Ketegangan geopolitik global kini berada di ambang ketidakpastian baru setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi menyatakan penolakannya untuk memperpanjang Traktat New START, sebuah perjanjian krusial yang mengatur pembatasan senjata nuklir antara Washington dan Moskow. Langkah berisiko tinggi ini diambil tepat setelah masa berlaku perjanjian tersebut berakhir, di mana Trump menegaskan ambisinya untuk merundingkan kesepakatan yang jauh lebih kuat dan modern guna menggantikan kerangka kerja lama yang dianggapnya sudah usang. Melalui pernyataan di platform media sosial Truth Social, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi terikat pada batasan-batasan yang dinegosiasikan oleh pemerintahan sebelumnya, yang menurutnya gagal melindungi kepentingan strategis nasional dalam jangka panjang. Keputusan ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan komunitas internasional mengenai potensi dimulainya kembali perlombaan senjata nuklir yang tidak terkendali antara dua kekuatan nuklir terbesar di dunia, terutama di tengah meningkatnya eskalasi konflik di berbagai belahan bumi yang melibatkan kepentingan kedua negara tersebut.
Dinamika Penolakan Trump dan Kritik Terhadap Diplomasi Era Obama
Presiden Donald Trump secara terbuka mengkritik fondasi dari Traktat New START yang ditandatangani pada tahun 2010 oleh Presiden Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Dalam pandangan Trump, perjanjian tersebut merupakan hasil dari negosiasi yang buruk dan tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi militer serta lanskap ancaman keamanan abad ke-21. Trump berargumen bahwa daripada sekadar memperpanjang kesepakatan yang ada, Amerika Serikat seharusnya mengerahkan para pakar nuklir terbaiknya untuk merumuskan perjanjian baru yang lebih komprehensif, dimodernisasi, dan memiliki daya tahan untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Penolakan ini juga merupakan bentuk penolakan terhadap tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sebelumnya sempat mengusulkan perpanjangan sukarela selama satu tahun tanpa prasyarat tambahan guna memberikan ruang bagi dialog lebih lanjut. Namun, bagi Trump, perpanjangan jangka pendek tersebut hanya akan menunda masalah mendasar tanpa memberikan solusi terhadap apa yang ia sebut sebagai ketidakseimbangan dalam pengawasan persenjataan global.
Kritik tajam Trump terhadap New START berfokus pada anggapan bahwa perjanjian tersebut memberikan keuntungan asimetris bagi Rusia dan tidak mencakup kategori senjata nuklir baru yang sedang dikembangkan oleh Moskow. Selain itu, Trump merasa bahwa keterbatasan yang dipaksakan oleh traktat tersebut menghambat kemampuan Amerika Serikat untuk melakukan modernisasi pada triad nuklirnya—yang meliputi rudal balistik antarbenua (ICBM), rudal yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM), dan pesawat pengebom strategis. Dengan berakhirnya pakta ini secara resmi, batasan-batasan ketat yang selama ini menjaga keseimbangan kekuatan nuklir dunia kini secara teknis telah runtuh. Situasi ini menciptakan kekosongan hukum internasional dalam pengendalian senjata nuklir, yang menurut para analis keamanan, dapat mendorong kedua negara untuk meningkatkan jumlah hulu ledak yang siap dikerahkan demi mencapai superioritas militer, sebuah skenario yang sangat dihindari sejak berakhirnya Perang Dingin.
Implikasi Teknis dan Runtuhnya Batasan Persenjataan Strategis
Secara teknis, Traktat New START menetapkan batasan yang sangat spesifik bagi kedua negara: maksimal 1.550 hulu ledak nuklir terpasang, serta pembatasan pada jumlah kendaraan pengangkutnya. Perjanjian ini juga membatasi jumlah peluncur, baik yang terpasang maupun tidak, hingga maksimal 800 unit, serta 700 wahana pengantar senjata nuklir terpasang yang mencakup rudal balistik antarbenua dan pesawat pengebom berat. Dengan berakhirnya perjanjian ini tanpa adanya pengganti yang sah, mekanisme verifikasi yang ketat—termasuk inspeksi di lokasi dan pertukaran data secara berkala—juga turut terhenti. Hal ini menghilangkan transparansi yang selama ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan (confidence-building measures) antara Washington dan Moskow. Tanpa adanya pengawasan, kecurigaan terhadap aktivitas militer lawan diprediksi akan meningkat, yang pada gilirannya dapat memicu keputusan-keputusan militer yang bersifat reaktif dan berbahaya.
