Di tengah eskalasi geopolitik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan secara tegas menolak desakan intensif dari pemerintah Israel untuk melancarkan serangan militer langsung terhadap Iran. Ketegangan diplomatik ini memuncak setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Washington dalam beberapa pekan terakhir, di mana para pejabat militer dan intelijen senior Israel mencoba meyakinkan Gedung Putih bahwa opsi militer adalah satu-satunya jalan keluar yang efektif untuk menghentikan ambisi nuklir Teheran. Meskipun Washington terus memperkuat kehadiran armada angkatan lautnya di perairan strategis sebagai bentuk tekanan psikologis, Trump memilih untuk tetap menahan diri dan memprioritaskan jalur diplomasi melalui negosiasi nuklir yang dijadwalkan berlangsung pada awal Februari 2026. Penolakan ini mencerminkan adanya jurang perbedaan strategi yang signifikan antara Yerusalem dan Washington dalam menangani ancaman Republik Islam Iran, di mana Israel menginginkan tindakan preventif yang keras sementara Trump lebih condong pada pendekatan “kesepakatan besar” melalui meja perundingan.
Laporan yang diterbitkan oleh Axios, mengutip sumber-sumber dari pejabat tinggi Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa intensitas lobi Israel telah mencapai level baru dalam beberapa waktu terakhir. Delegasi militer dan intelijen Israel yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Jenderal Eyal Zamir, dan Direktur Mossad, David Barnea, telah melakukan kunjungan maraton ke Washington. Kehadiran mereka di pusat kekuasaan Amerika Serikat bertujuan untuk memaparkan data intelijen terbaru serta rencana operasional militer yang telah disusun secara matang oleh Israel. Jenderal Eyal Zamir dilaporkan telah memberikan pengarahan mendalam kepada Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine, mengenai rincian rencana perang Israel terhadap Iran. Pengarahan ini mencakup target-target strategis di dalam wilayah Iran yang dianggap krusial bagi kelangsungan program nuklir dan kekuatan militer konvensional Teheran. Namun, meskipun presentasi tersebut dilakukan dengan sangat mendetail, respons dari pihak Pentagon dan Gedung Putih tetap dingin, dengan penegasan bahwa Presiden Trump belum melihat adanya urgensi untuk memulai konflik bersenjata berskala besar saat ini.
Dinamika Diplomasi dan Tekanan Militer di Ruang Oval
Presiden Donald Trump sendiri telah memberikan sinyal yang cukup kontradiktif di depan publik, yang oleh banyak analis dianggap sebagai bagian dari strategi “tekanan maksimum” yang ia terapkan. Pada hari Senin, Trump mengeluarkan peringatan keras bahwa “kemungkinan hal-hal buruk akan terjadi” pada Iran jika pembicaraan nuklir menemui jalan buntu. Pernyataan ini didukung dengan pengerahan kapal perang Angkatan Laut AS yang ia klaim sebagai yang “terbesar dan terbaik” menuju kawasan Teluk. Namun, di balik retorika perang yang menggelegar tersebut, realitas di meja perundingan internal menunjukkan hal yang berbeda. Seorang pejabat senior AS yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa tidak ada satu pun poin dari pertemuan dengan delegasi Israel yang mampu mengubah pendirian Trump atau Jenderal Dan Caine. Trump secara konsisten berpegang pada keyakinan bahwa serangan militer hanya akan memicu kekacauan regional yang tidak terkendali dan lebih memilih untuk menggunakan kehadiran militer AS sebagai alat tawar-menawar dalam diplomasi, bukan sebagai instrumen penghancur seketika.
Perbedaan pandangan ini menciptakan ketegangan yang nyata di antara kedua sekutu dekat tersebut. Israel, yang merasa terancam secara eksistensial oleh kemajuan pengayaan uranium Iran, berpendapat bahwa jendela waktu untuk bertindak secara militer semakin sempit. Sebaliknya, pemerintahan Trump melihat bahwa Iran saat ini berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi dan politik, sehingga negosiasi dianggap lebih berpeluang menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan Amerika Serikat tanpa harus mengorbankan personel militer atau stabilitas pasar energi global. Keteguhan Trump untuk menolak usulan serangan ini juga didasari oleh evaluasi mendalam terhadap risiko pembalasan Iran yang dapat menyasar pangkalan-pangkalan militer AS di seluruh Timur Tengah serta mengganggu jalur pelayaran minyak internasional di Selat Hormuz.
