Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis memprediksi masa depan kesepakatan dengan Iran akan terlihat dalam rentang waktu 10 hari mendatang. Pernyataan tegas ini disampaikan di tengah ancaman Washington untuk meningkatkan tekanan jika negosiasi yang sedang berlangsung mengalami kegagalan. “Kami mungkin harus melangkah lebih jauh, atau mungkin tidak,” ujar Trump dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington, menambahkan bahwa situasi tersebut kemungkinan akan menjadi lebih jelas dalam kurun waktu 10 hari ke depan. Prediksi ini muncul setelah Trump mengungkapkan optimismenya terhadap upaya diplomatik yang dijalankan oleh utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang diklaim telah berhasil membangun hubungan kerja yang solid dengan perwakilan Iran, serta menegaskan bahwa pembicaraan berjalan dengan baik. Pernyataan ini menjadi sorotan utama dalam lanskap geopolitik Timur Tengah, mengingat sensitivitas program nuklir Iran dan potensi dampaknya terhadap stabilitas regional.
Ultimatum 10 Hari: Tekanan Diplomatik dan Ancaman Eskalasi
Presiden Donald Trump tidak hanya memprediksi, tetapi juga memberikan tenggat waktu yang tegas kepada Iran, yakni 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Jika Iran tidak memenuhi tuntutan tersebut, Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan mengambil langkah yang lebih drastis, bahkan mengancam dengan “hal-hal yang sangat buruk.” Pernyataan ini disampaikan dalam konteks pertemuan perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian di Washington DC, sebagaimana dilaporkan oleh BBC. Trump menekankan bahwa negosiasi dengan Teheran, meskipun berjalan baik, secara historis selalu diwarnai kesulitan. Ia menegaskan bahwa tidak adanya senjata nuklir di Iran adalah satu-satunya syarat mutlak yang harus dipenuhi. “Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sangat sederhana. Anda tidak dapat memiliki perdamaian di Timur Tengah jika mereka memiliki senjata nuklir,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi prioritas utama AS dalam menjaga stabilitas regional dan mencegah proliferasi senjata pemusnah massal.
Wakil Presiden AS, JD Vance, memberikan pandangan yang sedikit berbeda mengenai progres negosiasi. Ia menggambarkan pembicaraan yang berlangsung di Jenewa pada hari Selasa sebagai langkah yang produktif dalam beberapa aspek, namun tetap mengakui bahwa Iran “belum bersedia” untuk membahas persyaratan-persyaratan kunci yang diajukan oleh Trump. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, justru menilai suasana negosiasi lebih “konstruktif,” menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara kedua belah pihak mengenai sejauh mana kemajuan telah dicapai. Trump sendiri mengakui bahwa mencapai “kesepakatan yang berarti” dengan Teheran secara historis merupakan tantangan yang signifikan. “Terbukti, selama bertahun-tahun, tidak mudah untuk membuat kesepakatan yang berarti dengan Iran. Kita harus membuat kesepakatan yang berarti. Jika tidak, hal-hal buruk akan terjadi,” ujarnya, seraya mendesak Teheran untuk memanfaatkan momen yang ada. “Sekaranglah saatnya bagi Iran untuk bergabung dengan kita di jalan yang akan menyelesaikan apa yang sedang kita lakukan,” tambahnya. Trump menekankan bahwa jika Iran bersedia bekerja sama, hal tersebut akan menjadi kabar baik, namun jika tidak, maka akan ada “jalan yang sangat berbeda” yang ditempuh.
Ancaman Militer dan Kesiapan Eskalasi
Di luar ranah diplomasi, terdapat indikasi kuat mengenai kesiapan militer Amerika Serikat untuk mengambil tindakan lebih tegas. Laporan dari CNN dan CBS, yang dikutip oleh NDTV, mengindikasikan bahwa AS akan siap melancarkan serangan terhadap Iran paling cepat pada akhir pekan. Menurut laporan CNN, Gedung Putih telah menerima pemberitahuan bahwa militer siap untuk melancarkan serangan pada akhir pekan, meskipun Presiden Trump sendiri masih mempertimbangkan apakah tindakan tersebut merupakan langkah terbaik. Sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Trump menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan keputusan ini, dan telah meminta masukan dari para penasihat serta sekutu mengenai tindakan yang paling tepat. Laporan Wall Street Journal pada hari Rabu juga menyebutkan bahwa Trump telah diberi pengarahan mengenai berbagai opsi militer yang dirancang untuk “memaksimalkan kerusakan,” termasuk kampanye yang bertujuan untuk “membunuh sejumlah pemimpin politik dan militer Iran, dengan tujuan menggulingkan pemerintah.”
Pernyataan Trump mengenai potensi penggunaan pangkalan udara Diego Garcia di Kepulauan Chagos di Samudra Hindia juga menambah bobot pada ancaman eskalasi militer. Ia memperingatkan Inggris agar tidak melepaskan kedaulatan atas kepulauan tersebut, dengan alasan bahwa pangkalan itu mungkin dibutuhkan jika Iran tidak menyetujui kesepakatan, “untuk memberantas potensi serangan oleh rezim yang sangat tidak stabil dan berbahaya.” Pengerahan kelompok serang kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah tersebut, ditambah dengan kapal induk USS Gerald R. Ford yang sedang dalam perjalanan dan jet tempur tambahan, semakin memperkuat sinyal kesiapan AS. Trump juga mengklaim bahwa serangan AS pada Juni lalu terhadap fasilitas nuklir Iran merupakan pemicu momen ketenangan relatif di kawasan tersebut, dengan mengatakan bahwa serangan pesawat pembom B-2 “benar-benar menghancurkan” potensi nuklir Iran, dan bahwa penghapusan ancaman tersebut merupakan faktor penentu dalam mewujudkan perdamaian.
Sementara itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan bahwa negaranya tidak menginginkan perang. Namun, ia juga mengisyaratkan bahwa Iran tidak dapat menyerah begitu saja pada tuntutan AS. “Sejak hari saya menjabat, saya percaya bahwa perang harus dikesampingkan. Tetapi jika mereka akan mencoba memaksakan kehendak mereka kepada kita, mempermalukan kita dan menuntut agar kita menundukkan kepala dengan cara apa pun, haruskah kita menerimanya?” ujar Pezeshkian, menunjukkan keteguhan posisi Iran dalam menghadapi tekanan internasional. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang kompleks antara upaya diplomasi, ancaman eskalasi militer, dan pertimbangan strategis yang mendalam dari kedua belah pihak, yang akan menentukan nasib kesepakatan nuklir Iran dalam beberapa hari ke depan.
