografis Amerika Serikat dan peran negara tersebut dalam memberikan akses lahan memberikan hak bagi Washington untuk mengontrol setengah dari aset strategis tersebut. “Kami akan segera memulai negosiasi. Dengan semua yang telah kami berikan kepada mereka, kami seharusnya memiliki, mungkin, setidaknya setengah dari aset ini,” sambungnya. Retorika ini dipandang oleh para analis ekonomi sebagai bentuk tekanan politik untuk memaksa Kanada memberikan konsesi di sektor lain, terutama dalam perjanjian perdagangan bebas yang sedang ditinjau ulang. Trump bahkan sempat melontarkan pernyataan provokatif yang menyebut bahwa Kanada seharusnya bertindak lebih seperti “negara bagian ke-51” Amerika Serikat daripada sebagai entitas berdaulat yang mengejar kepentingan ekonominya sendiri.
Fokus kemarahan Trump juga tertuju pada sosok Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, yang menurutnya telah mengambil langkah-langkah diplomatik yang membahayakan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Trump menuding Carney ingin menjalin kesepakatan ekonomi yang lebih erat dengan China, pesaing utama Amerika Serikat di panggung global. Bagi Trump, pembukaan jembatan baru yang dimiliki sepenuhnya oleh Kanada dapat menjadi “pintu belakang” bagi pengaruh ekonomi China di Amerika Utara. Tuduhan ini menambah lapisan kompleksitas pada perselisihan yang semula bersifat infrastruktur menjadi isu geopolitik yang sangat sensitif. Trump menekankan bahwa setiap infrastruktur yang menghubungkan Amerika Serikat dengan dunia luar harus berada di bawah pengawasan ketat dan memberikan keuntungan finansial langsung bagi kas negara Amerika.
Kontradiksi Kebijakan Internal dan Dampak Ekonomi Lintas Batas
Ancaman pemblokiran ini menciptakan situasi yang sangat kontradiktif di dalam pemerintahan Amerika Serikat sendiri. Hanya berselang sebulan sebelumnya, tepatnya pada Januari 2026, Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat telah merilis aturan resmi yang menetapkan Jembatan Internasional Gordie Howe sebagai pelabuhan masuk (port of entry) utama bagi negara tersebut. Dalam dokumen resminya, DHS memuji keberadaan jembatan ini sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan di Jembatan Ambassador yang sudah tua. DHS memperkirakan bahwa efisiensi yang ditawarkan oleh jembatan baru ini akan menghemat biaya operasional dan logistik hingga USD 17,7 juta atau sekitar Rp213,5 miliar per tahun bagi para pelancong dan perusahaan logistik. Penilaian internal pemerintah AS ini secara jelas mengakui bahwa jembatan tersebut adalah aset vital yang akan memperlancar arus lalu lintas lintas batas dan memperkuat ekonomi domestik.
Namun, visi teknokratis dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri tersebut kini berbenturan langsung dengan manuver politik Presiden Trump. Jika ancaman pelarangan ini benar-benar diwujudkan melalui perintah eksekutif, maka potensi kerugian ekonomi tidak hanya akan menimpa Kanada, tetapi juga ribuan bisnis di Midwest Amerika Serikat yang bergantung pada pasokan komponen manufaktur dari Ontario. Industri otomotif, khususnya di Detroit, sangat bergantung pada rantai pasok “just-in-time” yang melintasi perbatasan ini setiap hari. Penundaan pembukaan jembatan akan memaksa truk-truk logistik tetap menggunakan infrastruktur lama yang sudah kelebihan beban, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi dan harga barang bagi konsumen Amerika sendiri.
Hingga laporan ini diturunkan, Pemerintah Kanada di Ottawa maupun Kedutaan Besar Kanada di Washington D.C. masih memilih untuk tidak memberikan respons resmi yang mendetail terhadap ancaman Trump. Para diplomat Kanada dilaporkan sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap implikasi hukum dari ancaman tersebut, mengingat jembatan ini dibangun berdasarkan perjanjian internasional yang telah disepakati sebelumnya. Di sisi lain, para gubernur di negara bagian yang berbatasan dengan Kanada, termasuk Michigan, mulai menyatakan kekhawatiran mereka bahwa perselisihan ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi regional. Dunia kini menunggu apakah ancaman Trump ini hanyalah taktik negosiasi “seni kesepakatan” (art of the deal) ataukah awal dari perang dagang baru yang akan menutup pintu perbatasan paling sibuk di dunia tersebut.