Jejak Eskalasi Juni 2025: Bayang-bayang Perang Terbuka
Ketakutan akan pecahnya perang besar bukanlah tanpa alasan, mengingat sejarah konflik yang terjadi pada Juni 2025. Saat itu, Israel dengan dukungan logistik dan intelijen dari Washington melancarkan kampanye serangan udara selama 12 hari yang sangat agresif terhadap wilayah Iran. Serangan tersebut tidak hanya menyasar situs-situs militer dan fasilitas nuklir yang tersembunyi, tetapi juga menghantam infrastruktur sipil strategis yang menyebabkan gangguan besar di dalam negeri Iran. Operasi militer tersebut juga berhasil menewaskan sejumlah komandan senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) serta ilmuwan-ilmuwan kunci yang terlibat dalam program nuklir Teheran. Iran tidak tinggal diam dan merespons dengan meluncurkan gelombang serangan rudal balistik serta drone bunuh diri yang menargetkan fasilitas militer dan pusat intelijen Israel. Eskalasi tahun lalu tersebut hampir membawa kawasan ke jurang perang total sebelum akhirnya AS melakukan serangan balasan terbatas ke situs nuklir Iran yang kemudian memaksa kedua pihak untuk menghentikan sementara permusuhan dan kembali ke jalur negosiasi yang sempat terputus.
Pengalaman pahit dari konfrontasi Juni 2025 inilah yang tampaknya membuat Trump lebih berhati-hati kali ini. Meskipun ia ingin menunjukkan kekuatan, ia sadar bahwa serangan militer baru akan secara otomatis mengakhiri seluruh upaya diplomasi yang sedang dirintis. Saat ini, fokus utama Gedung Putih adalah pada pertemuan yang dijadwalkan antara utusan khusus AS, Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Pertemuan yang direncanakan berlangsung di Istanbul pada Jumat, 6 Februari 2026, dianggap sebagai titik balik krusial. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa meskipun Trump selalu siap dengan opsi militer, ia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi diplomasi untuk membuktikan hasilnya. Bagi Trump, kesepakatan yang komprehensif jauh lebih berharga daripada kemenangan militer yang bersifat sementara dan berisiko tinggi.
Pergeseran Lokasi Perundingan: Dari Istanbul Menuju Oman
Namun, jalan menuju perdamaian tidaklah mulus karena adanya dinamika teknis dan politik dalam pengaturan perundingan tersebut. Laporan terbaru dari Axios mengungkapkan bahwa Iran mulai menunjukkan sikap yang lebih menuntut terkait format dan lokasi pertemuan. Meskipun awalnya disepakati di Istanbul dengan melibatkan perwakilan dari Turki, Mesir, dan Qatar sebagai mediator atau pengamat, Teheran kini dilaporkan mendesak agar pembicaraan dilakukan secara langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga yang terlalu banyak. Lebih lanjut, Iran juga mengusulkan pemindahan lokasi perundingan dari Istanbul ke Oman. Oman selama ini memang dikenal sebagai mediator tradisional yang netral dan efektif dalam menjembatani komunikasi rahasia antara Teheran dan Washington selama beberapa dekade terakhir.
Permintaan Iran untuk mengubah lokasi dan format ini ditafsirkan oleh para analis sebagai upaya untuk mencari ruang negosiasi yang lebih privat dan bebas dari tekanan publik atau pengaruh negara-negara regional lainnya. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa Iran sangat serius dalam menjajaki kemungkinan kesepakatan dengan pemerintahan Trump, meskipun di saat yang sama pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, terus mengeluarkan ancaman balasan jika Amerika Serikat berani melakukan tindakan provokatif. Situasi ini menempatkan Donald Trump dalam posisi yang sangat sulit; di satu sisi ia harus meredam ambisi militer sekutu terdekatnya, Israel, dan di sisi lain ia harus memastikan bahwa Iran tidak menggunakan proses diplomasi ini hanya sebagai taktik untuk mengulur waktu guna memperkuat kapabilitas nuklirnya. Ke depan, hasil dari pertemuan 6 Februari akan menjadi penentu apakah Timur Tengah akan bergerak menuju stabilitas baru atau justru terjerumus ke dalam konflik yang jauh lebih destruktif dari sebelumnya.
- Fokus Utama: Penolakan Trump terhadap desakan serangan militer Israel ke Iran.
- Tokoh Kunci: Donald Trump, Eyal Zamir (IDF), David Barnea (Mossad), Steve Witkoff (AS), Abbas Araghchi (Iran).
- Agenda Penting: Negosiasi nuklir di Istanbul/Oman pada 6 Februari 2026.
- Konteks Historis: Serangan 12 hari pada Juni 2025 yang meningkatkan ketegangan regional.
- Risiko Geopolitik: Potensi perang terbuka vs keberhasilan diplomasi nuklir.
