Di tengah eskalasi konflik yang telah merobek stabilitas geopolitik Eropa Timur, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melancarkan langkah diplomasi yang berani dengan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan perundingan langsung di jantung ibu kota Kyiv pada akhir Januari 2025. Inisiatif ini muncul sebagai respons strategis terhadap tekanan intensif dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang mendesak kedua belah pihak untuk segera duduk di meja perundingan guna mengakhiri pertumpahan darah yang berkepanjangan. Dengan latar belakang krisis kemanusiaan dan ancaman musim dingin yang ekstrem, Zelensky secara terbuka menantang keberanian Putin untuk datang ke wilayah yang selama ini menjadi target agresi Rusia, sekaligus menegaskan penolakannya terhadap undangan serupa dari Kremlin untuk bertemu di Moskow atau sekutunya, Belarus. Langkah catur diplomatik ini tidak hanya mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks antara Kyiv dan Moskow, tetapi juga menyoroti peran krusial mediator internasional dalam mengupayakan de-eskalasi di tengah ketidakpastian keamanan global yang semakin meruncing.
Pada Jumat, 30 Januari 2025, dalam sebuah konferensi pers yang emosional namun terukur, Presiden Zelensky menyampaikan bahwa dirinya terbuka untuk segala format pertemuan yang bertujuan mencapai perdamaian. Namun, ia menetapkan batasan moral dan kedaulatan yang sangat tegas: Ukraina tidak akan pernah berlutut dengan mendatangi Moskow atau Minsk. Zelensky menguraikan bahwa melakukan perjalanan ke ibu kota Rusia, negara yang secara aktif menghancurkan kedaulatan Ukraina, adalah sebuah kemustahilan politik dan etika. Menurut laporan dari kantor berita RBC-Ukraina yang dikutip secara luas, Zelensky menegaskan bahwa posisi tawar Ukraina harus tetap tegak di atas tanahnya sendiri. “Sama saja dengan bertemu Putin di Kyiv. Saya juga bisa mengundangnya ke Kyiv, biarkan dia datang. Saya mengundangnya secara terbuka, jika dia berani, tentu saja,” ujar Zelensky dengan nada menantang yang menyiratkan bahwa bola kini berada di tangan Kremlin. Baginya, Rusia adalah agresor tunggal dalam konflik ini, sementara Belarus telah mengukuhkan posisinya sebagai mitra strategis dalam tindakan militer tersebut, sehingga menjadikan kedua lokasi tersebut tidak layak sebagai zona netral untuk dialog perdamaian.
Dinamika Negosiasi di Abu Dhabi dan Tantangan Legitimasi Kepemimpinan
Sementara Zelensky melontarkan undangan terbuka ke Kyiv, pihak Kremlin pada hari Kamis sebelumnya sempat mengklaim telah mengirimkan undangan resmi kepada pemimpin Ukraina untuk datang ke Moskow guna membahas syarat-syarat perdamaian. Namun, klaim ini disambut dengan keheningan dari pihak Kyiv sebelum akhirnya ditolak mentah-mentah oleh Zelensky. Di balik layar, diplomasi internasional terus bergerak cepat dengan Abu Dhabi bertindak sebagai tuan rumah bagi perundingan yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Putaran pertama negosiasi di Uni Emirat Arab pekan lalu telah membuka pintu dialog kecil, dengan putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu mendatang. Kendati demikian, Zelensky memberikan catatan penting bahwa lokasi dan waktu pertemuan tersebut masih bersifat fluktuatif. Ia menunjuk pada situasi geopolitik yang memanas antara Amerika Serikat dan Iran sebagai variabel yang dapat mengubah jadwal, sembari menekankan bahwa kehadiran semua pihak yang telah disepakati adalah syarat mutlak bagi keberhasilan dialog tersebut.
Di sisi lain, tantangan besar muncul dari sikap personal Vladimir Putin terhadap Zelensky. Berdasarkan referensi tambahan dari lingkaran diplomatik Rusia, Putin dikabarkan enggan untuk bertatap muka secara langsung dengan Zelensky karena menganggap masa jabatan presiden Ukraina tersebut sudah tidak sah secara konstitusional. Kremlin berargumen bahwa masa jabatan Zelensky secara teknis telah berakhir dan ia tidak lagi memiliki legitimasi hukum untuk mewakili Ukraina dalam perjanjian internasional yang mengikat. Putin bahkan mengisyaratkan bahwa jika perundingan harus terjadi, ia lebih memilih untuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi atau berkomunikasi dengan perwakilan Ukraina yang dianggap “sah” oleh versinya sendiri. Penolakan ini menciptakan kebuntuan diplomatik yang signifikan, karena Zelensky tetap memegang kendali penuh atas militer dan administrasi Ukraina, serta mendapatkan dukungan penuh dari rakyatnya di tengah situasi darurat militer yang melarang penyelenggaraan pemilu.
