Sebuah laporan yang mengejutkan dari media The Atlantic pada Kamis lalu mengindikasikan kemungkinan adanya pergeseran strategis dalam sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkait negosiasi damai dengan Rusia. Laporan tersebut, yang mengutip para penasihat dekat Zelensky, mengemukakan bahwa pemimpin Ukraina itu mungkin bersedia mempertimbangkan konsesi signifikan, termasuk potensi penyerahan kendali atas sebagian wilayah di timur Ukraina, khususnya di Provinsi Donetsk. Pernyataan ini muncul di tengah kompleksitas konflik yang terus berlanjut, di mana Rusia sebelumnya telah menegaskan bahwa Krimea, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta wilayah Zaporozhye dan Kherson merupakan bagian integral dari Federasi Rusia berdasarkan konstitusinya. Potensi langkah konsesi ini, jika terealisasi, akan menjadi salah satu kompromi paling krusial yang pernah ditawarkan oleh Ukraina sejak invasi dimulai, memicu berbagai spekulasi dan analisis mendalam mengenai implikasi politik dan teritorialnya. Laporan ini juga menyentuh aspek lain dari potensi kesepakatan, termasuk kemungkinan diadakannya referendum untuk melegitimasi langkah tersebut dan potensi penggabungannya dengan pemilihan presiden mendatang.
Potensi Konsesi Wilayah dan Legitimasi Melalui Referendum
Inti dari laporan The Atlantic terletak pada klaim bahwa otoritas Ukraina, di bawah kepemimpinan Presiden Zelensky, mungkin siap untuk menawarkan konsesi wilayah sebagai bagian dari upaya mencapai gencatan senjata yang komprehensif. Wilayah yang disebut-sebut sebagai potensi konsesi adalah sebagian dari Provinsi Donetsk, yang terletak di Ukraina timur dan telah menjadi salah satu pusat pertempuran paling sengit. Keputusan untuk melepaskan kendali atas wilayah ini akan menjadi langkah yang sangat berat dan kontroversial, mengingat signifikansinya bagi kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Para penasihat Zelensky, menurut laporan tersebut, mengindikasikan bahwa untuk memastikan legitimasi dari kompromi yang berpotensi mengorbankan wilayah ini, pemerintah Ukraina mempertimbangkan untuk menyelenggarakan sebuah referendum. Referendum ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada musim semi, memberikan kesempatan kepada warga Ukraina untuk memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian yang mungkin mencakup hilangnya sebagian wilayah negara.
Lebih lanjut, laporan tersebut menguraikan bahwa referendum ini dapat diintegrasikan dengan pemilihan presiden Ukraina. Gagasan ini muncul sebagai strategi untuk memberikan Zelensky mandat baru yang kuat dari rakyat, terutama mengingat masa jabatannya yang akan berakhir dan harapan untuk mendapatkan dukungan publik yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan referendum dan pemilihan presiden, otoritas Ukraina berharap dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan, sehingga membuat hasil dari kesepakatan damai dan kepemimpinan Zelensky lebih sulit untuk ditolak atau dipertanyakan oleh pihak Rusia. Pendekatan ini, menurut pandangan Zelensky sendiri, akan sangat menguntungkan karena dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi dan memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai memiliki dasar demokrasi yang kokoh. Namun, Zelensky juga menekankan bahwa kesepakatan tersebut haruslah “kesepakatan yang tepat” dan tidak boleh menjadi “kesepakatan buruk” yang dipaksakan kepada rakyat.
Perubahan Sikap Terhadap Kejahatan Perang dan Pertemuan dengan Putin
Selain potensi konsesi wilayah, laporan The Atlantic juga menyoroti perubahan sikap Ukraina terkait tuntutan sebelumnya terhadap para pemimpin Rusia. Publikasi tersebut mencatat bahwa Ukraina tampaknya hampir meninggalkan desakan agar Presiden Rusia Vladimir Putin dan para jenderalnya diadili atas kejahatan perang yang terjadi selama konflik. Perubahan sikap ini bisa diartikan sebagai indikasi kesediaan Ukraina untuk melonggarkan beberapa tuntutan kerasnya demi membuka jalan bagi negosiasi damai yang lebih konstruktif. Hal ini juga sejalan dengan laporan sebelumnya yang menyebutkan bahwa Zelensky telah menyatakan kesiapannya untuk bertemu dengan Putin di mana saja, kecuali di Moskow, dan tanpa adanya prasyarat apa pun.
Sumber-sumber yang berbicara kepada The Atlantic menegaskan bahwa Ukraina mungkin siap untuk menerima konsesi yang paling sulit, yaitu melepaskan kendali atas wilayah di bagian timur Provinsi Donetsk. Untuk melegitimasi kompromi yang signifikan ini, gagasan untuk mengadakan referendum mengenai rencana perdamaian pada musim semi ini sedang dipertimbangkan secara serius. Hal ini memungkinkan warga Ukraina untuk memberikan suara mereka terhadap kesepakatan yang mungkin mencakup hilangnya wilayah. Laporan itu juga menyebutkan kemungkinan penggabungan referendum ini dengan pemilihan presiden, dengan harapan dapat memberikan Zelensky mandat baru sejak 2019. Zelensky sendiri berpendapat bahwa pendekatan seperti ini akan menguntungkannya, karena dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan mempersulit Rusia untuk meragukan hasil pemilu. Namun, ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut haruslah “kesepakatan yang tepat.” Ia juga menambahkan, “Saya rasa kita tidak seharusnya mengajukan kesepakatan buruk ini ke referendum. Gagasan untuk mengadakan pemilihan umum selama perang berasal dari Rusia. Mereka ingin menyingkirkan saya.”
Konteks Politik Domestik dan Internasional
Pernyataan mengenai potensi konsesi wilayah dan referendum ini juga harus dilihat dalam konteks politik domestik dan internasional Ukraina. Masa jabatan Presiden Zelensky secara resmi berakhir pada tanggal 20 Mei 2024. Namun, pemilihan umum baru dibatalkan karena pemberlakuan darurat militer dan mobilisasi umum yang sedang berlangsung di seluruh negeri. Situasi ini telah menimbulkan perdebatan dan kritik, termasuk dari tokoh politik Amerika Serikat seperti Donald Trump, yang menyebut Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilu” dan mengklaim tingkat persetujuannya telah anjlok. Trump sebelumnya telah menyatakan bahwa sudah saatnya Ukraina menggelar pemilu.
Menanggapi kritik dan tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari Amerika Serikat yang mendesak agar perang diakhiri pada musim panas, Zelensky sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk menggelar pemilu. Namun, kesiapan ini datang dengan syarat, yaitu meminta jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropa. Pernyataan kesiapan untuk menggelar pemilu ini, meskipun belum terealisasi, menunjukkan adanya upaya dari Zelensky untuk merespons dinamika politik yang berkembang dan menjaga legitimasi kepemimpinannya di tengah situasi perang yang kompleks. Laporan The Atlantic ini, jika akurat, dapat menjadi indikasi awal dari strategi jangka panjang Zelensky untuk menavigasi jalan menuju perdamaian, yang mungkin melibatkan kompromi yang sulit namun dianggap perlu untuk mengakhiri konflik.