Rusia, melalui juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, menyatakan penyesalannya atas kegagalan perpanjangan perjanjian ini. Peskov menegaskan bahwa meskipun perjanjian telah berakhir, Rusia akan berusaha untuk tetap melanjutkan pendekatan yang bertanggung jawab terhadap stabilitas nuklir, namun dengan catatan utama bahwa langkah-langkah tersebut akan dipandu sepenuhnya oleh kepentingan nasional Rusia. Pernyataan ini menyiratkan bahwa Moskow tidak akan ragu untuk mengambil langkah-langkah penguatan militer jika mereka merasa terancam oleh kebijakan Amerika Serikat. Di sisi lain, Washington sebelumnya sering mengeluhkan bahwa New START membatasi fleksibilitas militer AS, terutama dalam menghadapi ancaman yang muncul dari Cina, yang tidak terikat oleh perjanjian nuklir bilateral manapun dengan Amerika Serikat atau Rusia.
Tuntutan Keterlibatan Cina dalam Arsitektur Keamanan Baru
Salah satu poin paling krusial dalam visi Donald Trump mengenai perjanjian nuklir masa depan adalah keharusan untuk melibatkan Cina dalam meja perundingan. Trump secara konsisten berargumen bahwa perjanjian nuklir bilateral antara AS dan Rusia sudah tidak lagi memadai karena mengabaikan pertumbuhan pesat kekuatan nuklir Beijing. Namun, Cina sejauh ini dengan tegas menolak gagasan tersebut dengan alasan bahwa jumlah persenjataan nuklir mereka masih jauh di bawah level yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Faktanya, gabungan hulu ledak nuklir AS dan Rusia mencakup sekitar 90 persen dari total senjata nuklir di seluruh dunia. Beijing berpendapat bahwa beban utama pengurangan senjata harus tetap berada di pundak dua negara dengan gudang senjata terbesar tersebut sebelum negara-negara lain diminta untuk bergabung dalam pembatasan formal.
Ketegangan ini semakin diperumit oleh situasi di zona konflik aktif dan persaingan regional lainnya. Para analis menyatakan kekhawatiran bahwa terkikisnya perjanjian internasional seperti New START dapat memberikan sinyal yang salah kepada negara-negara bersenjata nuklir lainnya, seperti India dan Pakistan, atau bahkan mendorong negara-negara non-nuklir untuk mengejar kemampuan serupa. Selain itu, retorika Vladimir Putin yang sempat mengisyaratkan kemungkinan penggunaan senjata nuklir sebagai respons terhadap intervensi Barat dalam konflik di Ukraina telah meningkatkan alarm bahaya di tingkat global. Dalam konteks ini, tuntutan Trump untuk “perjanjian yang lebih baik” dianggap oleh sebagian pihak sebagai langkah yang sangat berisiko, karena proses negosiasi perjanjian nuklir baru biasanya memakan waktu bertahun-tahun, sementara dunia saat ini membutuhkan kepastian keamanan segera.
Sejarah Panjang Pengendalian Senjata dan Masa Depan yang Buram
Upaya pengendalian senjata nuklir memiliki sejarah panjang yang berakar dari masa Perang Dingin, dimulai dengan Traktat START (Strategic Arms Reduction Treaty) pertama yang ditandatangani pada tahun 1991 oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perjalanan diplomasi ini berlanjut hingga lahirnya New START pada tahun 2010 yang dirancang untuk memperdalam pengurangan senjata strategis. Meskipun sempat diperpanjang selama lima tahun pada tahun 2021 di bawah pemerintahan Joe Biden setelah mencapai kesepakatan dengan Putin, masa depan kerangka kerja ini kini berada di titik nadir. Laporan dari portal berita Axios menunjukkan adanya upaya di balik layar oleh pejabat AS dan Rusia untuk mencapai kesepakatan sementara guna tetap mematuhi batasan New START setidaknya selama enam bulan ke depan, namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi yang menjamin keberlangsungan komitmen tersebut.
Kegagalan untuk mempertahankan atau memperbarui New START mencerminkan keretakan yang lebih luas dalam hubungan internasional dan memudarnya norma-norma pengawasan senjata yang telah menjaga dunia dari bencana nuklir selama beberapa dekade. Jika ambisi Trump untuk menciptakan perjanjian nuklir yang “dimodernisasi” tidak segera membuahkan hasil konkret, dunia mungkin akan menyaksikan kembalinya era di mana kekuatan militer diukur dari jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki. Ketidakpastian ini tidak hanya mengancam stabilitas antara negara-negara besar, tetapi juga merusak tatanan keamanan global yang selama ini bergantung pada transparansi dan pembatasan senjata pemusnah massal. Kini, mata dunia tertuju pada bagaimana Washington dan Moskow akan mengelola ketegangan ini tanpa adanya koridor hukum yang jelas, di tengah bayang-bayang perlombaan senjata yang bisa pecah kapan saja.