Gencatan Senjata Infrastruktur Energi: Kesepakatan di Tengah Musim Dingin
Salah satu titik terang dalam kebuntuan ini adalah pengumuman dari Presiden AS Donald Trump yang menyatakan bahwa Vladimir Putin telah menyetujui permintaannya untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina selama satu minggu ke depan. Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah kemanusiaan yang mendesak mengingat Ukraina tengah dihantam cuaca dingin yang ekstrem, di mana suhu yang anjlok dapat mengancam nyawa jutaan warga sipil jika pasokan listrik dan pemanas terputus. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengonfirmasi kepada media internasional bahwa Rusia menerima proposal tersebut sebagai bentuk iktikad baik sementara. Zelensky sendiri menyambut baik langkah ini melalui unggahan di platform X, menyatakan bahwa isu perlindungan terhadap fasilitas energi telah menjadi fokus utama dalam pembicaraan teleponnya dengan para pemimpin dunia. Ia berharap kesepakatan ini bukan sekadar janji kosong, melainkan langkah de-eskalasi nyata yang dapat membuka jalan menuju pengakhiran perang secara menyeluruh.
Namun, harapan akan ketenangan tersebut segera dibayangi oleh perubahan taktik militer Rusia. Meski serangan terhadap target energi dilaporkan berhenti sejak Kamis malam, Zelensky dalam pidato malamnya memperingatkan adanya “reorientasi” aktivitas militer Rusia. Alih-alih menyasar gardu listrik, pasukan Rusia kini mengalihkan fokus mereka pada target logistik yang krusial bagi pergerakan pasukan dan bantuan kemanusiaan. Perdana Menteri Ukraina, Yulia Svyrydenko, mengungkapkan data yang mengkhawatirkan bahwa dalam kurun waktu 24 jam terakhir, setidaknya terdapat tujuh serangan rudal dan drone yang secara sengaja menyasar persimpangan kereta api dan jalur logistik utama di seluruh negeri. Svyrydenko menyebut tindakan ini sebagai “teror yang disengaja” yang bertujuan untuk melumpuhkan transportasi sipil dan menghambat distribusi kebutuhan pokok, membuktikan bahwa meski satu sektor mendapatkan gencatan senjata, sektor lain justru mengalami peningkatan intensitas serangan.
Keinginan Zelensky untuk berunding langsung dengan Putin sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, ia telah menyatakan kesiapannya untuk bertemu di Turki, sebuah negara yang memiliki hubungan unik dengan kedua belah pihak dan sering bertindak sebagai jembatan diplomasi. Namun, Zelensky memberikan syarat yang tidak bisa ditawar: Moskow harus terlebih dahulu menyetujui gencatan senjata menyeluruh sebelum ia bersedia duduk satu meja dengan Putin. Tanpa adanya penghentian permusuhan di lapangan, Zelensky khawatir pertemuan tersebut hanya akan digunakan oleh Rusia sebagai alat propaganda atau taktik untuk mengulur waktu guna memperkuat posisi militer mereka. Dengan tekanan dari Washington yang semakin kuat agar kedua negara segera mencapai kesepakatan “damai yang adil”, dunia kini menanti apakah undangan berani Zelensky ke Kyiv akan dijawab dengan rudal atau dengan langkah kaki diplomatik menuju meja perundingan.
Situasi ini menempatkan Ukraina dalam posisi yang sangat sulit, di mana mereka harus menyeimbangkan antara tuntutan untuk berdamai demi menghentikan penderitaan rakyat dan keharusan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah yang telah diduduki. Peran Amerika Serikat sebagai mediator utama di bawah arahan Trump menambah lapisan kompleksitas baru, mengingat pendekatan transaksional yang sering diambil oleh Washington dalam urusan luar negeri. Bagi Zelensky, setiap langkah yang diambil di meja perundingan harus memastikan bahwa masa depan Ukraina tetap berada di tangan rakyatnya sendiri, bukan ditentukan oleh kesepakatan rahasia antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Sementara itu, rakyat Ukraina terus bertahan di tengah gempuran terhadap jalur kereta api mereka, berharap bahwa diplomasi di Kyiv atau Abu Dhabi dapat segera mengakhiri dentuman meriam yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun.
